Sejarah Bergabungnya Dompu Dengan NKRI


Blog banner mumaseo

Kambali Dompu Mantoi – Tahun 1905 adalah kontrak terakhir antara pemerintah kolonial Belanda dengan Kesultanan Dompu. Kesultanan Dompu diikat dengan kontrak panjang. Meski pada awalnya Sultan Muhammad Sirajuddin sempat tidak mau menandatangani perjanjian sebanyak 32 pasal itu. Ketika ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda bahwa pajak dari wilayah Kesultanan Dompu untuk Belanda harus disetor ke Bima, Sultan Muhammad Sirajuddin kembali menolak. Karena ini akan semakin mengerdilkan Kesultanan Dompu seolah hanyalah sebuah Negara kecil yang harus digabung dengan Bima. Sikap dingin dan membangkang Sultan terus berlanjut.

Singkat cerita, ketika usia sultan telah tua yakni sekitar 90 tahun, ia harus menentukan siapa di antara kedua anaknya yang akan menggantikannya. Menurut aturan yang berlaku, maka yang berhak menggantikan beliau adalah anaknya yang paling tua yakni Ama ka’u (Pangeran) Abdul Wahab bin Sirajuddin. Akhirnya, diangkatlah Abdul Wahab Sirajuddin sebagai Ruma to’I (Raja Muda) oleh Majelis Adat Kesultanan Dompu. Sultan kemudian menulis surat kepada Gubernur Celebes agar menetapkan Abdul Wahab Sirajuddin sebagai Raja Muda untuk menggantikan dirinya kelak. Surat ini ditulis pada tanggal 12 Maret 1908.

Rupanya pengangkatan Abdul Wahab sebagai Raja Muda yang akan menggantikan ayahnya ditentang oleh adiknya, Abdullah bin Sirajuddin. Abdullah Sirajuddin rupanya juga menginginkan kekuasaan itu. Iapun menggalang dukungan untuk melawan kakaknya. Suasana memanas dan perseteruan pun tak dapat dihindari. Konflik internal di Kesultanan Dompu ini didengar oleh Residen Kupang, Bupati Belanda untuk wilayah Nusa Tenggara. Ia kemudian memanggil Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang. Sultan diminta untuk mengatasi konflik yang terjadi di Dompu. Lebih lanjut Residen Kupang menuding bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin-lah yang telah sengaja mengatur konflik itu untuk memanaskan suasana dan membuat kekacauan. Lebih lanjut, pemerintah Kolonial Belanda bahkan menduga bahwa Sultan dan kedua putranya tengah menyusun rencana pemberontakan. Namun sekembalinya ke Dompu Sultan Muhammad Sirajuddin ternyata tidak berhasil meredam konflik di antara kedua puteranya.

Akhirnya pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan keputusan mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin dan kedua puteranya ke Kota Kupang pada tahun 1934. Kepergian mereka diantar oleh para Pejabat dan rakyat Kesultanan Dompu sampai di Pelabuhan Sape. Selain kedua puteranya Abdul Wahab dan Abdullah, ikut serta pula Abdurrahman Habe pelayannya yang setia. Sultan Muhammad Sirajuddin meninggal pada 1937, tiga tahun setelah pembuangannya. Sejak saat itu, Kesultanan Dompu tidak lagi memiliki seorang Sultan. Secara administratif pemerintahannya pun digabungkan dengan Kesultanan Bima yang pada waktu itu dibawah pemerintahan Sultan paling kharismatik di Bima yakni Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951 M).

Sultan Muhammad Salahuddin dari Bima

Sultan Bima, M. Salahuddin

Karena telah digabung dengan Kesultanan Bima, maka sejarah Dompu dari tahun 1934-1947 adalah sejarah tanah Bima. Karena saat itu wilayah kekuasaan Dompu telah diakuisisi oleh Kesultanan Bima. Pada masa inilah Dompu bergabung dengan Negara Indonesia, di masa akuisisi Bima di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin.

****

soekarno-the-first-president-republik-of-indonesia-yudiono-putranto

Karikatur Soekarno (fineartamerica.com)

Sejak awal tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan M. Salahuddin telah menyatakan dukungannya terhadap NKRI. Ini karena akibat lobi politik Soekarno sebelumnya. Tahun 1934, sebelum kemerdekaan NKRI, Soekarno pernah dibuang ke Ende – Nusa Tenggara Timur dan mampir ke Bima. Ia dijamu oleh Sultan M. Salahuddin dan menginap di Istana Bima (Asi Mbojo). Selama mampir itulah Soekarno banyak berbincang dengan sultan mengenai penjajahan dan kemerdekaan.

Pada tanggal 22 November 1945, Sultan Muhammad Salahuddin mencetuskan pernyataan mewakili seluruh lapisan masyarakat Bima dan Dompu. Pernyataan mendukung NKRI itu dikenal dengan nama “Maklumat 22 November 1945” yang isinya adalah sebagai berikut :

1 Pemerintah Kerajaan Bima, adalah suatu daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2 Kami menyatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam pemerintahan Kerajaan Bima terletak di tangan  kami, oleh karena itu sehubungan dengan suasana dewasa ini, maka kekuasaan – kekuasaaan yang sampai sekarang ini tidak di tangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami.

3 Kami menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa perhubungan dengan pemerintahan dalam lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat Negara Republik Indonesia.

4 Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh kerajaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas.

Poin ke empat adalah poin krusial bagi masyarakat bekas Kesultanan Dompu, karena raja mereka telah bersabda maka mereka harus mematuhinya dengan sepenuh jiwa. Apalagi saat itu rakyat Dompu memang merindukan pembebasan dari kekuasaan penjajah yang selama ini mengangkangi harga diri mereka, memperkosa hak-hak mereka, mengusir sultan mereka dan membongkar istana mereka. Bergabungnya Bima dan Dompu ke dalam NKRI diterima oleh rakyat sebagai sebuah kesyukuran. Betapa polosnya mereka waktu itu.

Maklumat 22 November 1945, akhirnya semakin mempersulit posisi Jepang. Padahal menurut isi perjanjian Jepang dengan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, semua masalah di daerah bekas jajahan Jepang akan diambil alih oleh sekutu. Hal ini sudah berkali –kali diperingatkan oleh Jepang melalui Mayor Jenderal Tanaka, namun Sultan bersama KNI, TKR dan API tidak pernah mengindahkannya.

Lebih jauh lagi, pada tanggal 17 Desember 1945 dilangsungkan upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia di halaman depan Istana Bima. Pernyataan hari kemerdekaan Republik Indonesia, idealnya harus berlangsung pada tiap tanggal 17 Agustus. Namun untuk menunjukan kesetiaan terhadap NKRI, Upacara dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1945. Setelah upacara, diadakan pawai keliling kota.

Akibat dari sikap Kerajaan Bima dan Dompu yang berdiri di belakang NKRI, Pemerintah Jepang menekan Sultan Salahuddin untuk merubah sikapnya. Menurut Pemerintah Jepang nasib Bangsa Indonesia tergantung dari hasil keputusan sekutu, karena berdasarkan isi perjanjian antara Jepang dan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, segala masalah yang berhubungan dengan masalah jajahan Jepang akan ditangani oleh sekutu. Tetapi tekanan dari Jepang ini tidak digubris oleh sultan Muhammad Salahuddin. Atas dukungan rakyat dan para pejuang, perlawanan terhadap penjajah terus dilakukan sampai Indonesia merdeka.

*****

Tahun 1946, Belanda berhasil mengambil kesempatan untuk kembali ke Indonesia dan berhasil mendirikan negara-negara boneka. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur (NIT) dengan Ibu kota Singaraja, Bali. Kesultanan Bima-Dompu termasuk ke dalam bagian dari NIT ini, yakni daerah otonom (Pulau) Sumbawa.

Di bawah pimpinan cucu dari Sultan Muhammad Siradjuddin, yakni Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, rakyat Dompu menuntut pengembalian Kesultanan Dompu. Tuntutan tersebut direspon oleh ketua Parlemen NIT yang juga adalah Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin. Setelah parlemen NIT mengadakan rapat berkali-kali dicapailah kesepakatan pengembalian Kesultanan Dompu pada tanggal 12 September 1947 dengan status sebagai daerah Swapraja. Lalu diangkatlah Muhammad Tadjul Arifin Sirajuddin menjadi Sultan Dompu yang ke-21 sekaligus menjadi Kepala Daerah Swapraja Dompu.

Tahun 1950, NIT dibubarkan dan kerajaan-kerajaan di bekas wilayah NIT bergabung dengan NKRI. Secara resmi Daerah Swapraja Dompu mendapat status Kabupaten sejak tahun 1958, atau sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 64 tahun 1958 dan Undang-undang nomor 69 tahun 1958. Sebelumnya, Dompu berstatus sebagai daerah atau wilayah Kesultanan yaitu Kesultanan Dompu dengan Sultan terakhir yakni M.Tajul Arifin Siradjuddin. Kesultanan Dompu berubah status menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Dompu melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 29 Oktober 1958 nomor Up.7/14/34. Lalu diangkatlah Pejabat Sementara (PS) Kepala Daerah Dompu M.T. Arifin Siradjuddin sebagai Bupati pertama di Dompu hingga tahun 1960. Saat itu wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berstatus sebagai wilayah propinsi Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Selanjutnya pada tahun 1960 hingga 1966, Dompu berubah status menjadi Daerah Tingkat II Dompu dengan Bupati H. Abdurrahman Mahmud. (Muh. Faisal)

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Sejarah Dompu dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Sejarah Bergabungnya Dompu Dengan NKRI

  1. Reblogged this on Kelas Inspirasi Dompu and commented:
    waah..dapat pengetahuan baru tentang Sejarah Dompu. terimakasih untuk tulisan informatifnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s