Quo Vadis Otonomi Daerah (Sebuah Tinjauan Ideologis)


Oleh: Muhammad Faisal, S.Pd

Pendahuluan

Pasca berakhirnya kekuasaan rezim orde baru yang represif dan korup, Indonesia diliputi dengan euphoria reformasi. Kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berekspresi yang sebelumnya hanya sebatas mimpi kemudian secara nyata dapat dinikmati. Hampir seluruh rakyat tenggelam dalam arus kebebasan dan demokratisasi di mana-mana. Tapi, gurita korupsi keluarga cendana terlanjur menghancurkan berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Setelah Soeharto Lengser dari kursinya, ia mewariskan sejuta problematika untuk bangsa ini.

Berbagai masalah yang ditinggalkan soeharto itu tetap menjadi momok yang menghantui masyarakat Indonesia bahkan setelah beberapa periode pemerintahan pasca berakhirnya rezim orba. Dimulai dari korupsi, kebobrokan hukum, kriminalitas yang marak, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, pendidikan yang tidak berkualitas,  kerusakan moral remaja, SDA yang dikuasai swasta asing, utang luar negeri yang membengkak, dll.

Salah satu masalah yang ditinggalkan kemudian adalah tidak ada perimbangan pembangunan antara pusat dan daerah diakibatkan oleh pemerintahan yang sangat sentralistik. Banyak daerah merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. SDA yang dimiliki oleh daerah diangkut ke pusat dan hasilnya sebagian besar ‘nyangkut’ pada kas pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya mendapatkan bagian yang tidak seberapa. Sehingga ini menjadi salah satu alasan sejumlah daerah untuk menuntut pemisahan dari Republik Indonesia. Sebut saja Aceh, Maluku, Papua, dan Timor Timur. Yang terakhir disebutkan akhirnya benar-benar melepaskan diri pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibi. Hal ini memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan otonomi daerah bagi seluruh provinsi yang berada di wilayah Republik Indonesia. Beberapa daerah yang dikenal memiliki gerakan separatis bahkan diberikan label otonomi khusus (otsus) semisal Aceh dan Papua. Pemerintah juga membentuk kementrian khusus yang menangani masalah perimbangan pembangunan pusat dan daerah. Maka munculah kementrian pembangunan daerah tertinggal.

Selain faktor internal di atas, ada kemungkinan pengaruh faktor eksternal. Yakni dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Para investor asing akan bisa menekan cost investasinya jika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kerjasama dengan pihak investor. Ini karena budaya korup birokrasi mengharuskan investor mengeluarkan biaya ekstra. Jika sistem pemerintahan masih sentralistik seperti semula, investor akan mengeluarkan biaya ekstra yang lebih besar akibat rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Otonomi Daerah Untuk Indonesia

Secara konseptual penyelenggaraan otonomi daerah memiliki beberapa prinsip dasar yang meliputi pendelegasian kewenangan (delegation of autority), pembagian pendapatan (income sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan (uniformity in unitry), kemandirian lokal , pengembangan kapasitas daerah (capacity building) (B. Rawagino, 2003: 4). Ini dipersepsikan sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan pusat dan daerah.

Otonomi daerah di atur dengan UU no.22 tahun 1999 yang disusun pasca orba dan disempurnakan menjadi UU no.32 tahun 2004. Disusunnya UU no.22/1999 bermula dari Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada 7 Mei 1999, lahir UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya UU No. 25/1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No. 5/1974 yang sentralistik.

UU no.22/1999 dan UU no.25/1999 mengatur wewenang otonomi yang diberikan luas kepada pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan kota dinyatakan sebagai satu-satunya kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur. Setiap bupati dan walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola daerah kekuasaannya.

Meski regulasi telah dibuat jauh-jauh hari, namun implementasi kebijakan otonomi secara efektif baru dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 (B. Ragawino, 2003: 4). Setelah beberapa tahun diterapkan, UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dianggap belum mewakili spirit otonomi daerah secara penuh sehingga perlu direvisi. Maka lahirlah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan menggantikan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tersebut.

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom ditetapkan secara delegasi (delegation of authority). Maksudnya adalah bahwasanya pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya pada daerah otonom sehingga pusat kehilangan kewenangan dimaksud. Semua beralih kepada daerah otonom, yakni menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah. Ini dikarenakan dalam logika delegasi ketika terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu dan semua beralih kepada penerima delegasi. Namun ada beberapa bidang yang dikecualikan dalam pasal 10 ayat (3) UU no.32/2004, yakni meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta bidang agama. Semuanya masih di bawah kendali penuh pemerintah pusat. UU No. 32 Tahun 2004 ini sempat mengalami perubahan berdasarkan UU No. 8 tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2008. Tahun 2007, kemudian dikeluarkan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pusat dan daerah. Meski demikian banyak yang mengkritik bahwa pemerintah pusat tidak serius dalam menerapkan otonomi daerah, pusat dianggap masih berusaha mengontrol kewenangan daerah.

Otoda yang  Gatot

Walaupun awalnya kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai problematika yang terjadi di daerah. Namun agaknya kebijakan ini sebatas obat bius untuk menenangkan kegusaran sejumlah daerah yang menuding pemerintah pusat tidak adil. Terbukti justeru permasalahan yang terjadi di berbagai daerah bukannya berkurang. Malah semakin bertambah dari hari ke hari. Ini bisa terbukti dari munculnya berbagai masalah baru akibat penerapan otonomi daerah ini. Selain itu masalah-masalah lama yang sering dikeluhkan bukannya berkurang, malah makin berkembang. Tingginya angka korupsi di lembaga pemerintahan daerah, kemiskinan yang tidak mengalami perubahan, pengangguran terus meningkat, masalah penegakan hukum yang amburadul, kriminalitas tinggi, pendidikan masih tak berkualitas, dll. Tidak ada perbedaan dengan masalah-masalah yang muncul pada masa orba. Bahkan cenderung semakin parah.

Beberapa masalah yang harus diakui muncul sebagai ekses dari penerapan kebijakan otonomi daerah yakni;

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah (dalam hal ini khususnya kabupaten) secara otomatis diberikan kemandirian dalam hal pengelolaan anggaran dan keleluasaan mengelola sumber pendapatan daerah seoptimal mungkin. Sehingga eksploitasi SDA terus berlangsung secara massif tanpa terlalu memperhatikan dampak lingkungan maupun dampak social yang akan timbul.

Kadang-kadang terjadi konflik antar daerah (kabupaten) demi mendapatkan dan menguasai lokasi SDA tertentu. Sehingga hal ini dapat menjadi pemicu keretakan hubungan antar daerah walau letaknya berdekatan. Selain itu juga marak terjadi kebijakan alokasi anggaran yang tidak produktif dan tidak berkaitan secara langsung dengan kepentingan rakyat. Masalah lain yang muncul adalah ketimpangan pembangunan antara daerah yang kaya SDA dengan daerah yang SDA-nya terbatas.

Kedua, persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dampak negatifnya yang paling mengemuka dari penerapan otonomi daerah adalah timbulnya friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, misalnya peraturan pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan kelautan, jalan, UMKMK, Perda yang counter productive, dsb. (B. Ragawino, 2003: 4)

Dalam regulasi yang mengatur kebijakan otonomi daerah, diatur bahwa wewenang otonomi diberikan secara luas kepada pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Sehingga setiap bupati dan walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola daerah kekuasaannya. Dampak dari regulasi semacam ini adalah menjadikan posisi dan peran pemerintah propinsi menjadi sekunder dan kurang diberi tempat dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Gubernur tidak lagi menjadi atasan walikota atau bupati. Dengan sendirinya kekuasaan mereka hanya terbatas pada kekuasaan administratif. Ini terkesan lucu dan melahirkan banyak kekecewaan.

Ketiga, persoalan yang mengenai hubungan antara legislatif dan eksekutif , terutama berkaitan dengan wewenang legislatif. Sering terjadi ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah akibat konflik kepentingan dan persaingan politik. Akibatnya legislatif dituding sebagai penyebab stagnansi politik di tingkat lokal. Legislatif bisa jadi tidak kooperatif dan menghambat pembangunan daerah.

Keempat, marak penyalahgunaan kekuasaan di level kabupaten dan propinsi. Bupati dan wali kota seolah menjelma menjadi raja-raja kecil yang leluasa dalam memanfaatkan kekuasaan. Yang paling menonjol adalah korupsi “berjamaah” yang sering terungkap di daerah. Dulu sebelum otonomi daerah diberlakukan kasus-kasus korupsi hanya terjadi di level pemerintahan pusat. Namun setelah diberlakukannya kebijakan otonomi, banyak terbongkar kasus korupsi di tingkat lokal. Bukan hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga pelaku, jenis dan nilai yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari masa-masa sebelum otonomi diberlakukan. Di lingkungan eksekutif saja, hingga tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 173 kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Baik yang statusnya masih saksi, tersangka, terdakwa, maupun yang sudah berstatus terpidana (www.republika.co.id, 23/4/2012). Termasuk di dalamnya mantan gubernur NTB Lalu Serinata dan mantan bupati dompu Syaiful Rahman.

Selain masalah-masalah di atas, masalah klasik semacam kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya masih mendominasi di berbagai daerah. Menurut data BPS, pada tahun 2011 orang miskin di negeri ini masih ada 11.046.750 orang di kota, dan 18.972.180 orang di desa. Secara total di negeri ini masih ada 30.018.930 orang miskin.  Itu pun dengan ukuran garis kemiskinan di kota Rp 253.016,- per bulan, di desa Rp 213.395,- perbulan dan secara gabungan ukuran garis kemiskinan jika pengeluaran Rp 233.740,- perbulan.  Orang yang disebut miskin di negeri ini jika pengeluarannya kurang dari Rp 7.790,- perhari.  Padahal dengan pengeluaran sebesar itu per hari hanya cukup untuk sekali makan dengan lauk ala kadarnya. (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1).

Dalam hal ketersediaan lapangan kerja, problem kekurangan lapangan kerja masih belum selesai. Akibat kurangnya lapangan kerja di daerah, memicu terjadinya urbanisasi besar-besaran. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah pemudik tiap tahun. Rata-rata pemudik adalah pekerja di kota. Juga bisa dilihat dari tingginya animo masyarakat di daerah untuk menjadi TKI ke luar negeri. Bahkan ada yang rela menggunakan jalur illegal. Ini menunjukan bahwa banyak masyarakat yang tak punya pekerjaan di dalam negeri. Pada akhir tahun 2010, Pengangguran terbuka mencapai angka 9,25 juta (http://jarno.web.id/general/awal-tahun-2011-pengangguran-masih-925-juta.html#axzz3gYVw5tfV).

Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi masalah ketersediaan perumahan bagi rakyat. Menurut Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz saat ini ada 13,8 juta masyarakat yang tidak punya rumah (vivanews.com, 28/3/2012). Ada sekitar 4,5 juta anak terlantar yang tersebar di berbagai daerah menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (metrotvnews.com, 23/4/2012). Maka melihat bahwa implemetasi kebijakan otonomi daerah sama sekali tidak menyelesaikan masalah namun memunculkan masalah baru, sangat pantas jika otonomi daerah di negeri ini diberi julukan gatot (gagal total).

Otonomi Daerah, Sebuah Tinjauan Ideologis

Kalau dapat kita simpulkan, maka gagasan awal otonomi daerah adalah disebabkan karena ketiadaan pemerataan pembangunan pusat dan daerah. Sebenarnya ini masalah kesejahteraan masyarakat di daerah yang tidak terpenuhi. Di samping itu kebijakan otonomi daerah dijalankan guna mencegah disintegrasi. Sehingga hal ini kemudian melahirkan istilah otonomi khusus untuk Aceh dan Papua.

Sebenarnya khusus masalah Aceh, di samping masalah kesejahteraan, masalah tuntutan penerapan Syariah Islam yang tak terakomodir menjadi faktor penting pemicu tuntutan disintegrasi. Dengan kebijakan otonomi daerah, diharapkan dapat menyalurkan hasrat ber-syariat masyarakat Aceh. Sebenarnya tuntutan otonomi khusus semacam ini telah ada sejak awal terbentuknya NKRI. Tanggal 1 September 1951, Gubernur Aceh Daud Beureuh menuntut kepada pemerintah pusat agar Aceh dijadikan daerah otonom yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan kekecewaannya kepada Presiden Soekarno yang ingkar janji untuk menerapkan Syariah Islam di Aceh. Tuntutan ini terhalang akibat belum adanya UU Otonomi Daerah (A.M. Suryanegara, 2010: 327)

Dengan melihat fakta bahwa penerapan kebijakan otonomi daerah sama sekali tak membawa perubahan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat, maka sudah dipastikan bahwa perimbangan kekuasaan bukanlah masalah utama. Akan tetapi masalah utamanya adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Biang keladinya adalah system ekonomi kapitalisme yang diterapkan di dalam Negara ini. Penerapan system kapitalistik liberal telah memusnahkan impian banyak orang untuk dapat hidup sejahtera. Ekonomi yang bertumpu pada sector non rill dan hanya menekankan produksi tanpa mengevaluasi distribusi, penguasaan SDA vital oleh asing, ekonomi yang lemah dan bergantung pada utang luar negeri menjadi faktor utama gagalnya system kapitalisme mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sangat tidak tepat jika mematok bahwa otonomi daerah adalah solusi bagi masalah ketimpangan pembangunan. Perimbangan pembangunan antara pusat dan daerah bisa saja terwujud dalam system pemerintahan yang sentralistik. Tapi harus dengan syarat bahwa pemimpinnya haruslah amanah dan bebas dari intervensi asing, terutama dalam masalah ideology. Yang terjadi selama ini bukanlah semata pembagian jatah yang tak berimbang, namun juga salah urus oleh pemerintah. Pemerintah yang berkuasa sama sekali tak berpihak pada rakyat namun hanya berjuang untuk memperkaya pribadi dan kelompoknya sendiri. Ini adiakibatkan karena mereka menjadi kepala pemerintahan setelah melewati mekanisme demokrasi yang mahal dan sarat konspirasi. Akibatnya rakyat menderita dan menuntut solusi secepatnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah pemimpin amanah dan kebijakan ekonomi yang bebas dari intervensi asing  dapat terwujud dalam kerangka ekonomi kapitalisme? Jawabannya adalah tidak. Pemimpin yang amanah dan mengatur rakyat dengan system yang amanah tak akan dapat ditemui dalam system kapitalisme. Hanya kepada system Islam kita berharap.

Penulis

Penulis

*) Penulis adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kab. Dompu – NTB

Daftar Pustaka:

http://hukum.kompasiana.com/2010/07/26/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai/

http://ibnunurafandi.blogspot.com/2010/05/latar-belakang-otonomi-daerah.html

Rawagino, Bewa, 2003. Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia (Makalah). Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  UNPAD.

Suryanegara, Ahmad Mansur, 2010. Api Sejarah 2. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta

Undang-Undang No. 22/1999

Undang-Undang No. 32/2004

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Makalah dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s