Kisah Pendirian Desa Bara Dompu


makam-desa-bara-dompu-by-umaseo

Kambali Dompu Mantoi – Desa Bara adalah nama salah satu desa di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, wilayah Desa Bara membentang dari daerah di barat Bukit Doro Nowa hingga kaki Bukit Doro Sumba di Desa Madaparama. Dari perbukitan di sebelah selatan Bukit Doro Ncando hingga muara sungai besar yang berhilir di Teluk Cempi. Ada dua versi cerita mengenai asal muasal nama Desa Bara. Versi pertama mengatakan bahwa nama Desa Bara berasal dari nama fu’u haju bara. Sedangkan versi yang kedua mengatakan bahwa nama bara berasal dari kata barat dalam bahasa melayu. Disebut demikian karena dahulu pada awal pendiriannya kampung bara adalah kampung paling barat di wilayah administratif Tureli[1] Dompu.

Versi pertama tidak didukung oleh fakta historis maupun fakta aktual. Sebab sampai saat ini, di Desa bara tidak terdapat banyak pohon bara yang tumbuh. Sedangkang MaDA lebih bisa menerima versi kedua.

Menarik untuk dibahas seluk beluk pendirian Desa Bara karena ada beberapa kalangan yang dengan gampangan menarik kesimpulan ngawur mengenai asal usul pendirian Desa Bara semata-mata disebabkan adanya kesamaan dengan nama tempat tertentu di lain daerah.

Pendirian Desa Bara

Di masa pemerintahan Sultan M. Siradjuddin Manuru Kupa, hiduplah seorang sakti dan pandai bernama Ompu Emo. Karena kesaktiannya, sultanpun tertarik untuk belajar darinya. Sultanpun mengangkatnya menjadi guru. Untuk menghormati jasanya, sultan memberikan hadiah berhektar-hektar tanah di So Madarutu[2] di sebelah barat Bukit Doro Nowa. Areal persawahan yang subur yang terbentang di sebelah barat Doro Nowa hingga sungai nun jauh di barat adalah tanah milik sultan yang terbagi atas beberapa areal persawahan yang disebut so. Sultan berkenan memberikan beberapa petak sawah yang ada di So Madarutu kepada Ompu Emo. Sultan juga menjadikan Ompu Emo sebagai penjaga dan pengurus seluruh sawah milik sultan di wilayah itu.[3]

Ompu Emopun memboyong seluruh keluarga besarnya ke daerah itu. Terbentuklah sebuah pemukiman yang dalam istilah lokal disebut Mporo, yakni pemukiman yang terdiri atas beberapa kepala keluarga saja. Sebuah Mporo atau dapat kita padankan dengan istilah dusun, dipimpin oleh seorang Sarian. Ompu Emo dan keluarganya membangun pemukiman di sebelah timur sungai yang sekarang tempat itu bernama Dusun Bara, Desa Bara.

Ompu Emo memiliki tiga orang anak, Ina Tau, M. Hasan, dan Abdurrahman. Anak bungsunya, seorang anak laki-laki remaja yang ia beri nama Abdurrahman. Namun Abdurrahman lebih sering dipanggil dengan julukan La Habe. Julukan ini kemungkinan didapatnya karena wajahnya yang mirip habe (habib, orang keturunan Arab). Karena memang La Habe hidungnya mancung dan badannya tinggi. La Habe yang masih remaja itu dititipkan pada Sultan M. Sirajuddin dan menjadi pelayan sultan. Tugasnya adalah memastikan ketersediaan dan keamanan makanan, pakaian, tempat tidur, dan segala keperluan Sultan Muhammad Sirajuddin. Ia juga bertugas mengurus Balaba, keris sakti pusaka kesultanan Dompu. Ia juga akan mendampingi sang sultan ke mana saja beliau pergi. Tugas ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang kepercayaan yang telah dibuktikan kesetiaan dan pengabdiannya pada keluarga Kerajaan secara turun temurun. Sehingga tidak sembarangan orang yang bisa mendudukinya.

Makin lama Bara makin ramai oleh penduduk pendatang baru. Bara berubah status dari sekedar Mporo menjadi sebuah Kampo (Kampung/Desa). Kepala desanya disebut dengan gelar Galara (Gelarang). Sepeninggal Sultan M. Sirajuddin yang dibuang ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kesultanan Dompu secara paksa digabungkan dengan Kesultanan Bima.  Kepemimpinan Desa Bara berada di tangan para bangsawan yang diutus dari Kota Dompu. Namun sejak kedaulatan Kesultanan Dompu dikembalikan di bawah pimpinan Sultan M. Tajul Arifin, maka kepemimpinan Desa Bara dikembalikan pada keluarga Ompu Emo. Diangkatlah anak Ompu Emo yang bernama M. Hasan Amin menjadi Gelarang.

Hasan yang lebih dikenal dengan julukan Ompu Heso atau Ama Ante ini lahir pada tanggal 20 Mei 1920 dan wafat pada 23 februari 1982. Ia menjadi Kepala Desa Bara selama lebih dari 30 tahun hingga tahun 1980. Ia memiliki dua orang istri dan tujuh orang anak.[1]

.

[1] Istri pertamanya bernama Salira atau biasa disapa Wa’i Laru. Darinya Ompu Heso memiliki empat orang anak bernama Ante (Almh. Umi Ante mertua M. Amin Agil Mandiri), Usman (Moa Dondo, tinggal di Bara), A. Rasul (telah meninggal, beliau merupakan suami dari Umi xxx Kandai Dua), dan Usman Guntur (tinggal di Rato, Kel. Karijawa). Sedangkan dari istri keduanya ia memiliki tiga anak bernama Suharni (tinggal di Bara), Basuki (meninggal waktu kecil) dan Ikbal (tinggal di Jakarta).

Kedatangan Orang-orang Donggo ke Desa Bara dan Berdirinya Kampung Buna

Pada mulanya wilayah Desa Bara meliputi wilayah dari sebelah barat Doro Nowa hingga Teka Sire. Yakni wilayah Desa Bara dan Desa Madaparama saat ini. Namun hanya daerah Bara yang ditempati, yakni pemukiman di sebelah timur dan barat Sungai Bara. Selebihnya hanyalah areal persawahan, perbukitan dan hutan belantara.

Pada tahun 1950-an, masuklah para pendatang dari wilayah Kecamatan Donggo, Bima. Mayoritas mereka berasal dari Desa Doridungga. Mereka membuka perkampungan di sebuah pinggiran sungai di dekat sebuah mata air yang disebut Madaparama. Pemukiman mereka disebut dengan nama Kampung Buna. Kedatangan mereka akhirnya direstui pemerintah Kabupaten Dompu. Mereka diizinkan membuka pemukiman dan mengambil tanah di dataran pinggir sungai namun tidak diperbolehkan membuka ladang (Oma) di areal hutan dan perbukitan.

Sebagai masyarakat yang berasal dari wilayah Donggo yang terbiasa menggantungkan hidupnya dari hasil berladang (Ngoho), masyarakat Buna tentulah merasa kesulitan dengan adanya larangan untuk melakukan ngoho dari pemerintah. Namun berkat bantuan seorang tokoh bangsawan bernama Kamaluddin A.R.[5] yang melobi pemerintah dan aparat militer, maka akhirnya masyarakat Buna diberikan izin untuk melakukan pembukaan hutan dan melakukan perladangan (ngoho).[6]

Sejak saat itu, masyarakat asli Bara dan orang Buna hidup rukun dan saling tolong menolong, tidak pernah ada perselisihan di antara mereka. Tidak ada bangsawan atau budak, tidak ada kasta tinggi dan rendah. Semua saling menghormati sebagai sesama manusia dan sesama muslim. Bahkan di antara mereka banyak terbentuk ikatan kekeluargaan dan perkawinan. Dalam kepemimpinan Desa Barapun semua diperlakukan sama. Baik warga asli maupun pendatang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala Desa. Tercatat dalam sejarah orang Buna pernah menjadi Kepala Desa di Bara.

Namun sejak tahun 2003, seiring reformasi dan otonomi daerah, Desa Bara dimekarkan menjadi dua desa. Yakni Desa Bara dan Desa Madaparama. Sejak saat itu, sering terjadi perselisihan di antara kedua Desa. Hal-hal sepele bisa menjadi pemicu pertumpahan darah dan permusuhan. Mereka lupa bahwa mereka sama-sama muslim dan Syariah Islam mengajarkan bahwa mereka bersaudara. Syariah mengajarkan bahwa tak ada yang memuliakan atau meninggikan derajat seseorang kecuali kualitas ketaatannya pada Allah SWT.

Alangkah bahagianya mereka jika mereka kembali bersaudara dan saling bahu membahu seperti dahulu, bunesi ntika Dompu Mantoi. #kambalidompumantoi, kembalikan Dompu yang dahulu. Dompu yang menerapkan Syariah Islam, Dompu yang aman dan rukun karena ketaatan rakyatnya kepada agama. Bahwa mereka semua bersaudara dan ashobiyyah (fanatisme kesukuan) hanya akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka.

Jika hari ini sistem demokrasi dan kapitalisme menyuburkan rasa ashobiyyah serta gagal menciptakan masyarakat yang bertaqwa. Maka tidak ada harapan lagi terhadap sistem buatan barat yang kafir itu. Satu-satunya harapan yang akan memperbaiki masyarakat dan menyatukan semua hati dalam ikatan iman adalah Dakwah, Syariah dan Khilafah. Mai ta-kambali Dompu mantoi, Dompu makakidi Sare’at Islam. Dompu sapaju Khilafah Islam. [Uma Seo]

___________________________________________________________________

Catatan Kaki:

[1] Tureli adalah nama jabatan setingkat Gubernur. Ada tiga pejabat Tureli pada masa Kesultanan Dompu yang salah satunya bernama Tureli Dompu. Adapun wilayah Kekuasaannya adalah wilayah yang mencakup dua Jeneli (nama jabatan kepala daerah di bawah Tureli) yakni Jeneli Dompu dan Jeneli Katua. Meliputi daerah perbatasan dengan Kesultanan Bima hingga daerah yang sekarang disebut Teka Sire.

[2] So Madarutu, baca: Areal Persawahan Madarutu, sekarang terletak di Desa Bara.

[3] Berdasarkan penuturan cucu Ompu Heso, Usman bin Hasan bin Amin.

[4] Istri pertamanya bernama Salira atau biasa disapa Wa’i Laru. Darinya Ompu Heso memiliki empat orang anak bernama Ante (Almh. Umi Ante mertua M. Amin Agil Mandiri), Usman (Moa Dondo, tinggal di Bara), A. Rasul Hasan (telah meninggal, tinggal di Kandai Dua), dan Usman Guntur (tinggal di Rato, Kel. Karijawa). Sedangkan dari istri keduanya ia memiliki tiga anak bernama Suharni (tinggal di Bara), Basuki (meninggal waktu kecil) dan Ikbal (tinggal di Jakarta).

[5] Kamaluddin bin Abdurrahman bin Mosse, lebih dikenal dengan nama Dae La Ante, dimakamkan di TPU Kampo Rato. Memilki dua istri dan enam anak di Bara.

[6] Berdasarkan penuturan putri dari Kamaluddin AR bernama Hawiyah.

Dipublikasi di Sejarah Dompu | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Kejahatan Kesejarahan Terhadap Umat Islam


pahlawan-islam-indonesia

Kambali Dompu Mantoi – Mayoritas pahlawan di negeri ini adalah Muslim. Namun, kepahlawanan mereka, termasuk pengungkapan sejarah mereka, lebih sering disifati dengan sifat nasional, bukan dengan spirit Islam. Ini tentu merupakan ”kejahatan” terhadap sejarah, yang berujung pada pengaburan peran Islam dalam sejarah bangsa dan negara ini.

Setidaknya ada tiga ”kejahatan” terhadap sejarah itu. Pertama: Penguburan sejarah. Penggalan sejarah tidak diungkap atau jarang dimasukkan dalam kajian dan pembelajaran sejarah. Salah satu contohnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Penetapan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan adalah untuk mengenang peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa heroik itu tak lepas dari adanya Resolusi Jihad yang ditandatangani oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Pada 21 Oktober 1945, para konsul NU se-Jawa dan Madura berkumpul di Kantor ANO (Ansor Nahdlatul Oelama) di Jl. Bubutan VI/2 Surabaya. Setelah rapat maraton, pada 22 Oktober dideklarasikan seruan jihad fi sabilillah yang dikenal sebagai Resolusi Jihad. Salah satu poin Resolusi Jihad itu menyerukan bahwa perang melawan penjajah adalah fardhu ’ain bagi yang berada dalam jarak 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh (yakni Surabaya). Adapun bagi yang di luar itu, perang (jihad) adalah fardhu kifayah. Dinyatakan pula bahwa siapa yang gugur dalam jihad itu maka ia menjadi syuhada’.

Resolusi Jihad itu mendorong puluhan ribu Muslim bertempur melawan Belanda dengan gagah berani. Pasukan terdepan yang bertempur kala itu antara lain: Laskar Hizbullah pimpinan KH Zainul Arifin, Laskar Sabilillah pimpinan KH Masykur, Barisan Mujahidin pimpinan KH Wahab Chasbullah; PETA, separuh batalionnya dipimpin oleh para kiai NU, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan lainnya. Resolusi Jihad itulah—yang kemudian dikukuhkan dalam Konggres Umat Islam di Yogyakarta 7-8 November 1945—yang juga menggerakkan perlawanan para kiai, ulama, santri dan umat Islam di wilayah-wilayah lainnya.

Peristiwa heroik 10 November di Surabaya itu selalu disebut-sebut dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anehnya, Resolusi Jihad serta peran para kiai, ulama, santri, Laskar Hizbullah dan Sabilillah serta umat Islam yang bertempur dengan spirit jihad justru seolah sengaja dikubur atau digelapkan. Dalam buku sejarah, peristiwa penting itu tidak ditulis. Padahal bila sejarah pergerakan kemerdekaan ditulis secara jujur, mestinya akan terbaca sangat jelas peran besar para santri yang tergabung dalam Hizbullah dan para kiai yang tergabung dalam Sabilillah, dalam periode mempertahankan kemerdekaan.

Kejahatan kedua: Pengaburan peristiwa sejarah. Contoh: Siapa sebenarnya inspirator kebangkitan nasional melawan penjajah? Bila sejarah mencatat secara jujur, mestinya bukan Boedi Oetomo, melainkan Syarikat Islam (SI) yang merupakan pengembangan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) yang antara lain dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. Inilah yang harus disebut sebagai cikal bakal kesadaran nasional melawan penjajah. Sebagai gerakan politik, SI ketika itu benar-benar bersifat nasional, ditandai dengan keberadaannya di lebih dari 18 wilayah di Indonesia, dengan tujuan yang sangat jelas, yakni melawan penjajah Belanda. Sebaliknya, Boedi Oetomo sesungguhnya hanya perkumpulan kecil, sangat elitis, dikalangan priyayi Jawa, serta tidak memiliki spirit perlawanan terhadap Belanda.

Kejahatan ketiga: Pengaburan konteks peristiwa sejarah. Contoh: Kebangkitan Nasional ditetapkan berdasarkan pada kelahiran Boedi Oetomo, bukan Sarekat Islam. Hari Pendidikan Nasional juga bukan didasarkan pada kelahiran Muhammadiyah dengan sekolah pertama yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912, tetapi pada kelahiran sekolah Taman Siswa pada tahun 1922. Mengapa demikian? Sebab, bila kelahiran Sarekat Islam dan Muhammadiyah dengan sekolah pertamanya yang dijadikan dasar, maka yang akan mengemuka tentu adalah spirit atau semangat Islam. Dalam setting kepentingan politik penguasa saat itu, hal itu sangat tidak dikehendaki.

Padahal spirit Islam sesungguhnya telah lama menjadi dasar perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Peperangan selama abad ke-19 melawan Belanda tak lain atas dorongan semangat jihad melawan penjajah. Saat Pangeran Diponegoro memanggil sukarelawan, kebanyakan yang tergugah adalah para ulama dan santri dari berbagai pelosok desa. Pemberontakan petani menentang penindasan yang berlangsung terus-menerus sepanjang abad ke-19 selalu di bawah bendera Islam. Perlawanan oleh Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar dan diteruskan oleh Cut Nyak Dien dari tahun 1873-1906 adalah jihad melawan kape-kape Belanda. Begitu juga dengan Perang Padri. Sebutan Padri menggambarkan bahwa perang ini merupakan perang keagamaan.

Jadi, jelas sekali ada usaha sistematis untuk meminggirkan bahkan menghilangkan peran Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan serta menghilangkan spirit Islam dari wajah sejarah bangsa dan negara ini.

.

Spirit Penegakan Islam Adalah Spirit Para Pahlawan

Spirit penegakan Islam di negeri ini juga sangat kental. Di antaranya tampak dalam pembelaan KH Wahid Hasyim terhadap Islam dan pemerintahan Islam.

Sebagaimana diketahui, Presiden Soekarno dalam kunjungan ke Amuntai Kalimantan Selatan pada Januari 1953 menyatakan, jika negara berdasarkan Islam maka akan terjadi separatisme sejumlah daerah yang mayoritas non-Muslim. Artinya, negara berdasarkan Islam akan menyebabkan perpecahan.

KH Wahid Hasyim yang menjadi ketua NU kala itu menanggapi pernyataan itu dengan keras. Beliau menulis, pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa, menurut pandangan hukum Islam, adalah perbuatan mungkar yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam. Wajib atas tiap-tiap orang Muslim menyatakan ingkar atau tidak setuju.

Spirit penegakan Islam dalam bernegara juga tampak kental dalam kiprah perjuangan Ki Bagus Hadikusumo. Hal itu tampak dalam pidatonya di depan BPUPKI tahun 1945 yang kemudian dibukukan oleh putra beliau, Djarnawi Hadikusumo, pada 1957 dengan judul, ”Islam Sebagai Dasar Negara: Seruan Sunyi Seorang Ulama”.

Di antaranya Ki Bagus menyatakan, “Bagaimanakah dan dengan pedoman apakah para nabi itu mengajar dan memimpin umatnya dalam menyusun negara dan masyakarat yang baik? Baiklah saya terangkan dengan tegas dan jelas, ialah dengan bersendi ajaran agama.” Ki Bagus kemudian meminta, “…Bangunkanlah negara di atas ajaran Islam.”

Dalam risalah sidang BPUPKI terungkap, Ki Bagus menyatakan, “Dalam negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, serta luas berlebar dada tidak memaksa tentang agama. Kalau benar demikian, dirikanlah pemerintahan itu atas agama Islam karena ajaran Islam mengandung kesampaiannya sifat-sifat itu.” Beliau juga menyatakan, “Supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia itu berdasarkan agama Islam.” (Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Editor). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara. Jakarta. 1998.)

.

Penutup

Sejarah kiprah dan perjuangan para kiai, ulama, santri dan umat Islam dulu begitu kental dengan spirit perjuangan dan penegakan Islam. Inilah yang mesti diwarisi untuk mewujudkan kembali kehidupan yang lebih baik pada masa sekarang dan mendatang. Dalam hal ini penting bagi kita segera seperti para pejuang Islam dulu, memenuhi dan menjwab seruan Allah. Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian pada suatu perkara yang memberikan kehidupan kepada kalian (TQS al-Anfal [8]: 24).

Untuk memenuhi seruan Allah itu dan sekaligus menyambung kiprah dan perjuangan para kiai, ulama, santri dan umat Islam dulu, maka penerapan dan penegakan syariah Islam secara total dan menyeluruh di bawah pemerintahan Islam harus menjadi agenda utama umat Islam. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Uma Seo]

Sumber: Disarikan dari Buletin Al Islam edisi 780, 1 Shafar 1437 H – 13 November 2015 M

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/11/12/menyingkap-peran-dan-kepahlawanan-umat-islam-dalam-sejarah/

Dipublikasi di Do Little to Reach a Big Goal, Sejarah Nasional | Tag , , | Meninggalkan komentar

7 Orang Gila di Dompu Paling Top Sepanjang Sejarah


ina-ndora

Ina La Ndora (Foto: FB Ina Ndora)

Kambali Dompu Mantoi – Orang Gila, yang dalam bahasa masyarakat Dompu disebut sebagai “Dou Ringu” merupakan fenomena yang ada sepanjang sejarah. Di Dompu sendiri, banyak orang gila yang menjadi terkenal bahkan legendaris. Berikut ini MaDA me-review-nya untuk anda. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan (kolom komentar  terbuka lebar. Cuma modal e-mail). Nomor enam dan tujuh harus diwaspadai, karena masih berkeliaran sampai sekarang di tengah orang-orang waras.

1 Uma Tole

Wiro Sableng adalah tokoh pendekar sakti mandraguna yang berpetualang memberantas kejahatan. Namun sayangnya, dia ini sableng. Dalam terminologi orang Dompu sableng disebut “Soa”, yakni tingkat yang lebih rendah dari gila. Sikap Wiro aneh, nyeleneh, pokoknya suka melakukan hal-hal di luar kewajaran.

Trus apa hubungannya dengan Uma Tole?

Tidak ada. Tapi jika anda mengenal Wiro Sableng maka anda pasti akan mengenal Uma Tole. Bedanya, Uma Tole ini membawa embel-embel gelar sosial “Uma” di depan namanya.  Yang konon katanya gelar ini hanya dimiliki oleh keturunan para Raja Dompu atau para bangsawan.  Uma Tole MaDA perkirakan hidup sezaman dengan Sultan M. Sirajuddin Manuru Kupa.

.

2 Ince Ni

Jika Uma adalah gelar sosial bagi para bangsawan, maka Ince konon katanya pun merupakan sebuah gelar sosial. Menurut para ahlinya, Ince merupakan kata serapan dari bahasa Melayu “Encik” dan dianggap sebagai gelar sosial bagi masyarakat keturunan Melayu di Dompu.

Ince Ni merupakan salah satu orang gila terkenal di Dompu. Mengapa? Karena hidupnya dilalui dengan menelusuri jalan ke jalan. Hanya dengan jalan kaki. Luar biasa! Seorang saksi mata pernah mennyaksikan bahwa Ince Ni merampas kotak amal Masjid At-Taqwa Simpasai. Padahal kotak amal masjid lho. Maklum, dia orang gila.

.

3 Ina Ndora

Ndora adalah nama anak dari wanita tua nan kurus ini. Orang menyebutnya gila. Meski demikian ia masih bisa diajak berkomunikasi meskipun harus disertai banyak senyuman.  Ina Ndora 11 – 12 terkenalnya dengan Ince Ni, hanya saja beliau ini masih hidup sampai sekarang.

Ina Ndora masih berpetualang tak tentu arah. Maklum, dia orang gila.

.

4 La Bandi

Wanita tua ini lebih muda dari Ina Ndora. Kata “bela” adalah kata yang akrab dengan wanita ini. Yang akan langsung dipahami oleh siapapun orang Dompu tentang identitas genealogisnya. Ince Ni, Ina Ndora dan La bandi adalah orang gila paling terkenal dari yang lain. Mereka bertiga ibarat Trio Macan atau semacamnya bagi orang Dompu.

La Bandi  tidak pernah menutup auratnya, apa lagi taat pada seluruh Syariah Islam. Maklumlah orang gila.

.

5 La Gafur

La Gafur ini adalah orang gila muda pendatang baru yang sedang naik daun di Dompu. Hobinya selain “mengukur panjangnya jalan”, juga memberikan nomor buntut kepada siapa yang memintanya. Ya maklum orang gila, tak paham bahwa Syariah Islam mengharamkan judi. Na’uzhubillah, jadi yang gila si Gafur atau orang yang minta nomor togel?

Mohon maaf. Maaf………. sekali. Bagi anda yang pernah melakukannya, ayo dong kembali sehat.

.

6 Ompu La Selo (Ibnu Salul)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul, bapak Munafik se-dunia. Hidup di zaman Rasulullah SAW.  Dia ini konon muslim, tapi lebih sering membela non muslim.  Ia juga sering berkumpul dengan kalangan kafir itu. Semacam lembaga dialog antar agama lah katanya. Dia berlemah lembut dengan kafir dan keras dan memusuhi sesama muslim (terutama pengemban dakwah Syariah Islam).

Ompu La Selo sering berkoar-koar tinggal di ibukota Madinah. Menganggap tinggal di Madinah begitu prestisius dan yang tinggal di kampung tidak ada apa-apanya. Sering mengeluarkan pernyataan yang dia anggap hebat mengenai kondisi kekinian, padahal sering tidak nyambung. Banyak orang yang paham setelah berinteraksi dengannya bahwa dia itu sebenarnya jahil (bodoh). Dan banyak yang tidak sadar sebenarnya Ompu La Selo adalah orang gila, karena dia menolak Syariah Islam.

Akhir-akhir ini dia ternyata muncul kembali di facebook, masih dengan wajah yang sama. Dia bikin TS yang membela AHOK mati-matian dan mencela kaum muslim penentang Ahok. Padahal sebenarnya hanya orang gila yang bela Ahok. Ompu La Selo alias Ibnu Salul, maklumin saja. Namanya juga orang gila.

.

7 La Jeho

Nama lengkapnya adalah Abu Jahal bin Hisyam. Jahal artinya kebodohan. Abu Jahal berarti Bapak Kebodohan. Ia digelari demikian oleh Rasulullah SAW karena menjadi motor penentangan terhadap Syariah Islam. Sebab menurut Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, lawan dari Syariah Islam adalah hukum Jahiliyah. Anti terhadap Syariah Islam berarti pro terhadap hukum Jahiliyah.

Alasan Abu Jahal menolak Islam adalah karena Islam mengancam posisinya sebagai Presiden Makkah. Dia adalah icon kalangan pro status quo dan menentang perubahan karena perubahan itu mengancam eksistensi dia dan kelompoknya. Jangankan berbicara Syariah Islam seperti jihad atau hukum potong tangan, menyebut Syariah Islam saja bibirnya kelu. Itulah La Jeho.

La Jeho selalu berkoar bahwa dia eksis lebih dulu dari yang lain. Dia itulah penduduk asli Makkah, yang lain hanyalah mahluk impor belaka. Maka mahluk impor tidak berhak mengkritik, merecoki, ataupun mengubah sistem kufur yang diterapkan di Makkah.

La Jeho setali tiga uang dengan Ompu La Selo, eksis di facebook. Dia pro AHOK dan meremehkan kaum muslim penentang Ahok. Bahkan dia meremehkan angka 2.000.000 (dua juta) muslim yang melakukan aksi 4 November 2016 membela. Katanya angka segitu belum apa-apa. Jangankan mendukung dari luar, apalagi mengikuti aksi 411, malah mecela. Padahal angka 2 juta ummat demo membela agamanya itu luar biasa, lho. Maklumin aja, namanya juga orang gila.

.

Bagaimana Dengan Kita?

Alhamdulillah. Sebagai orang waras, seharusnya kita paham bangsa ini terbelit problematika sistemik multidimensional. Oleh karena itu bangsa ini butuh solusi dan sebagai muslim, solusi apa lagi yang bisa kita dapatkan selain solusi dari Allah dan Rasul-Nya. Solusi Al-Quran dan As-Sunnah. Tak lain merupakan Syariah Islam. Nah, Syariah Islam mustahil diterapkan tanpa system Khilafah. Sehingga memperjuangkannya adalah kebutuhan dan kewajiban kita. Kambali Dompu Mantoi, Kambalipu Syariah ro Khilafah.

Bagi yang berniat ingin menentang, situ sehat? [Uma Seo]

rpa bima_2


Sumber foto: Facebook

Dipublikasi di Opini | Tag , , , , , , , | 6 Komentar

Kabar Hot, Di Sinilah Masjid Pertama di Dompu


foto-mesjid-demak-yang-diambil-pada-th-1810-humaspdg-files-wordpress

Ilustrasi Dengan Foto Masjid Demak

Kambali Dompu Mantoi – Masjid biasanya merupakan salah satu historical wittness dalam kesejarahan sebuah daerah. Bentuk arsitektur sebuah masjid melambangkan transisi sosial-budaya yang terjadi pada masyarakat setempat. Gaya arsitektur ini dapat berupa gaya yang benar-benar baru, maupun arsitektur khas yang tetap mempertahankan gaya bangunan budaya lama. Umumnya gaya arsitektur bangunan masjid di Indonesia adalah terkategori ke dalam kelompok yang kedua. Di mana gaya arsitektur masyarakat pra-Islam di Nusantara tetap menonjol dan dipertahankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bukankah gaya bangunan pra-Islam itu adalah warisan kaum kafir? Mengapa tetap dipertahankan unsur filosofis agama pra Islam, apakah para ulama (Wali Songo khususnya) sangat bodoh dan tidak teliti dalam hal ini?

Melenceng dari pembahasan, sebenarnya pertanyaan di atas sama dengan pertanyaan: untuk apa memanfaatkan facebook atau blog untuk berdakwah, bukankah itu buatan orang kafir?

Perlu diperhatikan, dalam Islam ada yang namanya hadhoroh dan ada madaniyah. HADHOROH adalah segala bentuk produk pemikiran, ideologi dan filosofi epistemologis dari sebuah kebudayaan yang semuanya itu dibangun atau bersumber dari aqidah / keyakinan tertentu yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Misalnya pemikiran bahwa manusia adalah hewan / primata sehingga boleh saja dia hidup dan saling berinteraksi ala primata misalnya seks bebas dan gonta-ganti pasangan serta hidup telanjang. Pemikiran ini adalah hadhoroh barat, karena dibangun dari keyakinan masyarakat barat bahwa manusia itu ada dengan sendirinya melalui proses evolusi dari kera, bukan diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena karakteristiknya yang tidak bebas nilai seperti inilah maka hadhoroh non-Islam haram diambil dan diterapkan. Misalnya pemikiran Kapitalisme, liberalisme dan sosialisme-komunisme.

Adapun MADANIYAH merupakan produk fisik dan teknologi sebuah kebudayaan. Jika produk fisik dan teknologi ini masih mengandung hadhoroh non-Islam, maka tidak boleh diambil/dipakai. Misalnya mimbar berbentuk salib atau patung dewa siwa. Namun jika benar-benar murni bebas nilai, maka boleh diambil dan dipakai. Misalnya teknologi informasi dan komunikasi, teknologi otomotif, teknologi kedokteran, teknologi elektronika, rekayasan genetika, dll. Termasuk di dalamnya adalah produk teknologi seperti mobil, motor, handphone, social media, dll semuanya bebas nilai dan boleh dimanfaatkan.

Nah, di sinilah kaitannya dengan topik kita. Gaya arsitektur bangunan terkategori madaniyah yang bebas nilai. Sehingga para ulama tidak mempermasalahkan bahkan memakainya dalam pembangunan masjid sebagai bangunan suci umat Islam. Bukankah Rasulullah SAW memanfaatkan teknologi militer berupa manjaniq[1] dan dababah[2] buatan Bani Daus yang masih kafir. Demikian juga Khalifah Umar ra mengadopsi sistem administrasi dari bangsa Persia. Itu karena teknologi militer dan sistem administrasi, meskipun produk dari Peradaban pra-Islam, namun keduanya merupakan madaniyah yang bebas nilai. Demikianlah dalilnya.

*****

Agama Islam masuk ke Dompu pada tahun 1520 M. Pembawanya adalah ulama keturunan Arab bernama Syaikh Nurdin (I.M. Saleh, 1985). Ia berhasil mengislamkan Sangaji Dompu, Dewa Mawaa Taho beserta keluarganya. Termasuk putera mahkota Kerajaan Dompu bernama La Bata Na’e. Lazimnya, pengislaman sebuah daerah akan diikuti dengan pembangunan pusat peribadatan berupa masjid. Dan masjid ini akan dibangun di pusat ibukota, biasanya berdekatan dengan istana sebagai pusat pemerintahan.

Ada sebuah tulisan yang telah lama beredar di jagad maya mengenai masjid pertama di Dompu. Dan tulisan ini semakin menambah kekaburan sejarah serta menyebarkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat Dompu. Sebab artikel ini masih terus dicopy-paste dari blog ke blog. Artikel itu menyebutkan bahwa masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Abdul Ghani yang dahulunya terletak di kompleks kantor Kelurahan Karijawa. Padahal Karijawa, khususnya Kampo Rato, tidaklah menjadi pusat Ibu Kota Kesultanan Dompu melainkan pasca meletusnya G Tambora di tahun 1815 M. Artinya masjid Abdul Ghani bukanlah masjid pertama yang dibangun di Dompu. Karena masjid yang pertama kali dibangun haruslah berlokasi di pusat pemerintahan sewaktu masuknya Islam ke Dompu, yakni ibukota Kesultanan Dompu sebelum 1815 M.

Ridwan (1985) menjelaskan bahwa masjid ini merupakan masjid kesultanan yang pertamakali dibangun.  Terbuat dari konstruksi kayu jati dan berlantaikan tegel batu berukuran 50×50 cm dan tebal 4 cm. Masjid ini beratap susun tiga dan berlokasi di Kampo Sigi, Karijawa. Dibongkar pada tahun 1962. Mengutip hasil penelitian Tim Survey Kepurbakalaan Depdikbud Jakarta tahun 1974 yang meneliti puing-puing masjid, masjid kuno itu berukuran 25×15 m. Bata merahnya berukuran 26 cm dengan tebal 8 cm. Sedangkan ukuran tegel bekas lantainya yakni 54×48 cm (Ridwan, 1985: 59). Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Masjid Kesultanan Dompu yang terletak di Kampo Sigi, Karijawa, merupakan masjid yang memiliki ciri serupa dengan masjid di Nusantara pada umumnya. Yakni perpaduan arsitektur pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Bagian bawahnya merupakan kombinasi pondasi berupa bata dan tegel batu untuk lantai. Konstruksi atasnya berupa bangunan kayu, yakni kayu jati yang banyak ditemukan di wilayah Dompu saat itu. Dindingnya terbuat dari kayu jati sedangkan atapnya bersusun tiga.

Meskipun kesimpulan dua sumber di atas keliru dengan menyatakan bahwa masjid kampo sigi merupakan masjid pertama dan tertua di Dompu, namun kita sepakat bahwa masjid ini benar-benar pernah ada. Lebih lanjut kita dapat menjadikan gambaran masjid tersebut untuk menemukan masjid pertama yang sebenarnya. Jadi, di manakah pusat pemerintahan Dompu ketika proses masuknya Islam ke Dompu?

Sebagaimana ditulis oleh Raffless dalam bukunya The history of Java, sebelum letusan G. Tambora (yakni tahun 1815 M) pusat pemerintahan Kesultanan Dompu terletak di Bata (Boers dan Syamsuddin dalam Forum Arkeologi Vol. 27 No. 3, hal. 230). Bata yang dimaksud adalah Situs Dorobata saat ini.  Setelah letusan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kampo Rato. Berdasarkan hasil penelitian Balai arkeologi Denpasar selama kurun waktu 1989-2016, ditemukan tiga lapisan budaya di Situs Doro Bata. Yakni temuan lapisan kebudayaan pra-hindu, kebudayaan hindu dan kebudayaan Islam. Ini membuktikan bahwa di sinilah terjadinya proses transformasi ideologi negara yang dimiliki kerajaan Dompu dari Hindu ke Islam. Di sinilah proses masuknya Islam itu terjadi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa seharusnya masjid pertama yang dibangun di Dompu tidaklah jauh dari pusat pemerintahan Kerajaan Dompu, yakni komplek Doro Bata.

masjid-syekh-mansyur-masjid-abdul-ghani-magenda-dompu-by-uma-seo

Masjid Syekh ABdulGhani dahulu bernama Masjid Al-Mansuri

Namun di manakah lokasi persis bekas bangunan masjid pertama itu didirikan? Untuk mengetahuinya, kita punya sebuah petunjuk berupa kata kunci (password): Makam Ulama.

Sudah kita ketahui bersama bahwa ada trend di masyarakat Dompu khususnya dan masyarakat Nusantara umumnya, bahwa halaman masjid selalu berisi sebuah makam atau bahkan komplek pemakaman. Dan makam-makam itu biasanya berupa makam para ulama yang berjasa menyebarkan dakwah Islam di daerah setempat. Hal ini dimaksudkan agar ulama-ulama tersebut tetap diingat, dikenang jasa-jasanya serta didoakan oleh para jamaah yang mendatangi masjid. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sesuai adat dan kebiasaan ini, seharusnya masjid pertama di Dompu berlokasi di tempat yang terdapat makam ulamanya. Makam ulama yang berjasa besar bagi dakwah Islam di Dompu.

Apakah makam Syaikh Nurdin? Bukan, karena menurut kisah tutur beliau berangkat berhaji bersama seluruh keluarganya dan tak pernah kembali ke Dompu karena wafat di Makkah. Hanya istri dan dua dari tiga anak beliau yang kembali ke Dompu. Syaikh Abdul Salam adalah salah satu anak beliau yang berhasil kembali ke Dompu. Beliau kemudian diangkat oleh Sultan Syamsuddin (Sultan pertama, 1545 – 1590) menjadi mufti agung di Kesultanan Dompu. Syaikh Abdul Salam dimakamkan di kompleks Rade Sala, Rabalaju, Dompu.

Lalu apakah makam ulama yang MaDA maksud adalah makam Syaikh Abdul Salam? Menurut hemat MaDA, kecil kemungkinan Masjid Kesultanan Dompu atau masjid pertama dibangun di atas atau di dekat kompleks Rade Sala. Mengapa? Karena lokasinya tidak terlalu dekat dengan pusat istana dan terpisah oleh Sungai Rabalaju. Sangat tidak logis jika masjid kesultanan yang dibangun untuk ibadah sultan dan keluarga serta punggawa kerajaan justru dibangun berjauhan dengan lokasi istana. Lagipula, lazimnya masjid kesultanan dibangun berdampingan dengan istana sebagai pusat pemerintahan.

Lalu di manakah Masjid Kesultanan Dompu yang pertama kali dibangun itu seharusnya berada???

Situs Waro Kali. Sebuah situs terabaikan nan tak terduga. Terdiri atas sebuah makam kuno dan puing-puing bangunan tertimbun di sekitarnya. Balai Arkeologi Denpasar yang pernah melakukan penelitian di situs tersebut menemukan sejumlah reruntuhan dan susunan struktur yang tidak beraturan. Secara morfologi, bentuk bangunan diperkirakan berteras dengan konstruksi kayu pada bangunan atas. Pertimbangan ini didasari adanya perbedaan ketinggian temuan struktur atas dan bawah dengan selisih ketinggian 160 cm. Bangunan berteras semacam ini masih mentradisi di Bali yang lebih dikenal dengan bangunan gunung rata. Hasil penelitian menunjukan bahwa material yang dipergunakan yaitu bata pecah dan batu kali. Diperkuat pula dengan temuan aktivitas keseharian yang terbuat dari keramik tiongkok yang diperkirakan berasal dari zaman Dinasti Yuan (Abad 14 – 15 M). Menurut informasi masyarakat setempat, cukup banyak bata kuno ditemukan di areal TPU yang bersebelahan dengan Makam Waro Kali. Sehingga pada waktu penggalian liang kubur, bata-bata ini diangkat dari dalam galian sedalam 1 m dari permukaan tanah (sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com).

Meskipun kesimpulan Tim Balai Arkeologi tersebut menduga bahwa reruntuhan bangunan di komplek situs Waro Kali merupakan reruntuhan istana, namun MaDA punya kesimpulan berbeda. Itu bukanlah reruntuhan istana melainkan reruntuhan masjid. Sebab ulama biasanya tidak dimakamkan di halaman istana melainkan di halaman masjid. Alasan kedua, morfologi reruntuhan bangunan yang ditemukan dalam penggalian di situs Waro Kali sangat mirip dengan morfologi Masjid Kesultanan Dompu atau disebut juga Masjid Syekh Abdul Ghani di Kampo Sigi, Karijawa. Yakni konstruksi bata merah dan batu di bagian bawah dan konstruksi kayu di bagian atasnya. Jadi, dugaan MaDA, reruntuhan bangunan yang tertimbun di kompleks situs waro kali merupakan reruntuhan masjid kesultanan Dompu yang pertama kali dibangun. Di sinilah, di Situs Waro Kali inilah lokasi masjid pertama di Dompu.

Memang analisis dan dugaan ini masih perlu sumber-sumber pendukung. Baik itu sumber historis maupun arkeologis. Oleh sebab itu maka penting untuk terus menggali informasi tentang hal ini lebih jauh lagi. Siapakah yang akan menjadi pioner untuk pembuktiannya? Silahkan anda beraksi, MaDA akan menonton dari atas atap rumah sambil membetulkan genteng bocor. Maaf, sebenarnya pekerjaan rumah MaDA numpuk. 😀 [Uma Seo]

————-

Catatan Kaki:

[1] Manjaniq: di barat dikenal dengan nama Cataphult. Alat pelontar batu dengan memanfaatkan tenaga torsi. Berfungsi untuk menghancurkan dinding benteng musuh.

[2] Dababah: alat pendobrak pintu benteng musuh.

 

Dipublikasi di Sejarah Dompu | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Kampung Matua Asli di Lereng Doro Matua


img_8328_doro-matua-dompu-by-umaseo

Kambali Dompu Mantoi – Asal usul manusia adalah misteri yang sangat asyik untuk diselami. Sedangkan sejarah negeri ini banyak yang masih misteri. Dompu, sejak masa pemerintahan Sultan Syamsuddin Mawa’a Tunggu, lalu Sultan Sirajuddin Manuru ‘Bata, Sultan Salahuddin Mawa’a Adi, hingga Sultan M. Sirajuddin Manuru Kupa, merupakan sebuah Kesultanan yang menjadikan Syariah Islam sebagai satu-satunya sumber hukum dan undang-undang. Meskipun sistem permerintahan berbentuk monarki, namun bukanlah monarki absolut. Akan tetapi lebih kepada Monarki Konstitusional dengan Syariah Islam sebagai sumber utama. Tak mengherankan jika penerapan Syariah Islam menjadikan masyarakat Dompu sebagai masyarakat yang baik budi pekertinya, santun, jujur, kesatria dan pemberani. Tidak ada korupsi, sogok-menyogok, pacaran atau selingkuh alias zina, riba perbankan. Tidak ada narkoba dan kenakalan remaja. Tidak ada kasus kekerasan seksual yang marak. Martabat wanita benar-benar terlindungi. Wanita diposisikan sebagai seorang mahluk suci yang harus diperlakukan dengan hormat.

logo-kambali-dompu-mantoi-hr-ahmad-dan-baihaqi-tentang-khilafah-versi-2

Kali ini ini MADA[1] ingin membagi cerita dari masa lalu mengenai Kampung Matua yang terletak di lereng Gunung Doro Matua. Sebuah kampung yang pernah eksis kira-kira satu abad yang lalu, di masa pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin Manuru Kupa (1882-1934 M). Kampung yang mirip dengan kondisi kampung-kampung Suku Donggo di Bima saat ini.

Doro Matua adalah nama sebuah gunung setinggi sekitar 1115 mdpl yang terletak di sebelah utara Kota Dompu. Terletak di sebelah timur laut Bukit Doro Ncando. Jika anda berdiri di perbatasan Kelurahan Karijawa dan Bali Satu, Kota Dompu, dan memandang ke utara, maka gunung yang paling tinggi yang dapat anda lihat di kejauhan itulah yang bernama Doro Matua. Di sebelah timurnya, agak ke utara terdapat Gunung Doro Mboha yang merupakan perbatasan antara Dompu dengan Bima. Setengahnya masuk ke wilayah Dompu. Di timurnya lagi ada Doro Salunga yang didiami Suku Donggo penduduk asli Bima dan sebelah timur laut ada G. Soromandi.

Nama Doro Matua terdiri atas dua suku kata. Kata Doro bermakna gunung. Sedangkan kata Matua merupakan pergeseran dalam penyebutan terhadap kata Mantua. Kata mantua terbentuk dari kata dasar ntua yang bermakna rimba belantara yang ditambahi imbuhan ma- yang bermakna yang-. Jadi Doro Mantua maknanya adalah “gunung yang berisi rimba belantara.” Adapun wuba ntua artinya yakni hutan rimba atau hutan belantara.

Di lereng gunung itulah dahulu terletak sebuah kampung. Menurut kesaksian H.M. Ya’kub Jama’a (75) yang pernah mendatangi lokasi bekas perkampungan itu di tahun 1966, lokasi kampung itu terletak di sebuah dataran landai di salah satu lereng gunung itu. Saking datarnya, menurut beliau, bisa dipakai untuk bermain sepak bola. Ada banyak tiang bekas rumah penduduk yang masih tegak berdiri beserta rangka rumah lainnya karena terbuat dari kayu kuat bernama haju sara’a. Ada banyak pohon nangka yang ditanam dan juga ada kebun kelapa yang cukup luas.

Untuk mencapai bekas perkampungan kuno tersebut sangat sukar. Karena harus naik turun bukit dan gunung dengan melewati hutan belantara. Jika anda penasaran, anda dapat melewati Bukit Doro Ncando ke arah utara. Lalu anda akan mendaki sebuah bukit lagi yang sedikit lebih tinggi disebut Doro Leja. Melewati punggung bukit Doro Leja, anda akan sampai di lereng utara bukit itu yang sangat curam. Begitu mendaki lagi, itulah Doro Matua. Perlu waktu berjam-jam untuk sampai di lokasi bekas perkampungan kuno Matua. Melewati hutan rimba (wuba ntua) yang sangat jarang dilewati manusia kecuali para pencari kayu dan madu.

img_7561-h-m-yakub-jamaa

Hal inilah yang menurut H.M. Ya’kub Jama’a membuat pihak kesultanan dahulu merasa berat untuk menjangkau pemukiman tersebut ketika harus mengumpulkan pajak. Kakek dari H.M. Ya’kub Jama’a, yakni Uma Mo’i La Jama’a yang merupakan pejabat Rato Ngoco pada masa Sultan M. Sirajuddin Manuru Kupa dan sangat dekat dengan sultan, di samping statusnya sebagai sepupu dua sultan. Beliau pernah menuturkan pada cucunya tersebut bahwa pejabat pemungut pajak sangat kesulitan dalam mengjangkau lokasi Kampung Matua. Sehingga pihak kesultanan mengambil kebijakan untuk merelokasi warga Kampung Matua ke dataran rendah. Namun akibat adanya keengganan dari pihak warga untuk meninggalkan tanah nenek moyang mereka, akhirnya pihak Kesultanan Dompu terpaksa melakukan cara repressive dengan mengirimkan sepasukan prajurit kesultanan untuk memaksa mereka turun gunung.

logo-kambali-dompu-mantoi-hr-ahmad-dan-baihaqi-tentang-khilafah

Warga Kampung Matua pun kocar kacir dengan meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Dalam pelariannya mereka akhirnya terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama melarikan diri ke timur dan masuk ke Desa Saneo, Kec. Woja; Kelompok kedua melarikan diri ke arah barat dengan menuruni lereng Doro Matua lalu memutuskan menetap di sebuah lokasi yang sekarang bernama Desa Laju, Kec. Kilo; adapun kelompok ketiga melarikan diri ke arah selatan dan mendiami lokasi yang saat ini dinamakan sebagai Desa Rababaka, Kec. Woja. H.M. Ya’kub Jama’a yang selama puluhan tahun tinggal di So Tolo Kalo (sekarang masuk Desa Rababaka) di kaki Bukit Doro Ncando, sempat bertemu dengan generasi terakhir penghuni Kampung Matua itu dan mendengar banyak cerita dari mereka. Oleh sebab inilah menurut beliau, ada hubungan kekerabatan antara warga Rababaka, Saneo dan Laju.

Doro Matua awalnya masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Matua yang terdiri atas Dusun Buncu, Dusun Rasanggaro, Rasanggaro Samili, Dusun Selaparang, Persinggahan, Dusun Rababaka, dan Dusun Kamu’di. Namun kini Desa Matua telah dimekarkan menjadi dua desa. Dusun Buncu, Dusun Rasanggaro, Rasanggaro Samili, dan Dusun Selaparang termasuk wilayah Desa Matua. Sedangkan Persinggahan, Rababaka dan kamudi masuk ke dalam wilayah Desa Rababaka. Sebenarnya Rababaka lah yang lebih berhak dengan nama Desa Matua. Karena Doro Matua ada di wilayah mereka dan juga mereka punya hubungan historis dengan Doro Matua. Bagaimana menurut anda? [Uma Seo]

img_8326_doro-matua-dompu-by-umaseo

Catatan Kaki:

[1] Makambali Dompu Mantoi

Dipublikasi di Sejarah Dompu | Tag , , , , , , , | 2 Komentar

Derita Yusuf Pengidap Tumor di Wajah, Akibat Menerapkan Sistem Yang Salah


yusuf-penderita-tumor-wajah-dari-dompu-1

Yusuf ketika dikunjungi Relawan Sosial (Sumber: FB Yayasan We Save)

Kambali Dompu Mantoi – Yusuf (21) warga Dusun Rasabou, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kab. Dompu harus menahan kesakitan yang sangat akibat benjolan besar yang tumbuh di wajahnya sejak tahun 2014. Sejak ia masih berstatus TKI di Malaysia. Benjolan yang diduga tumor ganas itu telah mengakibatkan Yusuf kesulitan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sehingga badannya menjadi kurus kering. Tahun 2015 ketika Yusuf pulang ke tanah air, keluarganya pernah membawa Yusuf berobat ke RSUD Dompu. Namun karena keterbatasan peralatan medis yang dimiliki oleh RSUD Dompu, maka pihak RS menganjurkan untuk merujuk Yusuf ke RS di Bali.

Namun apalah daya, kedua orang tua Yusuf yang hanya buruh migran di Malaysia itu tak sanggup membiayai pengobatan putera mereka. Akhirnya Yusuf terpaksa dibawa pulang dan diobati seadanya dengan pengobatan tradisional. Pihak RSUD Dompu pun tak bisa berbuat apa-apa, mereka juga tak bisa menanggung semua biaya pengobatan Yusuf ke Bali secara gratis. Pada saat itu, agaknya juga tak ada inisiatif untuk menyampaikan informasi semacam ini ke “atas”. Entahlah, mungkin begitulah SOP-nya.

Informasi tentang Yusuf akhirnya terkuak sejak Panti Asuhan Lembo Ade / Yayasan We Save melalui akun Facebooknya menggunggah foto-foto Yusuf disertai keterangan ,sekarang Yusuf sedang dalam pendampingan oleh Panti Asuhan Lembo Ade / Yayasan We Save untuk berobat ke RS Sanglah, Denpasar Bali. Barulah ada respon Pemkab Dompu melalui Kepala Dikes bapak Gatot Gunawan, SKM, MM.Kes. Setahu MADA, beliau telah membantu menyediakan ambulance untuk membawa rombongan Yusuf ke bandara Sultan Salahudin Bima.

Kita tak bisa menyalahkan pihak RSUD Dompu. Begitu juga kita tak bisa sepenuhnya mengkambing-hitamkan Dinas Kesehatan Dompu. Sebab apa yang terjadi pada Yusuf (tak bisa dirujuk dengan alasan biaya), adalah disebabkan BURUKNYA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA. Jadi pemerintah salah pilih sistem. Pemerintah Indonesia sejak Zaman Orde Baru begitu patuh mengadopsi sistem pelayanan dan jaminan kesehatan dari barat. Setidaknya ada dua paradigma keliru barat tentang sistem pelayanan kesehatan maupun tentang sistem jaminan kesehatan:

Pertama, paradigma barat bahwa pelayanan kesehatan harus dikomersialkan agar masyarakat termotivasi untuk hidup sehat. Menurut mereka pelayanan kesehatan berbayar identik dengan kualitas bagus sedangkan pelayanan kesehatan gratis identik dengan kualitas rendah.

Kedua, paradigma barat bahwa pihak swasta adalah entitas yang lebih kompeten dalam pelayanan kesehatan dibandingkan institusi pemerintah. Sebab, swasta berorientasi pada profit sehingga mereka akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan. Dengan paradigma ini, maka lembaga kesehatan milik pemerintah harus diswastanisasi atau dikelola ala perusahaan swasta yang berorientasi untung-rugi. Artinya, tak ada uang ya pasien tak bisa berobat.

Sistem yang diterapkan saat ini merupakan sistem yang dipaksakan oleh “penjajah barat” sesuai amanat General Agreements Trade in Services (GATS) tahun 1994 oleh WTO (World Trade Organization). Dan dieksekusi lewat resep paket perbaikan ekonomi dari IMF bernama Program SAP (Structural Adjustment Program) tahun 1997 di masa krisis ekonomi. Selama periode 1997-2002, Indonesia dan IMF telah delapan kali menandatangani Letter of Intent (LoI) yang berkonsekwensi dengan keharusan Indonesia menghasilkan sejumlah UU sebagai tindak lanjutnya. Akibatnya, hampir semua UU yang disahkan oleh DPR adalah pesanan asing. Bahkan kebanyakan draft-nya sudah dibuat oleh mereka (IMF, ADB) sedangkan DPR hanya bertugas sebagai tukang stempel saja. Dalam bidang kesehatan ini lahirlah UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisai layanan publik di bidang kesehatan. Pembuatan UU SJSN dan BPJS merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB (Asian Development Bank) pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen ADB tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).”

Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, ”Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Nilai pinjaman program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp 2,25 triliun dengan kurs 9.000/US$.  Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/20/tolak-sjsn-komersialisasi-layanan-kesehatan/).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan tahun 2013 di masa pemerintahan SBY memperjelas adopsi sistem kapitalisme barat ini. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No.40 thn 2004 tentang SJSN. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 16). Program JKN dilaksanakan lewat lembaga bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) (ibid, hal. 10). Di dalam JKN yang menggunakan mekanisme asuransi, rakyat harus membayar sendiri biaya kesehatannya melalui iuran yang rutin mereka bayarkan tiap bulan. Jika tidak membayar iuran atau tidak terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS, maka tidak berhak untuk mendapatkan biaya berobat. Artinya rakyat tetap menanggung sendiri biaya pengobatannya.

Penerapan sistem pelayanan kesehatan kapitalisme ala barat telah menyusahkan rakyat. Terbukti, Yusuf adalah salah satu korbannya. Ketika Layanan kesehatan dikomersilkan dan RS/Puskesmas beroperasi dengan paradigma profit-oriented ala perusahaan swasta. Maka rakyat kecil dan miskin terpaksa harus gigit jari dan “lembo ade” menghadapi biaya pengobatan yang selangit. Maka wajar jika ada pameo “orang miskin dilarang sakit”.

Sedangkan penerapan sistem jaminan kesehatan kapitalisme ala barat telah membuat rakyat menjadi objek pemalakan oleh negara. Negara yang seharusnya bertindak sebagai pengayom dan melayani rakyat, gara-gara latah kepada barat, akhirnya berubah menjadi regulator (baca: tukang bikin aturan) dan fasilitator (baca: tukang sedia layanan) saja. Tidak lebih dari itu.

.

Sistem Jaminan Kesehatan Islam Dalam Negara Khilafah

Syariah Islam telah menjadikan Khalifah (Kepala Negara Khilafah) sebagai penanggung jawab terhadap rakyat. Ia melayani dan menyediakan segala kebutuhan rakyat, termasuk wajib bagi Khalifah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Rasulullah saw. bersabda:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah) adalah Raa’in (pengatur dan pemelihara urusan rakyat) dan ia akan bertanggung jawab atas (nasib) rakyatnya (HR. Muslim).

Bahkan Khalifah akan menyediakan pelayanan kesehatan itu secara gratis. Dalilnya yakni riwayat bahwa Rasulullah saw. dihadiahi seorang tabib, beliau menjadikan tabib itu bertugas untuk melayani rakyatnya. Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim tabib kepada Ubay bin Kaab. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan kesehatan dan pengobatan wajib disediakan oleh Negara (Khalifah) secara gratis bagi yang membutuhkannya.

Dari sini terlihat jelas bahwa pelayanan kesehatan menurut Syaiah merupakan jasa sosial secara totalitas. Yaitu mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik yang islami tidak boleh dikomersialkan, apapun alasannya.

Termasuk tidak diterima alasan, kesehatan harus dikomersialkan agar masyarakat termotivasi untuk hidup sehat. Karena, ini persoalan lain, lebih dari pada itu ini adalah pandangan yang dikendalikan ideologi kapitalis, bukan Islam.

Sehubungan dengan itu, di pundak pemerintah pulalah terletak tanggung jawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan; penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini; sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik, seperti listrik, transportasi dan air bersih; dan tata kelola keseluruhannya.

Menurut Syariah Pemerintah (Khalifah) adalah pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat, bukan pihak swasta. Pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak saja bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya.

Nah, sudah tahu kan bahwa penerapan Syariah Islam akan menjamin pelayanan dan fasilitas kesehatan yang anda dapatkan gratis tiss? Untuk menerapkan sistem pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan Islam ini perlu perjuangan panjang. Perjuangan panjang untuk menegakkan kembali Sistem Pemerintahan Khilafah Islamiyah. Mari dukung, mari bergabung. Allahu A’lam. (Uma Seo)

yusuf-penderita-tumor-wajah-dari-dompu-0

Dipublikasi di Opini | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Ternyata Ada Pendidikan Gratis Yang Tidak Menghasilkan Generasi Pemalas


DSCF0307_KIP#1 HTI Sila Bima

Kambali Dompu Mantoi – Menarik apa yang disampaikan oleh bapak bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin (HBY) sebagaimana dilansir oleh portal dompubicara com (1/9) bahwa pendidikan gratis hanya akan menghasilkan generasi pemalas dan tidak menjamin mutu siswa. Statemen ini merupakan respon atas kebijkan sekolah gratis yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Beliau menilai program sekolah gratis yang dicanangkan Kementrian sangat tidak cocok dengan kultur masyarakat.[1]

Mungkin banyak orang yang tak setuju dan yang lain menyayangkan statemen bapak bupati dompu tersebut. Namun menurut MADA, apa yang disampaikan beliau itu ada benarnya. Begitulah realitasnya di Dompu (mungkin kasus ini agak unik dan berbeda dengan daerah-daerah maju).

Eits, tunggu dulu. Penjelasan MADA masih ada lanjutannya!

Bagi daerah kecil seperti Dompu, pendidikan gratis memang hanya akan menghasilkan generasi pemalas jika dalam kerangka pendidikan sekuler ala demokrasi. Sedangkan pendidikan gratis justeru akan menghasilkan generasi berkualitas jika dalam konteks sistem pendidikan Islam (Sistem Pendidikan yang dilandasi dan diatur oleh Syariah Islam). Dan ini telah ada bukti historisnya.

Pendidikan gratis di Dompu (dalam kerangka demokrasi) hanya menghasilkan generasi pemalas sebab:

1 Sistem pendidikan dalam demokrasi yang bersifat sekuler (menghindari agama mengatur-atur sistem pendidikan) menyebabkan lahirnya generasi yang dangkal aqidah dan gersang akhlaqnya. Ini modal awal menjadi generasi pemalas. Sebab, generasi yang dangkal aqidah dan gersang akhlaqnya tidak paham mana halal- mana haram, tidak paham batasan pergaulan, tidak paham apa yang harus dikerjakan selain hura-hura, tidak tabu terhadap pornografi, tidak takut mencoba narkoba, dll.

2 Demokrasi tidak menggunakan standar halal – haram sehingga seni – budaya, pergaulan dan hiburan sangat bebas tanpa batasan. Pergaulan yang sangat-sangat bebas adalah pintu kemalasan. Pacaran tidak dilarang, padahal pacaran sumber kehancuran generasi kita.

3 Dunia hiburan yang pragmatis hanya memikirkan profit tanpa pertimbangan efek negatif tayangan terhadap generasi muda. Acara-acara yang mengkampanyekan budaya barat, acara hura-hura dan melenakan, acara-acara berbau pornografi, banyak bertebaran meracuni otak generasi muda. Dalam demokrasi, semua itu boleh, halal. Melahirkan generasi malas.

4 Pornografi gagal diberantas oleh para stake holder sedangkan konten-konten porno begitu mudah diakses. Gara-gara pemimpin yang tak kompeten yang terpilih lewat meknisme demokrasi. Melahirkan generasi malas.

5 Narkoba gagal diberantas sedangkan narkoba telah beredar hingga tingkat SD. Gara-gara pemimpin yang tak kompeten yang terpilih lewat meknisme demokrasi. Melahirkan generasi malas.

6 Setelah besar, mereka tumbuh menjadi para orang tua yang tak paham mendidik anaknya. Mereka sibuk cari uang sedangkan anaknya dimanjakan dengan fasilitas serba mewah. Lahirlah generasi malas.

7 Dalam banyak kasus, pemimpin yang terpilih di daerah lain Indonesia (bukan di Dompu, yaaa 😉 ) bukanlah yang paling layak melainkan yang paling kaya dan banyak dukungan. Mengingat dana kampanye yang selangit dan bagi-bagi jatah untuk timses. Akhirnya lahirlah para pemimpin yang tidak kompeten dalam menangani dunia pendidikan.

8 Dalam banyak kasus, Pemimpin yang terpilih di daerah lain Indonesia (sekali lagi bukan di Dompu lho, 😉 ) bukanlah yang paling amanah, tapi yang paling berani keluar dana. Akhirnya lahirlah para koruptor yang menghabiskan anggaran pendidikan untuk kepentingan pribadinya.

.

Sedangkan Dalam Sistem Islam (Syariah & Khilafah) Pendidikan Gratis Melahirkan Generasi Juara

Dalam Negara Khilafah, pendidikan justeru diselenggarakan secara gratis (Cuma-Cuma). Karena termasuk kebutuhan utama yang wajib disediakan oleh Khalifah (kepala negara). Bukankah Khalifah diangkat untuk mengurusi kebutuhan ummat?

Dalam sejarah 14 Abad berdirinya Negara Khilafah, pendidikan senantiasa diperhatikan oleh para Khalifahnya. Khalifah Umar ibn al-Khaththab menggaji tiga orang guru yang mengajar anak-anak di Madinah 15 dinar (63,75 gram emas murni). M. Sharif menerangkan, pendidikan di Dunia Islam berkembang secepat kilat. Tidak ada satu kampung tanpa ada masjid, sekolah dasar dan menengah yang pertumbuhannya seiring pertumbuhan masjid. Prof. Ballasteros dan Prof. Ribera menerangkan bahwa sekolah-sekolah disediakan dekat sekali dengan semua anak-anak. Untuk mahasiswa disediakan berbagai sekolah tinggi, akademi dan universitas beserta para guru besarnya.

Bahkan telah diketahui secara umum, dunia pendidikan, sains, teknologi dan pemikiran, pada masa Khilafah Dinasti Abbasiyah telah berkembang sangat maju. Sekolah dari tingkat dasar hingga universitas dan berbagai fasilitas pendidikan, sains, teknologi dan pemikiran dibangun secara modern dan disediakan sebagai fasilitas gratis untuk masyarakat. Di antara yang terkenal adalah universitas yang didirikan oleh al-Makmun dan perpustakaan Baitul Hikmahnya yang dilengkapi observatorium; Universitas Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizham al-Muluk menteri dari Sultan Alp Arsalan pada tahun 1065 atau 1067 M; Madrasah Mustanshiriyah yang didirikan oleh Khalifah al-Mustanshir (1226 – 1242 M) di Baghdad yang bebas biaya dengan fasilitas perpustakaan dan laboratorium dan fasilitas lainnya.

Mahasiswanya dijamin kehidupannya dan masih diberi beasiswa satu dinar (4,25 g emas)/orang/bulan. Tidak boleh dilupakan adalah universitas Nuriah di Damaskus yang dirikan oleh Sultan Nuruddin Muhammad Zanki, dengan fasilitas lengkap. Perpustakaan pun menyebar di berbagai kota. Yang terkenal adalah perpustakaan Bait al-Hikmah di Baghdad, perpustakaan Darul Hikmah di Kaero dengan koleksi 1,6 juta buku, perpustakaan di Tripoli (2 juta lebih), perpustakaan al-Hakim (720 ribu judul lebih), 20 perpustakaan di Andalusia, perpustakaan Cordova (400 ribu judul lebih), perpustakaan Madrasah Fadliliyah (100 ribu) dan 6500 di antaranya tentang engginering dan astronomi di samping dua buah globe untuk Bathlimus dan Abul Hasan as-Sufi, sepuluh perpustakaan di Khurasan (masing-masing 12 ribu), perpustakaan Khizanatul Hakam ats-Tsani (400 ribu) dan masih banyak lagi.

Wajar jika kemudian dari rahim kaum muslim lahir ribuan ilmuwan, pioner dan penemu di berbagai bidang keilmuan dan terwujud kemajuan sains, teknologi dan pemikiran. Semua itu diraih dengan sistem pendidikan Islam yang gratis namun berkualitas. Semua itu diraih ketika Syariah dan Khilafah masih tegak dan diterapkan. Yang mengesankan, semua itu mempengaruhi lahirnya zaman renaissance Eropa. Hal itu seperti yang diakui sendiri oleh para ilmuwan barat seperti Philip K. Hitti, Prof. Ballasteros, Prof. Ribera, Svend Dahl, Sigrid Hunke, Lothrop Stoddard, Lucas H. Grollenberg dan cendekiawan Barat lainnya. Jadi, jika ingin pendidikan yang gratis dan berkualitas serta tidak menghasilkan generasi malas, ya harus kembali pada Sistem Khilafah. [Uma Seo]

.

Catatan Kaki:

[1] Lihat beritanya di http://www.dompubicara.com/2016/09/bupati-dompu-sekolah-gratis-cetak-generasi-pemalas/

Dipublikasi di Opini | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar