PEMILU PRESIDEN 2014: ILUSI PERUBAHAN


PEMILU PRESIDEN 2014: ILUSI PERUBAHAN*)

 

Pada awal bulan Juli tahun 2014, tepatnya tanggal 9, Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi. Kali ini untuk memilih Presiden RI periode 2014-2019 setelah pada 9 April lalu Pemilu Legislatif dilaksanakan. Sebelum hasil Pileg diumumkan, setidaknya ada 23 bakal Capres yang digembar-gemborkan akan turut meramaikan Pilpres, di antaranya adalah Wiranto dari Partai Hanura, Abu Rizal Bakrie dari Golkar, Prabowo dari Gerindra, Surya Paloh dari Nasdem, Mahfud MD dari PKB, Megawati dari PDIP, dll. Bahkan yang paling fenomenal adalah wacana PKB mencalonkan raja dangdut Rhoma Irama sebagai capres. Tapi menjelang batas pendaftaran bakal calon, Capres yang menjagokan diri tinggal dua pasang, yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI serta Prabowo – Hatta Radjasa, yang didukung Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP, dan PBB (Media Umat, edisi 129 hal.4).

Persaingan ketat pun tak dapat dihindari. Segala cara termasuk black campaign pun dilakukan untuk menjatuhkan citra dan pamor lawan. Mulai dari isu Jokowi yang konon non Muslim dan keturunan Cina hingga kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Prabowo semasa menjabat sebagai Danjen Kopasus. Namun, lebih dari pada itu, agaknya kebanyakan rakyat Indonesia masih menaruh harapan perubahan pada pemilu tahun ini. Rakyat masih berharap dua pasangan yang bersaing memperebutkan posisi RI-1 itu dapat membawa perubahan dan perbaikan atas nasib bangsa dan Negara. Benarkah akan ada perubahan sosial politik dan ekonomi paska pilpres 2014 ini?

 

Pemilu Dari Masa Ke Masa

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan secara de jure pada tahun 1945, sudah enam kali Indonesia berganti presiden. Pada awal masa kemerdekaan hingga tahun 1966 Indonesia dipimpin oleh Soekarno, kemudian digantikan oleh Soeharto. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ia memenangi secara mutlak beberapa kali Pemilu. Setelah Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wapres dilantik menjadi Presiden. Pada tahun 1999 atas desakan rakyat digelar pesta demokrasi untuk memilih Presiden baru karena BJ Habibi dianggap masih ’berbau’ Orde baru. Terpilihlah Abdurrahman Wachid (Gus Dur) sebagai presiden setelah berhasil menang atas Megawati Soekarnopoetri. Akibat kasus bulog gate dan Brunei gate Gus Dur pun lengser keprabon, Megawati sebagai wapres secara otomatis naik untuk menjadi Presiden menggantikan Gus Dur. Pada tahun 2004, pilpres secara langsung dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudoyono. Ia juga memenangkan Pemilu tahun 2009, sehingga rezim SBY memerintah selama 10 tahun. Masa jabatannya berakhir pada tahun 2014 ini, sehingga harus dipilih Presiden baru. Setelah pemilu 9 Juli 2014, pada tanggal 22 Juli KPU mengumumkan pasangan Jokowi-JK keluar sebagai pemenang.

Presiden memang berganti. Namun ada satu hal yang tidak berganti, yakni demokrasi yang diterapkan untuk mengatur negeri ini. Dari pilpres ke pilpres, dari presiden ke presiden, system yang diterapkan tetaplah demokrasi dan kapitalisme. Pada masa Soekarno memang tidak diterapkan kapitalisme bersamaan dengan demokrasi. Namun kebijakan-kebijakannya sangatlah berbau ideology sosialisme dan cenderung pro blok timur (uni soviet) waktu itu. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, ia tetap mempertahankan demokrasi dan menerapkan kapitalisme-liberal untuk mengatur ekonomi. Ia membuka keran investasi asing seluas-luasnya sehingga perusahaan asing menguasai aset-aset dan sumber SDA strategis hingga hari ini.

Ketika reformasi digulirkan, demokrasi dan kebebasan semakin kebablasan. Kapitalisme tetap dipertahankan walau dengan wajah baru (madzhab neoliberalisme) yang ditandai dengan privatisasi berbagai BUMN seperti Indosat; penghapusan subsidi seperti subsidi BBM dan listrik; dan lahirnya berbagai UU yang berpihak pada kapitalis asing seperti UU Penanaman modal asing, UU Sumber daya air, dll. Ketiga presiden yang berkuasa pasca reformasi kompak mengikuti resep ekonomi IMF yang menyengsarakan rakyat. Pemilu terus diadakan dan Presiden memang terus berganti, Indonesia pun mendapat penghargaan sebagai Negara paling demokratis, namun rakyat tetap menderita dalam kemiskinan dan berbagai problematika pelik lainnya. Apakah Presiden baru terpilih akan membawa perubahan dan kemakmuran bagi bangsa ini? Ataukah ia akan tetap mempertahankan demokrasi dan Kapitalisme seperti presiden-presiden sebelumnya?

 

Tetap Demokrasi dan Kapitalisme

Jika kita mencermati visi dan misi kedua pasangan capres-cawapres, sudah bisa dipastikan tidak akan ada perubahan berarti terhadap nasib bangsa ini –siapa pun yang akan memenangkan pilpres ini. Karena kedua pasang capres-cawapres tetap berkomitmen memajukan demokrasi, menerapkan system ekonomi kapitalisme ala barat dan berkomitmen melanjutkan pemerintahan rezim sebelumnya.

Dalam draft visi dan misi sejumlah 9 halaman yang disebarkan oleh KPU pasangan Prabowo-Hatta menegaskan hal ini: Pencapaian reformasi dan demokrasi perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, dengan perbaikan yang menyeluruh, merata, dan berkelanjutan … (Visi, Misi dan Program Prabowo-Hatta, hal. 1).

Adapun poin pertama dari misi pasangan prabowo-hatta adalah: Mewujudkan NKRI yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat…. (Visi, Misi dan Program Prabowo-Hatta, hal. 1).

Ini menunjukan bahwa Pasangan Prabowo-Hatta berkomitmen untuk tetap memakai demokrasi, bahkan meningkatkannya. Dalam sebuah kesempatan bahkan prabowo pernah menyatakan bahwa demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Tanpa demokrasi, Indonesia akan kehilangan arah dan kacau balau (Kompas.com, 3/7/2014).

Untuk merealisasikan visi-misi tersebut pasangan ini telah menjabarkan agenda dan program nyata. Khusus dalam bidang ekonomi, tampak bahwa solusi yang diberikan hanyalah solusi ala system kapitalisme dan tidak ada hal baru. Hal ini ditandai dengan masih digunakannya instrumen-instrumen ekonomi kapitalisme seperti peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan produksi, pertumbuhan ekonomi, dan pajak. Sedangkan SDA yang dikuasai perusahan-perusahaan asing hanya akan dilakukan renegosiasi, bukan nasionalisasi. Selain itu pasangan Prabowo-Hatta juga berkomitmen membangun pemerintahan yang menjunjung tinggi HAM.

Sedangkan pasangan Jokowi-Jusuff Kalla, memiliki draft visi misi dan program aksi setebal 41 halaman. Dalam mewujudkan visinya pasangan ini memiliki 7 poin misi. Pada poin ke-2 ditulis: Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum. (Visi Misi Jokowi-JK, hal. 6).

Senada dengan pasangan Prabowo-Hatta, dalam bidang ekonomi pasangan Jokowo-JK dalam program aksinya masih menggunakan instrumen-instrumen system ekonomi kapitalisme. Selain itu, dalam subjudul “Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis” pasangan dengan nomor urut 2 ini dengan gamblang menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen dalam pembangunan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (baca: kapitalisme) (Visi misi Jokowo-JK, hal. 3). Hal ini telah mempertegas pilihan ideology mereka adalah demokrasi-kapitalisme, meski dibungkus dengan embel-embel Pancasila dan Trisakti.

Dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang akan memenangkan pilpres ini sebenarnya sama saja. Karena mereka berkomitmen untuk tetap melestarikan demokrasi dan kapitalisme tanpa sedikit pun melirik ideology Islam. Sehingga dapat diprediksikan bahwa nasib Indonesia 5 tahun ke depan masih di bawah bayang-bayang penjajahan ideology-politik oleh Amerika Serikat. Karena ketika pemerintah Indonesia tetap mempertahankan demokrasi dan kapitalisme, saat itulah penjajahan AS terus berlangsung. Sebab demokrasi dan kapitalisme adalah instrumen utama penjajahan AS atas berbagai Negara di dunia, termasuk Indonesia. Mantan Presiden AS, G.W. Bush Jr pernah berkata: “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi” (Kompas, 6/11/2004).

AS tampaknya telah merestui dan mendukung Jokowi untuk naik menduduki kursi Presiden. Pertemuan Jokowi dengan Robert O’Blacke Jr, Dubes AS, serta dengan sejumlah dubes Negara asing seperti Dubes Myanmar, Meksiko, Turki, Norwegia, dan Vatikan di rumah Jacob Soetoyo –seorang taipan dan pendukung gerakan misionaris- mengindikasikan hal ini (politik.tempo.co, 3/6/2014). Selain itu dukungan AS/asing pada Jokowi-JK juga tampak ketika mereka ramai-ramai berusaha melakukan intervensi terhadap Pilpres 2014 serta menjatuhkan citra pasangan capres-cawapres yang menjadi pesaing Jokowi-JK. Direktur Eksekutif NCID, Jajan Nurjaman mengatakan setidaknya ada 8 indikasi intervensi asing dalam pilpres 2014. Pertama, pernyataan Majalah asal AS TIME dan The Economist yang menyatakan Prabowo tidak boleh jadi presiden. Kedua, penulis AS Alan Nain membuat tulisan yang memojokan Prabowo. Ketiga, adanya intimidasi terhadap WNI di Australia agar memilih Jokowi-JK bukan Prabowo-Hatta. Keempat, pernyataan keberpihakan artis-artis asal AS seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette pada Jokowi. Kelima, kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia. Keenam, penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta. Ketujuh, pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Dan kedelapan, pernyataan Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O’Blake pada 23 Juni 2014 kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus pelanggaran HAM Prabowo (http://nasional.inilah.com/read/detail/2117420/inilah-8-bukti-asing-dukung-jokowi).

 

Negara Korporasi

Ada yang menarik dari pilpres 2014. Jika kita cermati, para capres dan cawapres semuanya adalah pengusaha. Sebut saja Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus ini memiliki total kekayaan Rp. 1,6 triliun dan US$ 7,5 juta. Ia memiliki asset pada 26 perusahaan dan ia memiliki usaha Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya yang mencapai jumlah Rp 12,1 miliar. Sedangkan Hatta Radjasa, ia adalah presiden direktur dari PT Arthindo sejak tahun 1982 sampai 2000. Perusahaan yang dibangunnya bersama Bambang Sukarsono, Alimin Abdullah dan Affan Machmud ini awalnya hanya bergerak di bidang agrobisnis. Namun dengan cepat merambah ke bidang jasa operasi untuk oil rig. Salah satu spesialisasinya adalah inspeksi turbuler atau pipa. Sejak tahun 2001, Hatta menyerahkan tanggung jawab memutar roda perusahaan pada anaknya sedangkan ia fokus menjadi politisi dan pejabat Negara. Jokowi adalah seorang pengusaha meubel. Ia mengatakan bahwa ia memasarkan produknya sampai ke Eropa. Sedangkan Jusuf Kalla adalah seorang pengusaha yang mewarisi usaha orang tuanya, Haji Kalla. Total kekayaannya mencapai Rp 465.6 miliar dan US$ 1.058.564 (http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071579/tebal-tipis-kantong-capres-dan-cawapres).

Bahkan orang-orang yang ada di belakang mereka adalah para pengusaha dan pemilik korporasi (Perusahaan) yang masuk dalam jajaran orang-orang terkaya di Indonesia. Di belakang Prabowo-Hatta ada pengusaha Hashim Djojohadikusumo pemilik Arsari group dan adik kandung Prabowo, Hari Tanoesoedibyo bos MNC Group, dan Sandiaga Uno Ketua umum HIPMI. Sedangkan pasangan pemenang Pemilu, Jokowi-JK didukung oleh Sofjan Wanandi ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Franky Sibarani, Rusdi Kirana bos Lion Air, wakil ketua PKB dan orang terkaya ke-29 versi majalah Forbes, Sutrisno Bachir mantan ketua umum PAN dan salah satu orang terkaya di Indonesia, serta Jacob Soetoyo bos PT. Gesit Sarana Perkasa dan anggota Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies (CSIS), ia memiliki jaringan lobi internasional (http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/03/269582031/Adu-Kuat-Taipan-di-Belakang-Prabowo-dan-Jokowi).

Selain itu di belakang Jokowi ada taipan James Riady (Lippo Group), Antony Salim (Salim Group), dan Eddy Suriaatmaja (bos SCTV-Indosiar) (Media Umat edisi 129, hal. 5). Sebelum mendapat dukungan para pengusaha papan atas tadi, sehari sebelum deklarasi Jokowi sebagai calon presiden pada 14 Maret 2014 lalu, PDIP menggalang dukungan dengan pengusaha. Sebanyak 60 pengusaha berkumpul di kantor DPP PDIP, termasuk pengusaha Prajogo Pangestu (www.mdopost.com, 12/07/2014).

Dari fakta ini, tidak mengherankan jika ada hipotesis yang menyatakan bahwa Indonesia sedang menuju ke sebuah bentuk negara yang dikendalikan oleh persekutuan antara kelompok politikus (penguasa) dan kelompok pengusaha. Negara akan dijadikan sebagai kendaraan bisnis yang menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa dan pengusaha yang telah menyokongnya. Keputusan-keputusan politik jangan harap akan berpihak pada rakyat. Justeru akan berpihak pada penguasa dan para pengusaha yang telah mengeluarkan political cost yang besar bagi kemenangan sang penguasa. Sebab, tidak mungkin para pengusaha tidak punya embel-embel di balik sokongan mereka terhadap kemenangan sang penguasa. Dana yang habis dipakai menyokong kemenangan sang penguasa dapat dikembalikan dalam bentuk regulasi-regulasi yang menguntungkan bisnis para pengusaha itu atau dapat direkayasa tender proyek yang akan dibagi-bagi di antara para pengusaha itu. Negara semacam inilah yang dinamakan Negara Korporasi (Corporate State).

Sebenarnya siapa pun pemenang dari pilpres ini, hasil yang akan terlihat tetap sama. Yakni Indonesi menjadi Negara korporasi, demokrasi dan system ekonomi liberal akan tetap diterapkan dan subordinasi Amerika Serikat atas Indonesia akan terus berlanjut. Namun, dukungan AS/asing terhadap pasangan yang dinyatakan memenangkan Pilpres 9 Juli 2014 sangat kentara. Sehingga sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak akan ada perubahan nasib umat pasca pilpres 2014. Umat ibarat mendorong mobil mogok. Setelah bersusah payah mendorong dan mesin hidup, maka sang sopir yang telah dibantu pergi bersama mobil itu meninggalkan asap pekat. Tinggallah umat yang belum menyadari kebodohannya.

 

Penutup

Sebelum pengumuman pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli lalu, koalisi partai pendukung Prabowo menyatakan bahwa koalisi mereka adalah koalisi permanen (indonesia-baru.liputan6.com, 20/7/2014). Namun benarkah demikian? Kalau melihat track record seluruh parpol di Indonesia, rasanya sangat mustahil hal ini dapat dipercaya. Karena dalam politik tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan sejati. Yang ada hanyalah kepentingan pragmatis para elit partai. Lihatlah koalisi PDIP-Gerindra yang dulu solid dan berjanji saling mendukung sejak kekalahan Mega-Prabowo pada Pilpres 2009, pada Pilpres 2014 ini malah saling berseberangan. Benar saja, belum juga pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU dikeluarkan, para elit partai pendukung Prabowo-Hatta sudah cari muka duluan kepada pemenang Pilpres. Adalah politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais yang memberikan ucapan selamat kepada pasangan Jokowi-JK. Dengan tegas putra dari Amin Rais ini menyatakan Jokowi-JK adalah pasangan yang akan memegang tampuk kepemimpinan Indonesia untuk 5 tahun mendatang (indonesia-baru.liputan6.com, 21/7/2014). Memang kita belum bisa mengatakan ucapan Hanafi ini adalah represenasi dari suara partai pengusung cawapres Hatta Radjasa itu. Namun kuat dugaan bahwa apa yang dilakukan Hanafi tidak berdiri sendiri, kendati dirinya berbicara atas nama pribadi. Sebelum itu, Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu Ihsan memastikan sebanyak 21 DPW PPP se-Indonesia bakal mendukung pemerintahan Jokowi-JK (indonesia-baru.liputan6.com, 20/7/2014).

Apapun namanya, pilpres atau demokrasi, bukanlah dewa penyelamat bagi umat Islam. Karena telah terbukti semuanya itu hanyalah system kufur dan instrument penjajahan AS atas Indonesia. Pemilu 2014 hanya memberikan ilusi perubahan bukan perubahan yang hakiki. Perubahan hakiki tidak dapat diraih hanya dengan ganti orang (baca: Presiden). Perubahan hakiki hanya dapat diraih dengan mengganti system demokrasi dan kapitalisme dengan syariah dan Khilafah Islam. Serta dengan memilih seorang Imam/Khalifah yang amanah dan akan mengatur umat dengan syariah.

Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi dua ketentuan. Yang pertama ia wajib memenuhi syarat in’iqad yakni ia haruslah muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu (Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, 2009: h.35-40). Yang kedua system yang akan diterapkan adalah syariah Islam. Seorang Khalifah harus terikat dengan hukum-hukum syariah dalam mengadopsi hukum. Khalifah haram mengadopsi satu hukum pun yang tidak digali dari dalil-dalil syariah dengan metode istinbath yang shahih (Ibid, hal. 73).

Cara yang wajib ditempuh untuk menuju hal ini adalah dakwah dengan mencontoh pada metode Rasulullah SAW sebagaimana yang dijabarkan dan diadopsi oleh Hizbut tahrir dalam tiga tahap. Pertama, Marhalah Tatsqif yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang meyakini fikrah dan metode Hizb guna membentuk kerangka gerakan. Kedua, Marhalah Tafa’ul ma’al Ummah, yaitu tahap berinteraksi dengan ummat agar ummat turut memikul kewajiban dakwah, sehingga akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya, serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketiga, Marhalah Istilamil Hukm, yaitu tahap pengambil-alihan kekuasaan, dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia (Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, 2000, hal. 52-53).

Dengan cara itulah perubahan hakiki akan terjadi. Sehingga kemakmuran bangsa dan kesejahteraan Negara akan terwujud. Kaum muslim akan hidup dalam sebuah Negara Khilafah yang mendapat berkah karena Negara itu menjadikan aqidah Islam (beriman) sebagai asasnya dan syariah Islam (bertaqwa) sebagai peraturan bernegara. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ (٩٦)

“Jika sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa, pasti akan kami limpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi…” (TQS. Al-A’raf [7]: 96). Wallahu a’lam bish-shawab.

 

*) Oleh Syanti K. Dewi.

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Makalah dan tag , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke PEMILU PRESIDEN 2014: ILUSI PERUBAHAN

  1. Insyaf berkata:

    Akhirnya, apa yang diprediksi dalam artikel ini terjadi juga. Sekarang PAN telah bergabung dengan koalisi Jokowi cs. Menjijikan, penjilat yg menjilat ludah sendiri. Tak usah lagi percaya Parpol sekuler.

    • Ya begitulah Parta Politik yang berazaskan sekulerisme, tanpa aturan agama dalam politik. Malaikat juga bisa berubah jadi setan di dalam mekanisme DEMOKRASI. Berhentilah percaya pada semua Partai politik Sekuler, berikan kepercayaan anda padapartai Islami, yakni Partai Pembebasan (Hizbut Tahrir).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s