Hukum Mencoblos Bupati Menurut Islam


Sigi na'e Dompu

Sigi na’e Dompu

Kambali Dompu Mantoi – Pada dasarnya hukum asal pemilihan umum atau memilih pemimpin (penguasa) adalah mubah hukumnya. Hukum mubah artinya jika dikerjakan maupun ditinggalkan sama-sama tidak mendapat pahala dan tidak pula mendapat dosa. Dalam Negara Islam (yang disebut NEGARA KHILAFAH) pun ada pemilu di mana kaum muslim memilih Khalifah (kepala Negara). Ini adalah pendapat Syaikh Atha Bin Khalil, seorang Ulama asal Palestina.

Akan tetapi hukum mubah ini dapat berubah menjadi haram jika terdapat dua kondisi. Kondisi pertama, haram ikut mencoblos jika calon pemimpin (penguasa) itu tidak memenuhi syarat sah pemimpin yang jumlahnya tujuh. Tujuh syarat sahnya seseorang menjadi pemimpin (penguasa) adalah; Islam, berakal sehat, baligh, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu.

Tidak sah dan haram jika yang menjadi pemimpin (penguasa) adalah seorang kafir (non-muslim), gila, anak kecil yang belum baligh, perempuan, budak, orang fasiq (ahli maksiat, missal dia koruptor atau tukang selingkuh), dan cacat fisik yang menyebabkan dia tidak mampu memerintah.

Kondisi kedua, haram ikut mencoblos jika diketahui dengan dugaan yang kuat (Ghalabatuzh Zhan) bahwa semua calon yang harus dipilih setelah terpilih nanti akan menerapkan hukum selain syariah Islam / hukum Allah. Misalnya dalam kampanye, calon itu secara terang-terangan mengatakan bahwa ia akan membangun dan memajukan demokrasi, HAM, dan pluralisme. Ini pun merupakan pendapat Syaikh Atha Bin Khalil

Keharaman memilih (mencoblos) pemimpin (penguasa) pada dua kondisi di atas berdasarkan sebuah kaidah ushul fiqih, yakni: Al-Washilatu ilaa al-haram, fahuwa haram” (Sebuah sarana yang mengantarkan pada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram).

Berdasarkan dalil-dalil yang pasti sumber dan maknanya dari Al-Quran dan Al-Hadis, Haram hukumnya seseorang menjadi pemimpin (penguasa) jika ia non-muslim, gila, belum baligh, perempuan, budak, fasiq, dan tidak mampu. Begitu juga haram hukumnya seorang pemimpin (penguasa) menggunakan selain syariah Islam sebagai hukum, aturan, atau perundang-undangan dalam mengatur kekuasaan dan rakyatnya. Haram hukumnya seorang pemimpin (penguasa) menerapkan demokrasi, kapitalisme, HAM, pluralisme, sosialisme, komunisme, marxisme, dan system kufur lainnya.

Untuk ukuran Bupati / Gubernur, bukan dugaan lagi, sudah pasti bahwa mereka akan menjalankan hukum berdasarkan demokrasi. Kalaupun mereka ingin menjalankan syariat islam, pasti akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni UUD dan sejumlah UU di bawahnya. Juga pasti akan ditentang oleh sang presiden yang jabatannya berada di atas Bupati dan Gubernur.

Jadi kesimpulannya, haram ikut mencoblos salah satu calon Bupati atau Gubernur dalam Pilkada, karena mereka nanti pasti akan menerapkan demokrasi. Menerapkan demokrasi haram, dan jika aktifitas kita memilih (mencoblos) calon itu akan mengantarkan mereka untuk menerapkan demokrasi, maka aktifitas memilih (mencoblos) calon Bupati atau Gubernur itu pun HARAM. Hanya Allah yang tahu dengan pasti. (Rato, 27 Maret 2015)

[Abu Muhammad Ar-Rathuwi]

Sumber:

https://mumaseo.wordpress.com/2015/04/27/hukum-mencoblos-bupati-gubernur-menurut-islam/

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s