Derita Yusuf Pengidap Tumor di Wajah, Akibat Menerapkan Sistem Yang Salah


yusuf-penderita-tumor-wajah-dari-dompu-1

Yusuf ketika dikunjungi Relawan Sosial (Sumber: FB Yayasan We Save)

Kambali Dompu Mantoi – Yusuf (21) warga Dusun Rasabou, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kab. Dompu harus menahan kesakitan yang sangat akibat benjolan besar yang tumbuh di wajahnya sejak tahun 2014. Sejak ia masih berstatus TKI di Malaysia. Benjolan yang diduga tumor ganas itu telah mengakibatkan Yusuf kesulitan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sehingga badannya menjadi kurus kering. Tahun 2015 ketika Yusuf pulang ke tanah air, keluarganya pernah membawa Yusuf berobat ke RSUD Dompu. Namun karena keterbatasan peralatan medis yang dimiliki oleh RSUD Dompu, maka pihak RS menganjurkan untuk merujuk Yusuf ke RS di Bali.

Namun apalah daya, kedua orang tua Yusuf yang hanya buruh migran di Malaysia itu tak sanggup membiayai pengobatan putera mereka. Akhirnya Yusuf terpaksa dibawa pulang dan diobati seadanya dengan pengobatan tradisional. Pihak RSUD Dompu pun tak bisa berbuat apa-apa, mereka juga tak bisa menanggung semua biaya pengobatan Yusuf ke Bali secara gratis. Pada saat itu, agaknya juga tak ada inisiatif untuk menyampaikan informasi semacam ini ke “atas”. Entahlah, mungkin begitulah SOP-nya.

Informasi tentang Yusuf akhirnya terkuak sejak Panti Asuhan Lembo Ade / Yayasan We Save melalui akun Facebooknya menggunggah foto-foto Yusuf disertai keterangan ,sekarang Yusuf sedang dalam pendampingan oleh Panti Asuhan Lembo Ade / Yayasan We Save untuk berobat ke RS Sanglah, Denpasar Bali. Barulah ada respon Pemkab Dompu melalui Kepala Dikes bapak Gatot Gunawan, SKM, MM.Kes. Setahu MADA, beliau telah membantu menyediakan ambulance untuk membawa rombongan Yusuf ke bandara Sultan Salahudin Bima.

Kita tak bisa menyalahkan pihak RSUD Dompu. Begitu juga kita tak bisa sepenuhnya mengkambing-hitamkan Dinas Kesehatan Dompu. Sebab apa yang terjadi pada Yusuf (tak bisa dirujuk dengan alasan biaya), adalah disebabkan BURUKNYA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA. Jadi pemerintah salah pilih sistem. Pemerintah Indonesia sejak Zaman Orde Baru begitu patuh mengadopsi sistem pelayanan dan jaminan kesehatan dari barat. Setidaknya ada dua paradigma keliru barat tentang sistem pelayanan kesehatan maupun tentang sistem jaminan kesehatan:

Pertama, paradigma barat bahwa pelayanan kesehatan harus dikomersialkan agar masyarakat termotivasi untuk hidup sehat. Menurut mereka pelayanan kesehatan berbayar identik dengan kualitas bagus sedangkan pelayanan kesehatan gratis identik dengan kualitas rendah.

Kedua, paradigma barat bahwa pihak swasta adalah entitas yang lebih kompeten dalam pelayanan kesehatan dibandingkan institusi pemerintah. Sebab, swasta berorientasi pada profit sehingga mereka akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan. Dengan paradigma ini, maka lembaga kesehatan milik pemerintah harus diswastanisasi atau dikelola ala perusahaan swasta yang berorientasi untung-rugi. Artinya, tak ada uang ya pasien tak bisa berobat.

Sistem yang diterapkan saat ini merupakan sistem yang dipaksakan oleh “penjajah barat” sesuai amanat General Agreements Trade in Services (GATS) tahun 1994 oleh WTO (World Trade Organization). Dan dieksekusi lewat resep paket perbaikan ekonomi dari IMF bernama Program SAP (Structural Adjustment Program) tahun 1997 di masa krisis ekonomi. Selama periode 1997-2002, Indonesia dan IMF telah delapan kali menandatangani Letter of Intent (LoI) yang berkonsekwensi dengan keharusan Indonesia menghasilkan sejumlah UU sebagai tindak lanjutnya. Akibatnya, hampir semua UU yang disahkan oleh DPR adalah pesanan asing. Bahkan kebanyakan draft-nya sudah dibuat oleh mereka (IMF, ADB) sedangkan DPR hanya bertugas sebagai tukang stempel saja. Dalam bidang kesehatan ini lahirlah UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisai layanan publik di bidang kesehatan. Pembuatan UU SJSN dan BPJS merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB (Asian Development Bank) pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen ADB tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).”

Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, ”Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Nilai pinjaman program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp 2,25 triliun dengan kurs 9.000/US$.  Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/20/tolak-sjsn-komersialisasi-layanan-kesehatan/).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan tahun 2013 di masa pemerintahan SBY memperjelas adopsi sistem kapitalisme barat ini. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No.40 thn 2004 tentang SJSN. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 16). Program JKN dilaksanakan lewat lembaga bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) (ibid, hal. 10). Di dalam JKN yang menggunakan mekanisme asuransi, rakyat harus membayar sendiri biaya kesehatannya melalui iuran yang rutin mereka bayarkan tiap bulan. Jika tidak membayar iuran atau tidak terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS, maka tidak berhak untuk mendapatkan biaya berobat. Artinya rakyat tetap menanggung sendiri biaya pengobatannya.

Penerapan sistem pelayanan kesehatan kapitalisme ala barat telah menyusahkan rakyat. Terbukti, Yusuf adalah salah satu korbannya. Ketika Layanan kesehatan dikomersilkan dan RS/Puskesmas beroperasi dengan paradigma profit-oriented ala perusahaan swasta. Maka rakyat kecil dan miskin terpaksa harus gigit jari dan “lembo ade” menghadapi biaya pengobatan yang selangit. Maka wajar jika ada pameo “orang miskin dilarang sakit”.

Sedangkan penerapan sistem jaminan kesehatan kapitalisme ala barat telah membuat rakyat menjadi objek pemalakan oleh negara. Negara yang seharusnya bertindak sebagai pengayom dan melayani rakyat, gara-gara latah kepada barat, akhirnya berubah menjadi regulator (baca: tukang bikin aturan) dan fasilitator (baca: tukang sedia layanan) saja. Tidak lebih dari itu.

.

Sistem Jaminan Kesehatan Islam Dalam Negara Khilafah

Syariah Islam telah menjadikan Khalifah (Kepala Negara Khilafah) sebagai penanggung jawab terhadap rakyat. Ia melayani dan menyediakan segala kebutuhan rakyat, termasuk wajib bagi Khalifah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Rasulullah saw. bersabda:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah) adalah Raa’in (pengatur dan pemelihara urusan rakyat) dan ia akan bertanggung jawab atas (nasib) rakyatnya (HR. Muslim).

Bahkan Khalifah akan menyediakan pelayanan kesehatan itu secara gratis. Dalilnya yakni riwayat bahwa Rasulullah saw. dihadiahi seorang tabib, beliau menjadikan tabib itu bertugas untuk melayani rakyatnya. Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim tabib kepada Ubay bin Kaab. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan kesehatan dan pengobatan wajib disediakan oleh Negara (Khalifah) secara gratis bagi yang membutuhkannya.

Dari sini terlihat jelas bahwa pelayanan kesehatan menurut Syaiah merupakan jasa sosial secara totalitas. Yaitu mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik yang islami tidak boleh dikomersialkan, apapun alasannya.

Termasuk tidak diterima alasan, kesehatan harus dikomersialkan agar masyarakat termotivasi untuk hidup sehat. Karena, ini persoalan lain, lebih dari pada itu ini adalah pandangan yang dikendalikan ideologi kapitalis, bukan Islam.

Sehubungan dengan itu, di pundak pemerintah pulalah terletak tanggung jawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan; penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini; sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik, seperti listrik, transportasi dan air bersih; dan tata kelola keseluruhannya.

Menurut Syariah Pemerintah (Khalifah) adalah pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat, bukan pihak swasta. Pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak saja bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya.

Nah, sudah tahu kan bahwa penerapan Syariah Islam akan menjamin pelayanan dan fasilitas kesehatan yang anda dapatkan gratis tiss? Untuk menerapkan sistem pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan Islam ini perlu perjuangan panjang. Perjuangan panjang untuk menegakkan kembali Sistem Pemerintahan Khilafah Islamiyah. Mari dukung, mari bergabung. Allahu A’lam. (Uma Seo)

yusuf-penderita-tumor-wajah-dari-dompu-0

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s