Memahami JKN dan BPJS dari Sudut Pandang Agama Islam


Oleh: Syanti K. Dewi (Anggota MHTI Bima)

 bpjs-jkn-adalah-asuransi2

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir, Menkes Nafsiah Mboi terlihat gencar mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di berbagai media. Apa itu JKN? Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No.40 thn 2004 tentang SJSN. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 16).

Program JKN dilaksanakan lewat lembaga bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan landasan pelaksanaannya yakni UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Menurut UU no. 40/2004, jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS. Sedangkan UU No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: PP No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal 10).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek dan akan dilakukan secara bertahap. Awal tahun depan (2014) PT Askes akan berubah menjadi BPJS Kesehatan dan berikutnya tahun 2015 PT Jamsostek akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial secara bertahap mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Ditargetkan pada tahun 2019 seluruh penduduk sudah menjadi peserta SJSN. Karena setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

 

Pesanan Asing

Konsep SJSN yang ditetapkan di Indonesia ini merupakan bagian dari Konsensus Washington dalam bentuk Program SAP (Structural Adjustment Program) yang diimplemetasikan dalam bentuk LoI antara IMF dan Pemerintahan Indonesia untuk mengatasi krisis. Program SAP inilah yang diterapkan IMF kepada negara-negara pasiennya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Selama periode 1997-2002, Indonesia dan IMF telah delapan kali menandatangani Letter of Intent (LoI) yang berkonsekwensi dengan keharusan Indonesia menghasilkan sejumlah undang-undang sebagai tindak lanjutnya. Akibatnya dapat dibayangkan, hampir semua undang-undang yang disahkan oleh DPR adalah pesanan asing. Bahkan kebanyakan draft-nya sudah dibuat oleh mereka sedangkan DPR hanya bertugas sebagai tukang stempel saja. Dalam bidang kesehatan ini lahirlah UU SJSN dan BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisai layanan publik di bidang kesehatan.

Pembuatan UU SJSN dan BPJS merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Asian Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, ”Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Nilai pinjaman program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp 2,25 triliun dengan kurs 9.000/US$.  Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/20/tolak-sjsn-komersialisasi-layanan-kesehatan/).

Konsep Batil Yang Menyesatkan

            Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagaimana jaminan kesehatan kapitalistik umumnya, ditopang sejumlah konsep dan logika berfikir yang batil. Prinsip (terpenting) di antaranya adalah:

1 Komersialisasi Kesehatan/Pelayanan Kesehatan Adalah Keharusan.

Konsep bahwa kesehatan / pelayanan kesehatan harus dikomersilkan telah dipaksakan oleh World Trade Organization (WTO) untuk diadopsi dunia, khususnya negara-negara anggota WTO. Hal ini karena telah dimasukkannya layanan kesehatan sebagai salah satu layanan dasar yang termaktub dalam kesepakatan perdagangan General Agreements Trade in Services (GATS), tahun 1994 (N. Drager, dalam Rini Syafri, Mengapa JKN Wajib Ditolak, Jaminan Kesehatan Khilafah Wajib Diterapkan: hal. 6). Konsekwensinya, semua Negara anggota WTO harus mengadopsi ide dan konsep semacam ini dengan membuat sejumlah payung hukum. Di Indonesia, dalam rangka meratifikasi konsep tersebut DPR telah menerbitkan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain itu telah dibuat juga PP No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal.

Menurut DR. Arim Nasim, beberapa aturan teknis yang ada dalam PP no. 101 / 2012 dan Perpres no. 12 / 2013 menunjukkan bahwa SJSN merupakan privatisasi atau komersialisasi layanan publik, yakni:

  1. Dalam PP itu disebutkan bentuk badan hukum saja bukan badan hukum publik, dengan bentuk badan hukum publik saja seperti Perguruan Tinggi nuansa komersialisasi tidak bisa dihindarkan apalagi kalau badan hukumnya selain badan hukum publik misalnya Perseroan Terbatas (PT). Kalau bentuknya PT jangan berharap mengutamakan pelayanan karena PT orientasinya adalah profit atau keuntungan.
  2. Masyarakat yang akan mendapat pelayanan kesehatan adalah mereka yang membayar iuran premi asuransi. Dalam kedua PP tersebut tidak disebutkan besarnya iuran tapi berdasarkan draft PP dan Usulan Pokja BPJS ada 3 kelompok kepesertan yaitu Kelompok miskin atau Penerima Bantuan Iuran dengan premi yang harus dibayar sebesar Rp.22.500 dan berhak mendapat pelayanan kesehatan kelas 3, Kelompok yang menginginkan pelayanan kelas 2 membayar Rp.40.000 per bulan sedangkan Kelompok yang menginginkan Pelayanan Kelas 1 harus membayar premi Rp.50.000 perbulan.
  3. Dalam Pasal 17 UU SJSN disebutkan yang akan menerima jaminan sosial adalah mereka yang terregister atau tercatat membayar iuran. Jadi implikasinya kalau yang tidak tercatat atau tercatat tapi belum membayar atau punya tunggakan kemungkinan besar akan ditolak atau tidak akan mendapat layanan dari rumah sakit.
  4. Tim Pokja BPJS mengajukan  Penerima  Bantuan Iuran untuk rakyat Miskin sebesar  Rp 22.200 per orang per bulan dengan jumlah rakyat miskin 96,4 juta sehingga  total sekitar  Rp 25, 5 Trilyun tapi  Menkeu hanya menyetujui Rp.15.500 per orang dengan orang miskin yang ditanggung sebesar 86 juta atau total Rp. 16 Trilyun. Artinya rakyat miskin yang selama ini dijanjikan gratis ternyata harus membayar sebesar Rp.6.700 karena pemerintah hanya menanggung premi Rp.15.500. Artinya kalau nunggak atau tidak membayar jelas tidak akan mendapatkan layanan kesehatan. Yang juga perlu diperhatikan Penerima Bantuan Iuran bentuknya adalah subsidi yang sifatnya sementara dan setiap saat bisa dihapuskan, sehingga rakyat miskin harus membayar secara penuh.
  5. Walaupun sudah membayar iuran premi belum tentu orang miskin ini akan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai karena menurut Ikatan Dokter Indonesia Iuran sebesar Rp. 22.200 itu dinilai belum mencukupi nilai keekonomian pelayanan kesehatan. Hal itu dikhawatirkan bisa menurunkan mutu layanan medis karena tidak cukup untuk membiayai tenaga medis, obat-obatan, investasi, dan biaya lain. Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan, besaran iuran setidaknya Rp 60.000 per orang per bulan.
  6. Tidak semua jenis layanan kesehatan dijamin oleh sistem tersebut. Di antaranya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; juga pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah (lihat pasal 25 ayat a sampai n PERPRES No, 12 Tahun 2013). Dengan demikian, seorang pasien dirawat akibat wabah tertentu seperti Demam Berdarah (DBD), misalnya, ia tidak berhak mendapatkan layanan gratis alias harus bayar. (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/20/tolak-sjsn-komersialisasi-layanan-kesehatan/).

2 Pembatasan Peran Pemerintah Sebatas Regulator dan Fasilitator

Konsep ini (Pembatasan Peran Pemerintah Sebatas Regulator dan Fasilitator, pen) berangkat dari pandangan bahwa institusi penyelenggara asuransi sosial adalah entitas yang lebih kapabel dari pada pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah dokumen, diantaranya adalah tulisan Asih dan Miroslaw, keduanya German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN, bahwa : “Ide dasar jaminan kesehatan sosial (Indonesia: JKN, pen) adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial (Rini Syafri, Mengapa JKN Wajib Ditolak, Jaminan Kesehatan Khilafah Wajib Diterapkan: hal. 6-7).

Dalam konteks JKN, tidak diragukan lagi institusi yang dimaksud adalah BPJS. Sehingga wajar jika BPJS Kesehatan mempunyai wewenang dan kekuasaan yang luar biasa, mulai dari menagih (baca: memaksa) pembayaran dari masyarakat, pengeloaannya, sampai dengan pengelolaan pelayanan kesehatan itu sendiri. Terlebih lagi, meski merupakan badan hukum publik, namun prinsip-prinsip korporasi tetap dijadikan dasar tata kelola BPJS Kesehatan (ibid, 7-8).

Padahal bila ditelaah lebih jauh, pemikiran ini adalah konsep good governance menurut logika pasar bebas/ neoliberalisme. Konsep penyerahan wewenang dan fungsi penting pemerintah kepada korporasi semakin dipertegas dengan diadopsinya Public Private Partnership (PPPs) atau Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai konsep pembangunan dan tata kelola sistem kesehatan di era JKN khususnya, dan pelayanan publik pada umumnya. Model tata kelola berbasis KPS “mengharamkan” pemerintah berperan lebih dari sebatas regulator dan fasilitator. Konsep ini strategis, karena tanpa pemandulan peran pemerintah, liberalisasi dan eksploitasi besar-besaran sektor kesehatan sulit terwujud. Karena itu tidak berlebihan bila KPS dipandang para pengamat politik sebagai instrument kunci neo-liberalisme, dan kuda troya neo-liberalisme (ibid, hal. 8-10).

Adapun tentang fakta ketidakmampuan pemerintah menjalankan fungsi aslinya, adalah hal niscaya dalam sistem politik sekuler kapitalistik. Namun, kita tidak dapat menjadikan realitas buruk tersebut sebagai alasan pembenaran untuk merubah fungsi asli pemerintah, yaitu sebagai Raa’iin (yang berwenang penuh dalam penyelenggaraan urusan rakyat, termasuk pelayanan kesehatan). Selain itu, adalah tidak benar bahwa tata kelola korporasi selalui lebih efisien. Karena review terhadap sejumlah penelitian tidak mendukung asumsi tersebut, lihat di http://www.globalhealthhub.org, Juni 2012. Dengan demikian alasan tersebut lebih pada upaya untuk mengemban misi neo liberalisme (ibid, hal. 11-12).

Yang perlu digarisbawahi, konsep Pembatasan peran dan fungsi pemerintah sebatas regulator saja merupakan konsep yang bertentangan dengan Islam. Karena dalam Islam, pemerintah wajib mengatur, memelihara dan menjamin semua kebutuhan pokok rakyat (termasuk kebutuhan akan layanan kesehatan yang memadai). Rasulullah bersabda:

فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ….

“…Sesungguhnya Imam (khalifah) adalah Raa’in (pengatur dan pemeliharan urusan rakyat) dan akan dimintai pertanggungan jawab atas (nasib) rakyatnya.”… (HR. Al-Bukhari).

Jadi, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak boleh dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pembayaran asuransi social (apalagi secara paksa). Kelalaian sedikit saja dalam mengurusi rakyat akan berakibat pada berbagai bahaya dan kesengsaraan rakyat, sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Sehingga Islam sangat menjamin agar pemerintah (yakni Khalifah) memberikan pelayanan public yang memadai dan menyediakan semua kebutuhan dasar rakyatnya.

3 Pembayaran Sistem Paket dan Pelayanan Berjenjang

  •  Sistem Paket.

Dalam pandangan jaminanan kesehatan kapitalistik, penggunan konsep pembayaran sistem paket (casemix funding) dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan sebagai kendali mutu. Karenanya konsep liberal ini digunakan secara luas sejak tahun 1994 hingga saat ini. Di Indonesia, yang digunakan saat ini casemix INA-CBGs (Indonesia Case Base Group’s), sebagaimana ketentuan Peraturan Menkes No. 440 tahun 2012, tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan INA CBGs (Rini Syafri, Mengapa JKN Wajib Ditolak, Jaminan Kesehatan Khilafah Wajib Diterapkan: hal. 6-7). Konsep inilah yang akan digunakan sebagai konsep pembayaran tagihan rawat inap dan rawat jalan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dalam kebijakan JKN (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 27).

Padahal sebenarnya bila kita cermati, konsep casemix funding sesungguhnya lebih mengedepankan pertimbangan bisnis dari pada kesehatan dan jiwa pasien. Ini terlihat dari penggunaan pengajuan klaim yang didasari biaya diagnosis atau kasus yang relatif sama, bukan yang real dihadapi pasien. Besar biaya yang dianggarkan untuk tiap pasien hanya didasarkan pada perkiraan semata atau merujuk pada kasus yang sama.

Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program JKN yang diberikan (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 28). Ini adalah kebijakan pukul rata (generalisasi) yang keliru. Sebab, tindakan medis yang dibutuhkan tiap pasien belum tentu sama sehingga biayanya pun berbeda. Akibatnya, mungkin saja ada pasien yang tidak mendapatkan penanganan yang semestinya dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Padahal satu tindakan medis saja yang tidak diberikan tepat waktu saat pasien membutuhkannya dapat berakibat fatal terhadap kesehatan pasien. Bahkan dapat mengancam jiwa pasien. Artinya konsep pembayaran sistem paket, telah menafikkan sisi insaniyah manusia sebagai mahluk bernyawa dan memandang manusia tidak lebih dari benda mati yang bisa diperlakukan sesuka hati.

Lebih jauh lagi, sejumlah penelitian telah membuktikan bahaya konsep casemix funding terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa pasien. Seperti penelitian yang menunjukkan bahwa banyak grup dengan kasus maupun penggunaan sumber daya yang sangat bervariasi (Horn dan Sharkey, 1983) dalam Henny (2007); dan penelitian Halling, Fridh dan Ovhed (2006) terhadap The Johns Hopkins ACG Case-Mix System, bahwa sensitivititas sistem ini hanya sekitar 50% (Rini Syafri, hal. 27-28).

  • Pelayanan Berjenjang,

Pelayanan berjenjang adalah konsep berikutnya untuk kendali biaya dan mutu ala pasar bebas, yang telah diterapkan di Indonesia untuk pasien ASKES. Dan untuk pasien jaminan kesehatan sosial, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JamKesMas, yang juga akan digunakan pada JKN (A. Taher, dalam Rini Syafri, hal. 29).

Dalam konsep ini pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang bagi masyarakat untuk dapat memanfaat pelayanan kesehatan yang lebih lanjut. Sebagai konsekwensinya, seorang dokter pelayanan primer harus kompeten menegakkan diagnosis secara cepat dan tepat, selanjutnya juga kompeten memberikan pengobatan yang cepat dan tepat. Namun sayangnya hal ini tidak didukung oleh ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas dalam jumlah cukup serta fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan perhitungan Perhimpunan Klinik dan dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), untuk melayani 123 juta peserta, dibutuhkan minimal 41 ribu fasilitas kesehatan primer agar rasio dokter melayani pasien bisa berjumlah 1 berbanding 3 ribu pasien. Jika saat ini baru ada 15.100 unit fasilitas kesehatan, artinya masih defisit 25.900 unit primer lagi (Rini Syafri, hal. 29-30). Jadi penggunaan konsep pelayanan berjenjang dalam JKN hanyalah program omong kosong yang tidak rasional.

Dalam konsep ini pula, setiap pasien JKN harus mengikuti sistem pelayanan rujukan. Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, pasien harus mendapatkan surat rujukan dari “Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.” Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 29-30). Jadi seorang pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan wajib mendapat surat rujukan dari puskesmas. Walaupun ada pengecualian dalam keadaan gawat-darurat medis, biasanya yang terjadi adalah sebaliknya. Fasilitas kesehatan yang dituju akan tetap meminta surat rujukan dari puskesmas meski pasien harus segera mendapat tindakan operasi atau butuh penanganan segera oleh dokter spesialis. Akibatnya, biasanya karena waktu tunggu yang lama, pasien terlambat ditangani. Akibatnya, penyakit semakin parah, atau berujung pada kehilangan nyawa pasien. Maka dapat dilihat bahwa konsep sistem rujukan telah menafikan prinsip pentingnya penanganan penyakit secara cepat dan tepat.

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, namun masih ada manfaat yang tidak dijamin misalnya jika tidak sesuai prosedur; (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 31). Artinya, pasien JKN yang tidak mengikuti sistem rujukan meskipun karena alasan kebutuhan medis yang mendesak, namun tidak memiliki bukti itu adalah kegawat-daruratan medis, maka ia harus membayar sendiri, atau tidak akan dilayani jika tidak mampu membayar. Lalu di mana tanggung jawab pemerintah dalam mengayomi rakyat? Untuk apakah keberadaan Negara kalau bukan demi melayani rakyat. Sungguh, penerapan konsep pelayanan kesehatan yang diambil dari system kapitalis sekuler hanyalah bagus di atas kertas tapi buruk penerapannya. Yang terjadi adalah rakyat tidak akan mendapatkan hak-haknya secara wajar. Kebijakan JKN ini, walaupun terdengar bagus di telinga namun ia tak lebih dari sekedar upaya untuk menutupi kegagalan pemerintah yang menghamba pada ideology Kapitalisme, demokrasi dan sekulerisme.

 

Pembiayaan Dengan Pemalakan, Berdalih Gotong Royong

Pada WHA (World Health Asembly) ke 58, tahun 2005, Negara-Negara anggota WHO sepakat mengadopsi konsep UHC (Universal Health Coverage) sebagai model pembiayaan kesehatan terbaik, yaitu pembiayaan model State funded system (pembiayaan dari pajak) / beveridge, seperti Inggris, dan Negara Anggota persemakmuran; dan Social Health Insurance, dari premi asuransi / model bismarck, seperti Jerman, Taiwan, dan Korea Selatan (Rini Syafri, hal. 16).

Hanya saja bila dicermati, yang sesungguhnya terjadi dengan kedua model pembiayaan kesehatan kapitalistik tersebut adalah pengambilan paksa (baca: pemalakan) uang rakyat, karena kepesertaan yang bersifat wajib, padahal tidak ada sama sekali kewajiban rakyat memikul tanggung jawab pembiayaan tersebut. Di Indonesia, mengadadopsi model social health insurance dengan nama JKN, kepesertaan wajib tersebut ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang SJSN, butir ke 3, pasal ke 1, yang berbunyi, “Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib” (Ibid, 16-17)

Kepesertaan wajib per Januari 2014, diberlakukan bagi 140 juta jiwa (peserta jamkesmas, jamkesda, askes, astek dan TNI/ POLRI). Sedangkan kepesertaan wajib bagi semua penduduk Indonesia diberlakukan Januari   tahun 2019. Konsekuensinya, BPJS Kesehatan dibenarkan memalak sejumlah uang masyarakat (pengusaha, pekerja dan non pekerja) setiap bulan, selama hidup dan tidak akan dikembalikan, kecuali berupa pelayanan kesehatan sesuai standar BPJS Kesehatan, yaitu saat sakit. Tidak hanya itu, pemalakan itu semakin dipertegas dengan adanya sangsi berupa denda sejumlah uang bagi peserta wajib yang terlambat membayar iuran (ibid, hal. 16-18).

Namanya terdengar bagus, Jaminan Sosial Nasional, tetapi isinya ternyata hanya mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh BPJS. Artinya, itu adalah swastanisasi pelayanan sosial khususnya di bidang kesehatan. Hal ini bisa kita lihat dari isi UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN itu. Dalam  Pasal 1 berbunyi: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Lalu Pasal 17 ayat (1): Setiap peserta wajib membayar iuran. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS  secara berkala.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan isi UU ini jelas membebani rakyat dan tidak sesuai konstitusi. Ada perbedaan yang nyata antara jaminan sosial dan bayar premi asuransi. Menurutnya, jaminan sosial itu kewajiban pemerintah, sementara iuran atau premi itu kewajiban peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. “Nanti yang untung besar kan perusahaan asuransi, rakyat yang sakit, ya bayar-bayar juga,” katanya (http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/12/pasal-pasal-memalak-rakyat/).

Akibatnya, kesengsaraan masyarakat pasti bertambah, utamanya bagi kelompok masyarakat menengah (tidak kaya tidak miskin), yang merupakan jumlah terbanyak penduduk Indonesia, yaitu 100 juta jiwa, dimana pendapatannya hanya ± Rp 750.000,- per kapita per bulan (S. Nazara, dalam Rini Safri hal. 18). Sebagai gambaran, misal suatu keluarga PNS dengan satu isteri, dengan tiga anak usia sekolah, dengan penghasilan per bulan Rp 3.755.000. Sesuai ketentuan besar iuran JKN bagi PNS, yaitu 5% dari Gaji per bulan, 2% dibayar oleh pekerja, maka jumlah uang yang harus disetor keluarga tersebut setiap bulan ke BPJS Kesehatan adalah Rp 75.100 (2% dari Rp 3.755.000).

Misalnya lagi, peserta pekerja bukan penerima upah, seperti tukang bakso, pewarung nasi, harus membayar iuran per orang per bulan Rp.25.500,- untuk pelayanan di ruang perawatan Kelas III; Rp.42.500,- untuk pelayanan di ruang perawatan Kelas II;dan Rp.59.500,untuk ruang perawatan Kelas I, lihat pustaka ke (29). Sementara itu jutaan “keluarga PNS” dan “tukang bakso” tersebut juga harus mengeluarkan biaya untuk listrik, air bersih, telepon, handpone, transportasi, pendidikan anak-anak, rumah, pangan, pakaian, yang harganya terus melangit.

Tentu saja tidak dapat dikatakan, “itu lebih baik dari pada harus mengeluarkan biaya yang nilainya jutaan bahkan puluhan juta di saat sakit”, atau “hitung-hitung menabung”, sekalipun benar ketika sakit ia harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Karena sejatinya masyarakat harus dijamin pemerintah pelayanan kesehatan gratis berkualitas, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun. Ini belum lagi persoalan tambahan iuran bila jumlah anak atau anggota keluarga lebih dari 5 orang. Di samping tidak dijaminnya pelayanan kesehatan untuk penyakit yang terkategori wabah, sementara pada saat itu masyarakat pasti sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila seperti ini faktanya, bagaimana bisa dikatakan semua ini sebagai wujud gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang lemah?

 

Jaminan Kesehatan Dalam Negara Khilafah

            Negara Khilafah adalah Negara yang tegak di atas wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah. Setiap kebijakannya adalah pancaran dari kemuliaan dan keagungan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Khalifah (Amirul Mukminin) sebagai penanggung jawab terhadap ummat (rakyat). Ia melayani dan menyediakan segala kebutuhan ummat, jika tidak ia akan mendapat balasan azab dari Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah) adalah Raa’in (pengatur dan pemelihara urusan rakyat) dan ia akan bertanggung jawab atas (nasib) rakyatnya (HR. Muslim). Hadis ini setidaknya menunjukkan dua hal: hanya pemimpin saja yang berhak melakukan aktivitas pelayanan (ri’ayah) dan pelayanan tersebut bersifat umum untuk seluruh rakyat karena kata rakyat (ra’iyyah) dalam hadis tersebut berbentuk umum.

Kewajiban pemenuhan pelayanan kesehatan dan pengobatan oleh negara telah ditunjukkan oleh sejumlah dalil syariah. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari urusan rakyat, bahkan merupakan perkara yang amat penting bagi mereka. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasulullah saw. dihadiahi seorang tabib, beliau menjadikan tabib itu untuk kaum Muslim (rakyat) dan bukan untuk dirinya pribadi. Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim tabib kepada Ubay bin Kaab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnya dan menyundutnya dengan kay (besi panas). Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan kesehatan dan pengobatan wajib disediakan oleh Negara (Khalifah) secara gratis bagi yang membutuhkannya.

Dari kedua aspek tersebut terlihat jelas bahwa kesehatan/pelayanan kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai jasa sosial secara totalitas. Yaitu mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik yang islami. Tidak boleh dikomersialkan, walaupun hanya secuil kapas, apapun alasannya. Termasuk tidak diterima alasan, kesehatan harus dikomersialkan agar masyarakat termotivasi untuk hidup sehat. Karena, ini persoalan lain, lebih dari pada itu ini adalah pandangan yang dikendalikan ideologi kapitalis, bukan Islam.

Sehubungan dengan itu, di pundak pemerintah pulalah terletak tanggung jawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan; penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini; sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik, seperti listrik, transportasi dan air bersih; dan tata kelola keseluruhannya.

Artinya, apapun alasannya merupakan perbuatan batil yang dibenci Allah SWT manakala fungsi pemerintah dikebiri sebatas regulator dan fasilitator, sementara fungsi dan tanggung jawab lainnya, seperti penyelenggaraan/pelaksanaan diserahkan kepada korporasi. Yang demikian karena pembatasan fungsi tersebut pasti berujung pada kelalain pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, yang hal tersebut merupakan perbuatan tercela, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW, artinya ”Tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya. Dan tidak beragama orang yang tidak menepati janjinya” (HR Ahmad bin Hambal).

             Pemerintah (Khalifah) telah diamanahkan Allah SWT sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak saja bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya. Tentang tugas penting dan mulia ini telah ditegaskan Rasulullah dalam tuturnya, yang artinya,”Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Pembiayaan jaminan kesehatan Khilafah adalah model pembiayaan berkelanjutan yang sesungguhnya, setidaknya dikarenakan dua hal, Pertama, pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitul maal, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, sekalipun tidak mencukupi dan atau tidak ada harta tersedia di pos yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan, sementara ada kebutuhan pengeluaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, seperti pembiayaan pembangunan rumah sakit, maka ketika itu dibenarkan adanya penarikan pajak yang bersifat sementara dari orang-orang kaya, sebesar yang dibutuhkan saja. Jika upaya ini berakibat pada terjadinya kemudaratan pada masyarakat, Allah SWT telah mengizinkan Negara berhutang.

Kedua, sumber-sumber pemasukan untuk pembiayaan kesehatan, sesungguhnya telah didesain Allah SWT sedemikian sehingga memadai untuk pembiayaan yang berkelanjutan, itu adalah hal yang pasti bagi Allah. Yang salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya berlimpah. Yaitu mulai dari tambang batu bara, gas bumi, minyak bumi, hingga tambang emas dan berbagai logam mulia lainnya, yang jumlahnya berlimpah. Anggaran Pendapatan Belanjan Negara Khilafah, dimana tidak sepeserpun harta yang masuk maupun yang keluar kecuali sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Model APBN ini meniscayakan Negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsinya.

             Pembiayaan dan pengeluaran tersebut diperuntukan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi semua individu masyarakat. Yaitu mulai dari pembiayaan pembangunan semua komponen sistem kesehatan, seperti penyelenggaran pendidikan SDM kesehatan berkualitas secara gratis dalam rangka menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dalam jumlah yang memadai; penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan segala kelengkapannya; industri peralatan kedokteran dan obat-obatan; penyelenggaraan riset biomedik, kedokteran ; hingga seluruh sarana pra sarana yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti listrik, air bersih dan transportasi. Dengan demikian Islam tidak mengenal pembiayaan berbasis pajak, asuransi wajib, pembiayaan berbasis kinerja, karena semua itu konsep batil yang diharamkan Allah SWT.

Adapun konsep kendali mutu jaminan kesehatan khilafah berpedoman pada tiga strategi utama, administrasi yang simple, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh personal yang kapabel. Yang demikian karena Rasulullah SAW telah bersabda; Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu….”. (HR Muslim).

Berdasarkan tiga strategi utama tersebut, haruslah pelayanan kesehatan khilafah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berkualitas, yaitu memiliki standar pelayanan yang teruji, lagi selaras dengan prinsip etik kedokteran Islam; b. Individu pelaksana, seperti SDM kesehatan selain kompeten dibidangnya juga seorang yang amanah; c. Available, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat mudah diperoleh dan selalu tersedia (continuous); e. Lokasi pelayanan kesehatan mudah dicapai (accessible), tidak ada lagi hambatan geografis.

            Sesuai sejumlah kriteria tersebut, maka clinical pathways hanya digunakan sebagai panduan yang bersifat umum dalam proses tindakan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Sementara Case Based Groups akan dimanfaatkan sebagai salah satu unsur untuk memperkirakan anggaran yang harus disediakan Negara. Dan jelas tidak akan menggunakan konsep pelayanan sistem rujukan.

Seiring dengan sejumlah kriteria di atas, maka Negara benar-benar akan memberikan gaji yang pantas bagi para SDM kesehatan, disamping memberikan tugas yang memperhatikan aspek insaniyahnya. Termasuk dalam hal ini memperhatikan fungsi ummu wa rabbatul bait bagi dokter perempuan. Sementara itu, pemerintahan khilafah yang bersifat sentralisasi, dan administrasi yangbersifat desentralisasi meniscayakan Khalifah memiliki kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, serta cepat dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, yang tak kalah penting untuk dicatat bahwa sistem kehidupan Islam secara keseluruhan, mulai dari sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Khilafah, sistem pergaulan Islam, hingga sistem pemerintah Islam bersifat konstruktif terhadap upaya promotif preventif. Sehinga akan terwujud masyarakat dengan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat, epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik. Hal ini tidak saja menjadi upaya preventif di tingkat keluarga berjalan efektif, namun juga meniscayakan keberhasilan upaya preventif tersebut.

            Demikianlah konsep konsep prinsip jaminan kesehatan khilafah yang cemerlang, yang bersumber dari mata air ilmu dan kebenaran, yaitu Al Quran dan As Sunnah, dan apa yang ditunjuki oleh keduanya, berupa ijma’ sahabat dan qiyas. Inilah konsep yang berasal dari Allah SWT, satu-satunya konsep yang benar, yang lurus, sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam berfirman-Nya, dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 147:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)

Kebenaran itu dari Rabmu, maka janganlah sekali-kali Engkau termasuk orang yang ragu” (QS. Al-Baqarah:147).

Konsep-konsep tersebut adalah bagian integral dari keseluruhan konsep sistem kehidupan Islam. Karenanya dibutuhkan sistem politik Islam, Khilafah Islam untuk menerapkannya. Allahu A’lam.

Sumber Rujukan

Anonim. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional. Kemenkes RI. Jakarta. 2013.

Anonim. Pasal-pasal memalak rakyat. http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/12/pasaal-pasal-memalak-rakyat/

Nasim, Dr. Arim. SJSN dan BPJS: Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial. http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/sjsn-dan-bpjs-memalak-rakyat-atas-nama-jaminan-sosial/

Nasim, Dr. Arim. Tolak SJSN: Komersialisasi Layanan Kesehatan. http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/20/tolak-sjsn-komersialisasi-layanan-kesehatan/

Safri, Rini, Mengapa JKN Wajib Ditolak, Jaminan Kesehatan Khilafah Wajib Diterapkan, Jakarta: MHTI, 2013.

*) Artikel ini berasal dari: http://mumaseo.wordpress.com/2014/12/21/memahami-jkn-dan-bpjs-dari-sudut-pandang-agama-islam/

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Makalah dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s