UU Intelijen: Cara Baru Menuju Orde Baru


Oleh: Muhammad Faisal, S.Pd

BIN292593@

Pendahuluan

Awal Oktober ini merupakan preseden buruk bagi para aktivis Islam. Apa pasal? Rupanya pada tanggal 11 Oktober yang lalu DPR dengan suara bulat telah mengesahkan RUU intelijen (vivanews.com, 11/10/2011). Padahal sejak menjadi RUU, UU Intelijen ini telah banyak mengundang pro dan kontra. Sebabnya adalah dalam dratf RUU intelijen, disinyalir mengandung pasal-pasal karet (yang maknanya multi tafsir) sehingga dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh rezim untuk menyerang dan membungkam kelompok tertentu. Termasuk di dalamnya yang terancam oleh pasal-pasal karet itu adalah para pengemban dakwah yang menyerukan agar kembali kepada Islam lewat penerapan syariah secara kaaffah. Ini karena ada kemungkinan penafsiran UU tersebut sangat subjektif mengikuti kehendak dan selera pemerintah.

Hal di atas tentu sangat berbahaya. Karena akan menjadi salah satu penghalang bagi tegaknya syariah dan Khilafah, di Indonesia khususnya. Untuk memahami duduk persoalan yang sebenarnya, maka ada perlunya kita menelaah permasalahan UU intelijen ini. Oleh karena itu, penting terlebih dahulu dibahas apa sebenarnya intelijen itu sendiri.

Intelijen pada faktanya jauh lebih luas daripada yang terlanjur hitam di mata rakyat sekarang atau pun dari yang ingin didefinisikan oleh para pembuat UU yang mencomot istilah intelijen sekarang. Dimana pembahasannya hanya mencakup wewenang Badan Intelijen Negara (BIN) seperti wewenang pemeriksaan yang dapat diterjemahkan sebagai penangkapan terhadap mereka yang terbukti mengancam keamanan negara; definisi intelijen-yakni antara lembaga pemerintah dan alat negara dan wewenang penyadapan/intersepsi informasi.

Intelijen pada awalnya terkait erat dengan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengendalian hasilnya. Keputusan yang baik ditentukan oleh tersedianya informasi yang benar, faktual, cermat, obyektif, lengkap, terkini, dapat tepat waktu.Dengan kata lain, intelijen adalah kegiatan mencari jawaban terbaik guna mendapatkan solusi terbaik dalam segala hal pengaturan rakyat.

Menurut pengamat intelijen Z. A. Maulani, intelijen pada dasarnya terkait dengan fungsi -fungsi yang mengalir dari aspek national security:

  1. Membina kepastian hukum (legal surety);
  2. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat (civil order);
  3. Menegakkan hukum secara paksa (law enforcement);
  4. 4.        Membangun kemampuan pertahanan (defence capability);
  5. Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan (public safety from disasters); dan yang terakhir,
  6. 6.        Memelihara keamanan negara (state security);

Spesialisasi intelijen terhadap fungsi-fungsi dari sekuriti nasional tersebut kemudian menentukan lembaga intelijen dan tugas-tugasnya masing-masing. Dalam hal crime and law enforcement intelligence, dilaksanakan oleh badan intelijen kepolisian (misalnya FBI, Spesial Branch, Intelpol, dsb). Fungsi berikutnya, yakni defence intelligence, dilaksanakan oleh badan badan intelijen pertahanan, mulai yang terbatas pada lingkup intelijen daerah pertempuran (combat intelligence) sampai kepada intelijen yang berlingkup strategis. Di indonesia lembaga Intelijen Militer yang saat ini berada di Badan Intelijen Strategis (BAIS). Kemudian oleh berbagai intelijen yang ditujukan untuk melindungi masyarakat (intelligence for public protection) dari berbagai wujud bahaya yang tanggung-jawabnya dilaksanakan oleh departemen terkait (mulai dari lembaga pengawasan kegiatan vulkanologi, pengendalian banjir, penanggulangan kenakalan remaja, narkotika dan uang palsu, sampai kepada pengawasan lalu-lintas orang asing, dsb) serta untuk perlindungan kepentingan nasional yang lebih luas, yang mencangkup bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial-budaya, serta keamanan sosial, yang dilaksanakan oleh badan-badan intelijen nasional (intelijen negara, misal NIA, MI-6/5, BIN, dsb). Jadi intelijen terdiri atas beberapa lembaga dari militer maupun sipil. Di Indonesia sekarang misalnya terdapat BIN, intelijen polisi, intelijen pertahanan (militer) Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan sebagainya.

Intelijen memiliki watak sebagai a profession with one client  –profesi yang mengabdi hanya kepada seorang klien. Presiden bertindak sebagai client dalam intelijen, yang menyusun kebijakan intelijen yang kemudian dituangkan ke dalam rencana strategis dan berbagai turunan lainnya. Sementara itu, seluruh pejabat intelijen level eselon satu hingga anggota baru semuanya tidak lebih dari sekedar pelaksana operasi intelijen.

Pasal-pasal Karet

Setelah mengetahui apa sebenarnya intelijen itu sendiri, maka ada perlunya kita juga membahas pasal-pasal ‘bermasalah’ yang terkandung dalam UU Intellijen. Namun, dalam hal ini kita hanya membahas sebagian saja dari pasal-pasal kontroversial tersebut. Karena keterbatasan ruang.

Lajnah Siyasiyah HTI mengungkap setidaknya ada 11 catatan terhadap RUU intelijeni. Masalah terdapat misalnya pada pasal 1 ayat (4), ada kalimat-kalimat dan frase yang tidak didefinisikan dengan jelas, pengertiannya kabur dan multitafsir. Di situ disebutkan, “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar neger, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan“.

Frase “yang dinilai dan/atau dibuktikan”, pengertian/maknanya sangat fleksibel, tidak jelas tolok ukurnya apa, dan siapa yang berhak menilai?  Begitu juga apa yang dimaskud “kepentingan nasional,” siapa yang memutuskan sesuatu menjadi kepentingan nasional, apa tolok ukurnya, setingkat apa kepentingannya, dsb.  Semua itu tidak jelas sama sekali.  Sehingga ada potensi terjadi penafsiran subjektif dari pemegang kebijakan dan kendali operasi intelijen (Kepala BIN dan juga Presiden sebagai the real client). Oleh sebab itu, bisa saja UU ini nantinya akan dipakai sebagai alat kekuasaan dengan dalih kepentingan nasional, misalnya saja untuk membungkam suara-suara kritis karena dianggap “ancaman.”

Selain itu, dalam UU Intelijen al Pasal 1 dikatakan Intelijen Negara adalah “penyelenggara intelijen”.   Definisi ini belum bisa menutup peluang Intelijen dijadikan alat penguasa untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya.  Definisi ini tidak secara tegas menyatakan intelijen sebagai alat negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 UU Intelijen, “BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalamanLalu di pasal 33 ayat (1) dinyatakan penyadapan itu “dilakukan berdasarkan Undang-undang ini“. Ayat (2) “Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi itu: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen NegaraAyat (3), Penyadapan itu “dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

Menurut pasal di atas, wewenang penyadapan oleh intelijen dapat dilakukan tanpa harus izin pada  pengadilan tetapi cukup memberitahukan saja. Ini sangat riskan menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi penyadapan itu didasarkan pada alasan yang definisi, kriteria dan tolok ukurnya tidak dijelaskan dan multitafsir serta bersifat subyektif dan tergantung selera. Kepala BIN dijadikan satu-satunya pihak yang memutuskan “Sasaran telah memiliki indikasi” dan “Sasaran yang telah mempunyai bukti awal cukup”. Itu artinya kepala BIN memiliki wewenang menetapkan seseorang menjadi “tersangka” sehingga bisa diselidiki, diperiksa, disadap, diperiksa aliran dananya dan dilakukan pendalaman terhadapnya”, diluar pengadilan dan kejaksaan, atau tanpa proses hukum. Di negara hukum manapun, penyadapan harus atas izin pengadilan. Jika ada sebagian negara maju yang membolehkan penyadapan tanpa izin pengadilan, itu dianggap tidak demokratis, mencederai demokrasi, melanggar proses hukum dan mencederai HAM.

Pada Pasal 35 dinyatakan “Pendalamandilakukan: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan c. bekerjasama dengan penegak hukum terkait.” Istilah “pendalaman” bisa mencakup penangkapan dan penahanan. Dalam UU ini yang berwenang memutuskan adalah Kepala BIN. Frase “bekerjasama dengan penegak hukum terkait” juga sangat luas interpretasinya. Ini sama saja memberikan wewenang BIN untuk mengambil orang yang dicurigai, tanpa diberitahukan tempat dan materi interogasi, tanpa pengacara serta tanpa diberitahukan kepada keluarganya. Ini sama saja dengan penculikan!

Selain pasal-pasal bermasalah di atas, di dalam UU Intelijen tersebut tidak dijelaskan mengenai mekanisme pengaduan dan gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kerja intelijen dan tidak ada mekanisme kotrol yang tegas terhadap pelaksana intelijen (BIN). Selain itu, jUU ini berpotensi menjadi masalah bagi para jurnalis yang kritis karena adanya kriteria “rahasia intelijen” yang masih terlalu subjektif dan multitafsir, juga sanksi yang tidak tegas dalam UU ini tidak akan mampu menghalangi penyalahgunaan penyadapan. Sedah bukan rahasia lagi bahwa banyak UU yang jauh isi dari aplikasi.

Kalau sekilas melihat draft RUU Intelijen sebelum disahkan, maka jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan intelijen adalah sekedar apa yang menjadi tugas dan wewenang BIN. Yakni terbatas di bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial-budaya, serta keamanan sosial. Jelas sudah, bahwa ada indikasi membuat BIN menjadi sebuat lembaga superbody. Apalagi berbagai kata dan kalimat dalam RUU Intelijen yang penafsirannya bisa sangat subjektif karena terlalu multitafsir sehingga bisa saja dipakai untuk menggusur lawan politik dan pihak-pihak yang tak sejalan dengan pemerintah sebagai pihak yang berhak mengeksekusi. Apalagi ada indikasi UU ini disiapkan untuk memberangus kelompok pro syari’ah. Hal ini terlihat dari ngototnya pihak-pihak yang ingin meloloskan UU ini dan sinisnya pendapat mereka terhadap Islam dan gerakan-gerakan Islam Kaaffah. Lihat saja misalnya pernyataan-pernyataan kepala BNPT Ansyad Mbai yang banyak menyerang Islam dan beberapa gerakan Islam pro syariah. Kasus bom buku misalnya, belum apa-apa sudah dikait-kaitkan dengan kelompok pro syariah dan khilafah (yang mereka anggap teroris). Padahal Polisi saja belum menemukan indikasi ke arah sana. Ini sama saja mengembalikan Indonesia ke zaman orde baru di mana rakyat hidup dalam penjara intelijen rezim yang berkuasa. Sampai saat ini banyak korban penculikan yang tak diketahui di mana rimbanya. Apakah hal seperti itu yang diinginkan pemerintah?

RUU Intelijen; Salah Kaprah

Pemerintah cenderung meneror rakyat sendiri lewat UU Intelijen ini, di tambah lagi dengan kelalaiannya dengan tidak melakukan kontrol dalam makna intelijen yang sebenarnya, yakni untuk melayani rakyat. Semua itu menambah citra buruk pemerintah sendiri.

Pengamat intelijen Z.A. Maulani menyatakan bahwa Intelijen bukan hanya berurusan bagaimana mengamati partai-partai politik, tetapi juga bagaimana harus mampu menegakkan hak-hak kedaulatan nasional di lautan dari pelanggaran lalu-lintas ilegal, penyelundupan dan kejahatan di laut, termasuk antara lain pencurian kekayaan laut yang kini telah mencapai triliunan rupiah, maupun ancaman penggerogotan terhadap garis-garis batas nasional. Indonesia ditengarai sangat “terbuka” terhadap pengamatan pihak-pihak lain melalui geo-stationary orbiting surveillance satellite. Menurut Z. A Maulani, di bidang surveillance udara dan maritim, misalnya beberapa kawasan seperti Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Sulawesi, serta laut-laut di kawasan timur Indonesia, tetap masih merupakan black areas untuk intelijen kita. Padahal kemampuan peringatan dini dan deteksi dini dari sistem jaringan radar, baik di atas daratan maupun dibawah permukaan air, akan sangat menentukan kemampuan unsur-unsur surveillance udara dan maritim yang juga masih sanngat terbatas dalam jumlah, kekuatan, dan kemampuannya- dalam rangka membangun pagar pertahanan yang dapat diandalkan.

Dalam makna yang sebenarnya, intelijen adalah upaya pengumpulan data dan informasi untuk memberikan solusi terbaik dalam hal pengaturan (ri’ayah) urusan rakyat. Namun pemerintah melalui UU Intelijen ini justeru mempersempit makna intelijen itu menjadi hanya “mengawasi pihak-pihak yang dicurigai sebagai lawan dan ancaman,” itupun hanya terbatas dalam dunia politik saja. Ini jelas- jelas salah kaprah. Dari pada memata-matai rakyat sendiri dan menimbulkan teror baru bagi masyarakat, kenapa pemerintah tidak mengurus masalah lain, misalnya pengamanan terhadap teritorial yang sangat rawan disusupi asing.

Lagi pula, UU Intelijen ini pembahasannya melulu mengenai Intelijen negara. Ada penambahan fungsi intelijen negara yang semula hanya bertugas mengumpulkan informasi dan melaporkannya kepada pemerintah menjadi lebih bersifat operasional. Misalnya penambahan wewenang penyadapan, penangkapan, penginterogasian, dan pemeriksaan aliran dana. Padahal menurut pengamat intelijen AC Manulang, intelijen negara tidak boleh diberikan wewenang penyadapan, penangkapan, penginterogasian, dan pemeriksaan aliran dana. Karena tugas intelijen sendiri terbatas pada pengumpulan dan pelaporan informasi belaka.

Persoalan Mendasar

Berbagai pra kondisi agaknya telah disiapkan untuk meloloskan RUU intelijen. Berbagai kasus konflik dan teror ‘janggal’ menjadi bukti akan hal ini. Kasus BOM di Mapolresta Cirebon, Bom gereja di Solo, penangkapan sepasang suami-istri terduga teroris, dll. Mungkin juga konflik Ambon termasuk. Semua kasus itu dipenuhi kejanggalan dan tipu daya intelijen itu sendiri. Lihat saja setelah terjadinya bom bunuh diri di Solo, banyak pihak yang agaknya sangat berkepentingan mendesak agar RUU Intelijen segera disahkan. Misalnya saja Partai Demokrat lewat ketua umumnya Anas Urbaningrum (tempointeraktif.com, 28/10/2011).

Masalah sesungguhnya perihal intelijen berkaitan dengan berbagai gerakan (Islam) yang agaknya ingin diberangus lewat RUU Intelijen ini bukan semata-mata terbatas pada operasionalnya di lapangan. Akan tetapi, lebih dari itu. Ada perbedaan standar kebenaran antara berbagai gerakan Islam pro syariah dengan pemerintah dalam beberapa hal. Di satu sisi, gerakan pro syariah memiliki standar nilai yang mereka yakini. Namun di sisi lain, intelijen akan melaksanakan operasinya berdasarkan standar dari rezim yang sedang berkuasa atau pemahaman umum dalam masyarakat. Maka setelah UU Intelijen disahkan, akan ada kemungkinan tafsir sepihak dari pemerintah (dalam hal ini BIN) karena banyak pasal dan ayat yang sangat multitafsir. Sehingga sangat berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Apalagi selama ini ada beberapa gerakan Islam yang sering menempatkan diri berlawanan dengan pemerintah dalam beberapa aspek. Dan juga ada beberapa gerkan Islam yang kontroversial dan ingin diberangus karena dinilai mengancam kalangan tertentu.

Jadi, dari sisi fakta intelijen, pengaturan intelijen dengan memang mutlak diperlukan. Tetapi harus dalam bingkai filosofis dari intelijen sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan rakyat. Kita memang harus menghindari generalisasi dan analogi yang tidak pada tempatnya ketika membahas atau melihat fakta-fakta politik. Namun apa yang bisa disebut diskursus antara amanat UUD, penafsirannya dan pelaksanaannya adalah sangat lumrah terjadi di negeri ini. Contoh misalnya ketika ingin melihat implementasi dari UUD 45 mengenai faktor-faktor produksi yang wajib dikuasai negara jika menguasai hajat hidup orang banyak, kita justru menemukan fakta privatisasi yang melampaui batas kewajaran terhadap produksi-produksi tambang di negeri ini. Maka tidak menutup kemungkinana UUD hanyalah tinggal UUD (demikian juga UU) ketika diimplementasikan oleh sebuah rezim tentu tafsir dan operasionalnya mengikuti kehendak rezim tersebut. UU intelijen pun memiliki potensi demikian.

Penutup

Intelijen memang telah bergser jauh dari makna awalnya. Entah ada unsur kesengajaan dalam hal ini atau tidak, tapi yang pasti RUU Intelijen sangat berpotensi membahayakan eksistensi perjuangan Islam. Terutama perjuangan penegakan syariah dan khilafah. Pasalnya banyak nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok pro syariah yang sangat kontra dan cenderung berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi dan kapitalisme. Apalagi Ketua BIN, Sutanto menegaskan sendiri bahwa selama ini intelijen kesulitan menindak pihak-pihak yang menganjurkan kebencian dan memicu terorisme. Ia berharap UU Intelijen bisa mencakup kelompok yang melakukan teror dan merangsang orang untuk melakukan teror (tempointeraktif.com, 15/04/1011). Hal ini jelas sangat tendensius, BIN jelas ingin memberangus pihak-pihak yang dianggap ‘menginsiparasi’ teror walaupun kelompok itu tidak pernah melakukan teror. Beberapa ormas Islam pernah dituduhkan seperti ini (mendukung teror), termasuk HTI. Ini jelas ada agenda menghentikan laju kebangkitan Islam dengan membungkam kelompok-kelompok pro syariah dan anti terhadap nilai-nilai sekularisme dan demokrasi.

Dalam Islam sendiri, aktivitas Intelijen bukanlah ditujukan untuk memata-matai rakyat sendiri. Akan tetapi target dari aktivitas intelijen adalah negara musuh dari Daulah Islam atau pihak-pihak yang dicurigai kuat berhubungan dengan negara musuh (lihat Struktur Daulah Khilafah: pemerintahan dan adminitrasi, hal 162-169, 2008). Hal ini didasarkan pada nash AL-Qur’an dan As-Sunnah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain (TQS. Al-Hujurat: 12).

Sesungguhnya seorang amir itu, jika ia mencari keragu-raguan (sehingga mencari-cari kesalahan) dari rakyatnya, berarti ia telah merusak mereka (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Dengan disahkannya RUU Intelijen bukan tidak mungkin bangsa ini akan kembali ke zaman orde baru di mana dakwah diawasi dan kelompok-kelompok Islam dianggap sebagai musuh negara, khutbah-khutbah jum’at dikontrol dengan ketat, dan banyak aktivis Islam yang menyuarakan kebenaran diculik. Akan berbeda halnya jika negara itu adalah Daulah Khilafah, negara akan sibuk menjaga akidah ummat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Daulah Islam tidak akan sibuk memata-matai rakyat sendiri. Apalagi atas perintah asing demi Global War on Terorism.

Catatan: Boleh Dicopy asal menyertakan sumbernya. Jagalah amanah.

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Makalah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s