Dompu Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Ini Solusinya


834275448-anak_korban_perkosaan

Oleh: Syanti K. Dewi

Kekerasan seksual terhadap anak kembali menggemparkan masyarakat Kabupaten Dompu. FF dan MY menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru berinisial AH (aktualita.info, 13/03/2016).

Hal ini kembali mengingatkan kita betapa masyarakat kita sangat rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya bagi anak. Masih segar dalam ingatan kita kejadian tahun 2013 lalu di mana Bunga (5 tahun) dan tiga temannya, yakni Delima (5 tahun), Mawar (7 tahun) dan Indah (5 tahun), warga Desa Hu’u, Dompu, juga menjadi korban pencabulan seorang pria beristri.

Menurut Kepala BPPKB Kab. Dompu, H. Soertomo, SKM, MPPM, Kabupaten Dompu telah mengalami darurat pelecehan seksual pada anak dan KDRT. Tahun 2015 saja telah terjadi hampir 300 kasus. Saat ini Kabupaten Dompu menempati urutan teratas jumlah kasus kekerasan seksual dan KDRT di Nusa Tenggara Barat, sedangkan NTB berada di urutan 3 nasional (Koran Suara Nusantara, no. 937, 21-23/03/2016).

Kasus serupa tidak hanya terjadi di Dompu, tapi juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Tentu masih lekat di ingatan kita tentang kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yang berujung pada kematian korban karena terinfeksi virus penyakit kelamin. Kasus yang terjadi tahun 2013 ini adalah salah satu kasus terburuk kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada kematian korbannya.

.

Akar Masalah

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak didukung oleh tiga factor, system kapitalisme yang bercokol di Indonesia, Kurangnya control masyarakat serta tidak diterapkannya hukuman yangmenimbulkan efek jera dan mampu mencegah perbuatan serupa terulang.

Sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia dan negeri kaum muslim lainnya, memandang segala sesuatu hanya dari segi manfaat. Sehingga tujuan utama masyarakat adalah bagaimana memperoleh keuntungan. Pandangan ini mendehumanisasikan individu-individu menjadi tidak lebih dari komoditas ekonomi yang membawa keuntungan financial untuk Negara mereka atau sekelompok golongan yang berkuasa, tanpa mempedulikan dampak fisik dan psikologis yang berbahaya pada individu dan konsekuensi social yang merugikan unit keluarga dan masyaratkat secara keseluruhan. System kapitalis juga mengantarkan manusia sedikit demi sedikit kehilangan naluri kemanusiaannya. Seorang bapak tega menodai anak kandungnya, seoranga paman tega menghamili keponakannya, seorang laki-laki dewasa mencabuli anak-anak yang mungkin seumuran dengan anaknya.

Sistem kapitalisme membuat media porno mudah diakses. Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk memblokir situs-situs porno dan melarang peredaran media cetak yang memuat gambar-gambar vulgar. Tidak hanya itu, televisi pun tanpa sensor menyajikan tayangan berupa adegan pacaran, berpegangan tangan bahkan berpelukan dengan pakaian minim.

Manusia memiliki potensi berupa akal, kebutuhan jasmani dan naluri-naluri. Manusia memiliki naluri beragama (gharizah tadayun), naluri mempertahankan diri (gharizah baqo’) dan naluri seksual (gharizah nau’). Naluri dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pemikiran dan fakta yang terindera. Begitu pula dengan pornografi, akan membangkitkan gharizah nau’ pada diri seseorang. Sehingga orang tersebut akan berusaha mencari pemenuhan atas nalurinya itu, entah dengan cara yang ma’ruf atau yang bathil.

Negara yang semestinya menjadi tameng dan mampu mencegah, malah membiarkan hal ini. Peran dan jasa para pemilik modal dalam pesta demokrasi tentu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan penguasa, sebagai bentuk “balas budi”. Sudah menjadi kemafhuman publik, bahwa untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau pemimpin daerah, membutuhkan biaya yang cukup besar dan tentu saja membutuhkan dukungan publikasi melalui media.

Sistem kapitalisme dengan ide sekulerismena membuat masyarakat menjadi pragmatis dan jauh dari nilai-nilai agama. Sekulerisme memandang agama hanya sebagai ritual ibadah saja, bukan sebagai aturan hidup. Sehingga masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang tidak memahami bagaimana syariat mengatur kehidupan, termasuk bagaimana aturan dalam pergaulan. Hal-hal yang seharusnya adalah keharaman, dipandang sebagai kelumrahan (permisive) karena banyak yang melakukan dan menjadi kebiasaan. Permisivisme ini yang menjadikan lemahnya kontrol masyarakat terhadap hal-hal yang mestinya patut dicurigai. Masyarakat menganggap biasa apabila ada anak perempuan yang diajak pergi laki-laki asing atau membiarkan saja bila melihat seorang gadis dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahromnya.

Tidak diterapkannya hukum dan sanksi yang membuat pelaku jera serta mencegah perbuatan serupa terulang juga menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (kompasiana, 14/02/13).

Setimpalkah hukuman tersebut dengan dampak fisik serta psikologis yang dialami korban? Anda bisa membayangkan bagaimana anak-anak tersebut menatap masa depannya kelak, dihantui oleh ketakutan dan rasa pesimis.

Menurut Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, hukuman itu dianggap terlalu ringan, apalagi belum pernah ada catatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenai hukuman maksimal sesuai UU tersebut. Belum lagi apabila tiap tahun pelaku mendapat remisi tentu akan semakin mempersingkat masa tahanan mereka. (vhrmedia, 09/03/2013)

.

Solusi Islam

Kekerasan seksual terhadap anak tidak akan meningkat apabila sistem yang diterapkan di tengah-tengah umat adalah Islam, bukan kapitalisme. Sistem dan syariat Islam yang diterapkan dalam bingkai Daulah Khilafah akan mencegah masyarakat melakukan kekejian. Negara akan memblokir dan mencegah peredaran media porno baik media cetak maupun media elektronik. Daulah Islam tidak akan memihak pada para pemilik modal karena proses pemilihan pemimpin tidak membutuhkan dukungan finansial dari para pemilik modal.

Dalam Islam, kekuasaan di tangan rakyat, rakyat yang memilih khalifah. Dalam pemilihan khalifah, mungkin saja dilakukan kampanye. Namun waktunya yang sangat singkat (hanya 3 hari), membuat tidak perlu dana besar. Tidak ada pembatasan masa jabatan untuk khalifah maupun penguasa daerah. Khalifah tetap menjabat selama berpegang teguh pada Syariah dan tidak ditentukan oleh persetujuan Majlis Umat (Lembaga wakil Rakyat dalam Daulah Khilafah). Sementara penguasa daerah ditunjuk oleh khalifah. Masa jabatannya ditentukan oleh khalifah di samping oleh keridhaan dan penerimaan penduduk daerah itu serta sejauh mana berpegang kepada syariah. Dengan begitu tidak perlu dana besar dan meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Masyarakat dalam naungan Daulah Khilafah Islam adalah masyarakat yang memiliki perasaan, pemikiran dan aturan hidup yang sama. Mereka memahami syariat Islam dan akan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak tatanannya. Mencegah ikhtilath (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), khalwat (berdua-duaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram), dan aktivitas-aktivitas lain yang mendekati perzinaan. Sesuai sabda Rasulullah:

Perumpaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bawah. Jika orang-orang yang berada di bawahmembutuhkan air, ia harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, ‘Andai saja kita lubangi (kapal) pada bagian kami, maka kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas’. Jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak menghendaki), maka binasalah seluruhnya. Tetapi jika mereka mencegahnya dengan tangan mereka, maka akan selamatlah semuanya.” (HR. Bukhari).

Hal ini merupakan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga masyarakatnya. Sebab ia adalah bagian dari masyarakat.

Islam telah memberikan aturan bagi seluruh aktivitas manusia berdasarkan hukum syar’i. Syariat Islam telah menjelaskan bahwa setiap tindak kejahatan akan dikenai sanksi di akhirat kelak dan sanksi di dunia. Mengenai sanksi (uqubat) di dunia, maka pelaksanaannya dilakukan oleh al-Imam (Khalifah) atau orang-orang yang ditunjuk mewakilinya. Negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan dari dunia bagi si pendosa akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Itulah mengapa sanksi-sanksi dalama Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Disebut sebagai ‘pencegah’ karena sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal yang serupa. Dikatakan sebagai ‘penebus’ karena sanksi yang dijatuhkan di dunia akan menggugurkan sanksinya di akhirat.

Adapun sanksi bagi pelaku perzinaan ada dua macam. Yang pertama, apabila pezina adalah ghairu muhshan (belum menikah), maka ia akan dikenai hukuman cambukan sebanyak 100 kali. Allah SWT berfirman:

“Pezina wanita dan pezina laki-laki maka jilidlah masing-masing dari keduanya dengan seratus kali jilid.” (QS. An Nur (24): 2).

Yang kedua, jika si pezina adalah muhshan (telah menikah) baik laki-laki maupun perempuan, maka ia dirajam (dilontar) hingga mati. Dalilnya adalah perbuatan Rasul (fi’lur rasul) SAW. Beliau pernah merajam seorang wanita bernama Ghamidiyah yang telah berzina. Beliau pun pernah merajam seorang pria bernama Maiz yang melakukan perzinaan (Dirosat fi al Fikri al Islami, 2006).

Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina. Hukuman zina bisa dijatuhkan pada laki-laki tersebut apabila dia terbukti melakukan pemerkosaan. Bukti yang dimaksud adalah berupa pengakuan sendiri, adanya kesaksian 4 orang saksi laki-laki atau 8 orang saksi wanita, serta dengan adanya kehamilan terhadap seorang wanita belum bersuami.

Selama hukum-hukum Syariah tersebut diterapkan dalam naungan Khilafah Islamiyah 14 abad lamanya, terbukti kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun perkosaan sangat sulit ditemukan dalam catatan sejarah. Masyarakat menjadi masyarakat Islami, negerinya adalah Baldatun Thayyibatun, dan Islam benar-benar mewujud menjadi Rahmatan lil ‘Alamiyn. Artinya Islam menjadi ramat dengan kebaikan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan seluruh Syariahnya. Jelaslah sudah, hanya dengan penerapan syariat Islam dalam bingkai Daulah, anak-anak kita akan terbebas dari ancaman kekerasan seksual. Dan tentu saja, tidak ada lagi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Wallahu ‘alam bish shawab.

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Makalah dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s