Mentabani Satu Thariqah Saja


CIMG0079

Oleh: Faisal Ilham, S.Pd*)

Pendahuluan

Seorang muslim yang hanif pasti akan meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Dengan kata lain menerapkan Syariah Islam dalam semua dimensi kehidupan masyarakat adalah wajib hukumnya. Baik dalam segi individual maupun komunal. Karena Islam bukan sekedar ajaran spiritual belaka, akan tetapi Islam juga memuat ajaran politik, yakni bagaimana dan dengan apa seharusnya rakyat diurusi. Ketika kewajiban ini terabaikan, maka kerusakan dan berbagai bencanalah yang terjadi. Dakwah tidak lain ditujukan agar ummat kembali kepada syariah Islam secara kaaffah. Di samping hal ini, para ulama telah sepakat tentang wajibnya system Khilafah. Sebab Khilafah inilah yang kemudian menjadi institusi pelaksana syariah Islam secara kaffah (menyeluruh). Artinya untuk menerapkan Islam sebagai sebuah system, mutlak terlebih dahulu untuk memperjuangkan tegaknya Khilafah.

Akan tetapi, perbedaan dalam penguasaan dan pemahaman terhadap nash serta faktor lainnya kemudian membuat berbagai harokah yang muncul memiliki thariqah (metode) masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Seorang muslim tentu saja harus memilih salah satu dari sekian banyak harokah itu agar dapat melaksanakan kewajibannya berjuang untuk tegaknya syariah dan Khilafah Islamiyah. Namun tak jarang ada juga yang terjebak dualisme keanggotaan disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap bagaimana cara seorang muslim mengadopsi sebuah hukum yang ditemukan khilafiah (perbedaan pendapat) di dalamnya. Pembahasan berikut ini ditujukan untuk memperjelas bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ketika dihadapanya ditemukan perbedaan pendapat dalam sebuah masalah. Khususnya perbedaan metode (thariqah) dakwah dalam rangka mendirikan kembali Khilafah Islam.

Ijtihad dan Taqlid

Setiap muslim wajib terikat dengan hukum syara’, yakni apa yang termaktub dalam kitabullah dan sunah rasul-Nya. Sehingga wajib bagi setiap mukallaf untuk memahami hukum syara’ melalui khithab syari’ (seruan Allah) dalam nash agar ia dapat terikat dengan hukum syara’ dalam setiap perbuatannya. Wajib baginya melakukan istinbath (penggalian) hukum dari nash al-Quran dan al-Hadist. Karena itu hukum asal seorang mukallaf adalah harus mengambil sendiri hukum Allah dari nash (ber-ijhtihad). Karena pada dasarnya, seruan Allah itu berlaku umum atas seluruh mukallaf (An-Nabhani, Kepribadian Islam, 2008: I/hlm. 291-292).
Begitu pula, ketika seorang muslim dihadapkan dengan kewajiban menegakkan kembali Khilafah Islam(1). Maka seorang mukallaf wajib melakukan aktifitas mendirikan kembali khilafah ini dengan bersandar pada nash (al-quran dan al-hadist). Artinya, wajib baginya untuk menggali nash untuk mengetahui metode yang diwajibkan syara sebagai aktifitas mendirikan Khilafah. Bukan dengan sekedar mengikuti dugaan (zhan) atau hanya mengikuti hawa nafsu belaka.
Selain itu, hal ini penting dilakukan sebagai syarat diterimanya amalan kita. Jika metode yang kita pilih untuk mendirikan khilafah tidak sesuai dengan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka amal itu hanya akan menjadi amal sia-sia(2).
Secara literal, kata “ijtihaad” merupakan bentuk pecahan dari kata “jaahada” yang artinya “badzlu al-wus’iy” (mencurahkan segenap kemampuan) (Syamsuddin ramadhan & M. Haris A., Kaidah-kaidah Taqlid, 2007: hlm. 99). Sedangkan secara istilah ijtihad adalah pengerahan segala usaha dalam memperoleh suatu hukum atau beberapa hukum syara’ yang bersifat dzanni sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya hingga ia merasa lemah (tidak sanggup lagi) mencapai hal yang lebih di dalam usahanya (An-Nabhani, Kepribadian Islam, 2008: I/hlm. 296; ‘Atha bin Khalil, Ushul Fiqih, 2011: hlm. 352). Orang yang mampu melakukan aktifitas ijtihad ini disebut Mujtahid.
Seorang mujtahid memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni, pertama ia mampu mengetahui ilmu lughah (bahasa Arab) dan nahwu yang mencukupi, dan yang kedua ia mengetahui dan mengenal sumber-sumber hukum syara, bagian-bagiannya, jalan-jalan untuk menetapkannya, dan macam-macam dilalahnya (penunjukannya). Juga harus mengetahui cara-cara tarjih ketika terjadi pertentangan dilalah, harus mengetahui cara menggali hukum dari sumber-sumber tersebut, serta harus mengetahui asbabul nuzul, nasikh mansukh, muthlaq, muqayyad, serta bagian al-kitab dan as-sunnah lainnya (‘Atha bin Khalil, 2011: hlm. 352)
Adapun kata ”taqlid” menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir lagi. Sedangkan menurut syara’ taqlid adalah melakukan suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan perkataan orang lain tanpa memiliki hujjah atau bukti yang diperlukan (An-Nabhani, 2008: I/hlm. 320; ‘Atha bin Khalil, 2011: hlm. 372). Orang yang melakukan aktifitas taqlid disebut Muqallid.

Kaidah Memilih Pendapat

Akan tetapi perlu kita sadari bahwa mukallaf itu berbeda-beda dalam pemahaman dan daya pikirnya, berbeda pula dalam masalah mempelajari, bermacam-macam aspek pengetahuannya dan tingkat kecerdasannya. Sehingga tidak semua mukallaf mampu melakukan instimbath hukum langsung dari nash syara’ (ijtihad). Oleh karena itu, maka kewajiban ijtihad menjadi fardhu kifayah (An-Nabhani, Kepribadian Islam, 2008: I/hlm. 292).
Dalam posisi seperti -ini di mana tak semua mukallaf mampu melakukan instimbath hukum dari nash untuk menentukan metode mendirikan khilafah- maka seorang mukallaf yang tak mampu berijtihad tentu wajib memilih salah satu pendapat dari beberapa mujtahid yang telah melakukan ijtihad terhadap masalah ini. Misalnya, dari sekian banyak harokah –dengan metode hasil ijtihad masing-masing- manakah yang harus ia pilih? Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam Surat An-Nahl ayat 43 agar orang yang tidak paham bertanya kepada orang yang lebih tahu:
“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”
Seorang mukallaf yang berstatus sebagai Muqallid, maka ia wajib mengadopsi (men-tabanni) salah satu pendapat dari para mujtahid. Jika dia hanya mengetahui pendapat seorang mujtahid dalam sebuah masalah, sedangkan pendapat mujtahid lain dalam masalah itu tidak ia ketahui, maka ia boleh mengadopsi satu-satunya pendapat mujtahid yang ia ketahui tersebut (Imam Al-Ghazali, dalam Syamsuddin Ramadhan & M. Haris A., Kaidah-kaidah Taqlid, 2007: hlm. 60).
Namun jika ia menjumpai lebih dari satu pendapat, maka wajib baginya melakukan tarjih, yakni memilih salah satu dari berbagai pendapat tersebut. Hal ini seumpama seorang mujtahid yang tengah menghadapi dua buah dalil yang saling bertentangan. Maka mujtahid tersebut wajib melakukan tarjih terhadap kedua dalil yang bertentangan tersebut sebagaimana seorang muqallid juga wajib melakukan tarjih terhadap dua pendapat yang berasal dari dua orang mujtahid yang berbeda. Sebab tidak mungkin ia beramal dengan dua hukum yang saling bertentangan tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu (ibid: hlm. 51-52; An-Nabhani, Kepribadian Islam, 2008: I/hlm. 335).
Dilihat dari realitasnya, muqallid terdiri atas dua macam, muqallid muttabi’ dan muqallid ‘aami. Muqallid al-muttabi’, yaitu orang bertaqlid tetapi ia mengetahui dalil mujtahid yang ia ikuti. Sedangkan muqallid al-’aami bertaqlid begitu saja tanpa syarat. Yakni tanpa mengetahui dalilnya (An-Nabhani, 2008: I/hlm. 339; lihat pula ‘Atha bin Khalil, 2011: hlm. 376).
Dalam memilih pendapat mana yang harus ia adopsi seorang muqallid harus mengikuti sejumlah kaidah tarjih yang syar’i, bukan dengan mengikuti hawa nafsunya semata. Kaidah tarjih paling umum yang dapat dilakukan seorang mukallaf ketika memilih pendapat adalah al-a’lamiyyah. Yang dimaksud dengan al-a’lamiyah adalah siapa yang paling mengetahui tentang suatu perkara. (An-Nabhani, Kepribadian Islam, 2008: I/hlm. 335).
Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menuturkan sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya Rasulullah bersabda:
Wahai Abdullah bin Mas’ud’. Aku menjawab: ‘Kupenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan senang hati’. Beliau bertanya: ‘Apakah engkau (Abdullah bin Mas’ud) tahu siapa orang yang paling mengetahui? Kujawab: ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui’. Beliau berkata: ‘Sesungguhnya orang yang paling mengetahui adalah orang yang lebih mampu melihat al-haq (kebenaran) apabila orang-orang telah berselisih, sekalipun ia tidak banyak berbuat dan sekalipun ia merayap melalui punggungnya. (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak).

Dengan demikian seorang muqallid harus men-tarjih (menguatkan) orang yang dianggapnya lebih mengetahui (lebih berilmu) dan adil, karena adil merupakan syarat diterimanya kesaksian seorang saksi(3). Menyampaikan hukum syara’ dalam ta’lim (mengajarkan ilmu) merupakan kesaksian bahwa hal ini adalah hukum syara’. Maka dalam penerimaan hukum harus (terpenuhi) adilnya seorang pengajar. Sifat ‘adalah (adil) yang dimiliki oleh orang yang melakukan istinbath hukum merupakan hal yang utama. Jadi, adil adalah syarat yang harus dimiliki oleh orang yang kita jadikan rujukan dalam pengambilan hukum syara’, baik ia seorang mujtahid ataupun mu’allim (pengajar). Misalkan seseorang yang meyakini bahwa Imam Syafi’i lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhab beliau, maka tidak boleh baginya mengambil mazhab yang bertentangan dengan Imam Syafi’iy. Begitu juga orang yang meyakini bahwa Ja’far ash-Shadiq lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhab beliau maka tidak boleh mengambil mazhab yang bertentangan dengan Imam ja’far berdasarkan hawa nafsu. Ia harus mengambil pendapat mazhab beliau, bahkan orang tersebut harus mengambil apapun yang berlawanan dengan mazhab yang sebelumnya ia pegang apabila baginya tampak mazhab beliau lebih kuat berdasarkan kekuatan dalil (ibid: hlm. 336).
Berdasarkan objek tarjih-nya maka tarjih dalam taqlid ada dua macam. Proses tarjih dalam taqlid ada dua macam. Pertama, tarjih umum, yaitu tarjih yang berkaitan dengan orang yang ingin diikuti oleh seorang muqallid. Misalknya, apakah ia hendak memilih pendapat Ja’far ash-Shadiq atau Malik bin Anas. Kedua, tarjih khusus, yaitu tarjih yang berhubungan dengan hukum syara’ yang ingin diikutinya. Baik tarjih umum maupun khusus, terdapat unsur a’lamiyah pada keduanya (ibid: hlm. 337). Artinya baik tarjih umum maupun khusus dapat diterapkan pendekatan a’lamiyah di dalamnya. Kejadian yang terjadi di Madinah di masa Imam Malik akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Abu Yusuf. Dan kejadian yang terjadi di Kufah di masa Imam Ja’far akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada imam Ahmad bin Hambal. Ini dari segi kejadian atau masalah-masalah yang terjadi. Adapun dari segi orang yang hendak diikuti, maka semuanya kembali kepada informasi (ma’lumat) yang sampai pada muqallid tadi tentang seorang mujtahid.
Namun, a’lamiyah bukanlah satu-satunya metode pentarjih, juga bukan sebagai pentarjih hakiki dalam taqlid. Melainkan cara pentarjih kepada orang yang akan diikuti (ditaqlidi) dan bagi hukum yang ingin diikutinya secara global. Sedangkan pentarjih yang hakiki yang berkaitan dengan hukum adalah kekuatan dalil yang menyangga hukum syariat itu. Namun, karena seorang muqallid tidak mengetahui dan memahami dalilnya maka dia akan melakukan tarjih dengan metode a’lamiyah (ibid: hlm. 337; Al-Ghazali, dalam Syamsuddin Ramadhan & M. Haris A., 2007: hlm. 59).

Haram Mencampur Dua Pendapat Dalam Satu Perkara (Amal)

Sesungguhnya Allah Swt tidak memerintahkan kita untuk mengikuti seorang mujtahid, imam, atau mazhab tertentu. Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk mengambil hukum syara’, mengambil apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad saw dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Karena itu secara syar’i harus mengikuti hukum-hukum Allah, bukan mengikuti tokoh-tokoh (An-Nabhani, 2008: hlm. 342).
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (TQS. Al-Hasyr: 07).
Akan tetapi, fakta tentang taqlid menjadikan kaum Muslim mengikuti hukum-hukum seorang mujtahid dan menjadikannya sebagai imam bagi mereka, dan mereka menjadikan hukum apapun yang berasal dari ijtihad imam mereka sebagai pendapat mazhabnya. Akibatnya, di tengah-tengah kaum Muslim muncul para pengikut Imam mujtahid tertentu yang mereka yakini keilmuan dan keadilannya. Muncullah pengikut Imam Hanafy, Syafi’i, Maliki, Hanbali, Ja’far, Zaid dan sebagainya.
Jika seorang muqallid telah menentukan sebuah pendapat yang ia adopsi, maka jadilah pendapat mujtahid tersebut sebagai hukum syara’ yang berlaku bagi dirinya. Ia tidak boleh menggunakan pendapat yang berasal dari mujtahid yang lain. Taqlid terhadap mujtahid lain dalam hukum lain boleh dilakukan, berlandaskan ijma’ sahabat, yaitu bolehnya muqallid meminta fatwa kepada setiap orang yang mengetahui tentang suatu persoalan (ibid: hlm. 343).
Namun apabila seorang muqallid menentukan suatu mazhab, seperti mazhab Syafi’i atau Ja’far misalnya, kemudian ia berkata: ‘Aku menganut mazhabnya dan aku komit terhadapnya’, maka kondisi ini mempunyai rincian (pembahasan). Seluruh perkara yang berasal dari satu mazhab yang diikutinya dan perbuatannya selalu dikaitkan dengan perkara yang berasal dari mazhab tersebut, ia tidak boleh bertaqlid dalam perkara-perkara tersebut selain pada mazhabnya. Namun, jika ada perbuatannya yang belum dikaitkan dengan mazhabnya (atau mazhab lain), maka ia tidak dilarang mengikuti mazhab yang baru. Hanya saja harus jelas bahwa perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan lain yang hukumnya saling terkait, kemudian tidak mengakibatkan kerancuan dengan hukum-hukum syara’ yang lain. Jadi, jika suatu perkara masih terkait dengan perkara lain, ia tidak diperkenankan meninggalkan hukum yang ia adopsi dalam perkara itu sampai ia benar-benar meninggalkan seluruh pendapat dalam perkara lain yang terkait dengan perkara tersebut. Sebab, semuanya masih dianggap sebagai satu perkara, seperti sebagai suatu syarat dalam hukum lain, atau salah satu rukun di antara rukun-rukun suatu perbuatan (ibid: hlm. 343-344). Misalnya, shalat dan wudhu’, demikian pula halnya rukun-rukun shalat. Tidak boleh (tidak sah) bagi pengikut Imam Syafi’i mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah bahwa bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudlu’ lalu ia tetap melakukan shalat berdasarkan mazhab Imam Syafi’i. Atau ia tidak bolek mengambil pendapat mazhab syafi’iy dalam masalah membaca basmalah dan fatihah, namun mengambil mazhab hambaliy dalam masalah tasyahud. Artinya, ia harus mempraktekan shalat dengan wudhu, dan rukun shalat berdasarkan pendapat seorang mujtahid saja atau satu mazhab saja.
Seorang muqallid tidak harus terikat dengan pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Dalam masalah yang berbeda, ia boleh merujuk kepada Imam mazhab lain. Misalnya seorang muqallid merujuk kepada pendapat imam Malik dalam masalah puasa. Maka ia boleh merujuk kepada pendapat Imam Syafi’iy dalam masalah zakat.
Bagaimana dengan pandangan bahwa kita harus beramal dengan dalil yang shahih dan rajih sehingga kita boleh memilih pendapat mana saja yang kita yakini lebih rajih dibanding yang lain? Benar bahwa kita wajib beramal dengan dalil yang shahih dan rajih. Namun ketika misalnya, kita menelaah pendapat imam Ahmad dalam masalah wudhu dan menganggap pendapatnya lebih rajih dibanding pendapat Imam Syafi’iy. Lalu kita tinggalkan pendapat Imam Syafiiy dan mengambil pendapat Imam Ahmad dalam masalah wudhu sedangkan shalat kita masih menggunakan tata cara menurut mazhab Syafiiy, maka hal ini tidak boleh. Sebab, seorang muqallid tidaklah mengetahui semua dalil dan rinciannya dalam masalah wudhu itu sehingga tidak boleh ia memutuskan seenaknya pendapat imam Syafiiy kurang tepat. Yang berhak mengubah pendapatnya mengikuti pendapat imam lain hanyalah seorang mujtahid sebab ia menguasai dan memahami dalil. Ia juga memiliki bekal ilmu dan kemampuan untuk melakukan ijtihad.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa jika kita sama sekali tidak memiliki ilmu dan kemampuan dalam berijtihad, maka kita wajib ber-taqlid terhadap seorang mujtahid yang telah melakukan istinbath dalil dan merumuskan hukum syara’ terhadap aktifitas (amal) tertentu. Jika dikaitkan dengan konteks perjuangan menegakkan Syariah dan Khilafah Islamiyyah, maka kita juga wajib memilih salah satu pendapat hasil ijtihad dalam masalah thariqah dakwah mendirikan khilafah. Hal ini harus berdasarkan hasil tarjih yang syar’I, yakni bersandar pada kekuatan dalil dan argumentasi. Bukan karena alasan kecocokan, lebih enak/nyaman, dan alas an berbalut hawa nafsu lainnya. Karena jika kita lihat realitas saat ini, ada banyak harokah dengan metode masing-masing. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa haram hukumnya beramal dengan dua pendapat yang berbeda dalam satu perkara (perbuatan) yang sama atau yang saling berhubungan dalam satu waktu. Maka, haram bagi kita mengamalkan dua metode yang berbeda dalam dakwah menegakkan khilafah. Artinya haram bagi kita bergabung dengan sebuah harokah yang memperjuangkan khilafah padahal kita telah bergabung dengan harokah lain yang memiliki metode berbeda. Ini berarti haram juga hukumnya bagi kita bergabung dengan harokah atau organisasi yang memiliki ide bertentangan dengan islam atau bertentangan dengan fikrah dan thariqah harokah induk kita. [Dpu, 13/07/2013, 15.38]

*) Penulis adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Dompu – NTB

Footnote:
(1) Wajibnya Khilafah adalah konsekwensi dari kewajiban mengangkat seorang Khalifah. Karena Khilafah ada jika Khalifah itu sendiri ada. Dalil kewajiban mengangkat Khalifah adalah Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijmak Sahabat berikut ini:
Allah berfriman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian….” (QS. An-Nisaa`: 59).
Ayat ini mewajibkan kita untuk taat pada Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri (yaitu Al-Haakim [Penguasa]). Secara dalalatul iqtidha`, ini berarti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu jika Ulil Amri itu belum ada. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk menaati pihak yang keberadaannya tidak ada. Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk menaati seseorang yang keberadaannya berhukum mandub (Sunnah). Sebab dengan adanya Ulil Amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan terabaikannya hukum syara’. Padahal menegakan hukum syara’ adalah kewajiban setiap muslim dan haram mengabaikan hukum syara’.
Rasulullah bersabda yang artinya: “Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan. Dan barangsiapa mati sedangkan di pundaknya tak ada bai’at (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” (HR. Muslim).
Rasulullah Saw menyifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Ini merupakan gambaran besarnya dosa orang yang mati tanpa membai’at seorang Khalifah (kepala Negara Khilafah). Jadi hadits ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah, yang dengannya dapat terwujud bai’at di pundak setiap muslim. Sebab bai’at baru ada di pundak kaum muslimin kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah.
Hal inilah yang telah diamalkan oleh para sahabat Beliau Saw. Ijma’ Sahabat juga menunjukan wajibnya pengangkatan Khalifah. Mereka menunda menguburkan jenazah Rasulullah Saw dan lebih mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah (pengganti) beliau. Padahal menguburkan jenazah secepatnya adalah suatu kewajiban dan diharamkan untuk mendahulukan aktifitas lain sebelum jenazah dikebumikan. Apalagi ini adalah jenazah sang manusia paling mulia di dunia. Jadi, ijmak sahabat juga menunjukan mengangkat seorang Khalifah adalah wajib. Kewajiban ini ada sebab hanya dengan Khilafah kewajiban menerapkan Islam secara utuh dapat terlaksana secara sempurna. Jika Khilafah ini tidak ada, maka wajib pula bagi kaum muslim untuk mendirikannya. (lihat Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, 2007: 228; An-Nabhani, Kepribadian Islam, 2011: I/18-24).
(2) Menurut Imam Al-Qadhi Fudhail bin Iyadh -salah satu guru Imam Syafi’i dalam adab- sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawy dalam kitab tafsirnya, sebuah amal perbuatan tidak akan diterima hingga dikerjakan dengan ikhlas dan shawwab. Ikhlas adalah jika perbuatan itu ditujukan semata-mata untuk Allah. Sedangkan shawab (benar) adalah jika perbuatan tersebut berjalan di atas sunnah (sesuai contoh dari Rasulullah SAW) (Syamsuddin Ramadhan, Revolusi Islam, 2011: hlm. 49).
(3) Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafi’iy, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Syuraih al-Qafal; mayoritas fuqaha dan ulama ushul. Mereka berpendapat, bahwa di mata seorang muqallid, dua mujtahid yang hendak diikutinya tak ubahnya dengan dua dalil yang saling bertentangan di mata seorang mujtahid. Dalam keadaan semacam ini, seorang mujtahid wajib melakukan tarjih atas dua dalil tersebut. Sebagaimana mujtahid, seorang muqallid ‘amiy juga diwajibkan untuk melakukan tarjih terhadap dua orang mujtahid yang hendak diikutinya (Imam Al-Amidy, dalam Syamsuddin Ramadhan & M. Haris A., 2007: hlm.63).

Referensi:
“Atha bin Khali, Ushul Fiqh, 2011, Pusataka Thariqul Izzah, Bogor.
Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, 2007, Al-Azhar Press, Bogor
Syamsuddin Ramadhan An-nawiy, Revolusi Islam, 2011, Al-Azhar Press, Bogor.
Syamsuddin Ramadhan An-nawiy & M. Haris Adiningrat, Kaidah-Kaidah Taqlid, 2007, Ar-Raudhoh Pustaka, Jogjakarta.
Taqiyuddin An-nabhani, Kepribadian Islam (Syakhsiyah Islam) Jilid I, 2008, HTI Press, Jakarta.

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Makalah dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s