ISU PPS, BUNTUT DARI KONFLIK ETNIS?


Oleh: Muhammad Faisal

Sekarang ini, para elit politik dan segenap komponen masyarakat yang berasal atau berdiam di Pulau Sumbawa sedang hangat menyongsong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Semua ramai-ramai mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyetujui pembentukan provinisi baru yang akan memisahkan diri dari Lombok ini.

800px-Lokasi_NTB_Kabupaten_Dompu.svg

Sebenarnya, wacana pembentukan PPS ini tak lain dan tak bukan karena konflik etnis yang telah berlangsung lama. Hal ini sangat mungkin karena perasaan ketidak terwakilan penduduk Pulau Sumbawa dalam Pemerintahan NTB. Konflik ini sangat jelas tampak, mulai dari tingkat bawah sampai para elit juga ikut terbawa. Kita lihat bagaimana euforia “sasaknisme” setelah kekalahan Harul Al-Rasyid dan kemenangan H.L. Serinata pada tahun 2003 yang melampaui batas dan menyinggung harga diri Etnis Mbojo.

Lalu terjadi tawuran antara mahasiswa Fakultas Pertanian UNRAM yang didominasi mahasiswa Bima, Dompu dan Sumbawa dengan Mahasiswa Fakultas Teknik UNRAM yang didominasi oleh Mahasiswa Lombok dan Bali. Bentrokan ini berujung dengan pemboikotan transportasi Bima – Mataram dan sebaliknya. Mataram mencekam selama 2 hari. (Kilas, 29/5). Hal ini juga berbuntut pada mutasi besar-besaran terhadap pejabat Etnis Mbojo dalam Pemerintahan Provinsi. Sebab lain dari kekecewaan itu adalah ketimpangan pembangunan Lombok-Sumbawa. Kita tahu bagaimana kondisi jalan dari sumbawa sampai bima seperti apa parahnya.

Lalu yang selanjutnya adalah kompromi penempatan ibu kota PPS. Dalam UU tentang tata pemerintahan daerah, ibu kota provinsi harus berada pada kota madya. Dalam hal ini Kota Bima memenuhi syarat. Namun ego etnis kembali mencuat. Pihak dari Etnis Samawa keberatan dan mensyaratkan ibu kota harus di Sumbawa Besar jika ingin mereka bergabung dalam pembentukan provinsi. Hal ini didukung penuh oleh Bupati Sumbawa, Drs. H. A Latif Majid, SH. Ia menyatakan bahwa “jika ibukotanya tidak dikabupaten Sumbawa, lebih baik pembentukan provinsi dibatalkan,” (Gaung Sumbawa, mei/2002).

Karena melihat gelagat kurang enak dari pihak etnis samawa, perwakilan dari etnis mbojo yakni pemerintah dan DPRD dari masing-masing kab. Dompu, kab. Bima dan kota bima bersepakat untuk menyetujui sumbawa besar sebagai ibu kota jika PPS terbentuk. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 16 september 2006 itu dilaksanakan di Pantai Lakey dan diprakarsai oleh Hj. Siti Maryam Rahmat yang merupakan ketua umum Komite Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP3S),.

Akhirnya Etnis Samawa yang diwakili Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat (KSB)  setuju untuk ikut dalam pembentukan PPS dalam pertemuan antar bupati/walikota dan ketua DPRD se-pulau sumbawa pada tanggal 20 November 2006. Dalam persetujuan bersama tersebut, ditekankan jika hasil kajian Dewan Pertimbangan Otonomi daerah (DPOD) menyatakan bahwa Sumbawa Besar tidak layak menjadi Ibu Kota PPS, maka pemerintah Kab. Sumbawa dan KSB akan menarik diri dari pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Namun tarik ulur pembentukan provinsi pulau sumbawa sampai hari ini terus berlangsung walaupun pihak DPRD NTB telah menandatangani persetujuan pembentukan PPS. Alotnya pemekaran kab. Lombok utara dan kota selong dijadikan senjata untuk menghambat pembentukan PPS. Karena menurut UU yang berlaku, daerah induk harus memiliki setidaknya lima kota/kabupaten. Hal ini karena pemerintah provinsi belum rela Melepas Sumbawa mengingat kontribusi sumbawa (terutama KSB dengan tambang batu hijau-nya) bagi PAD dan APBD Prov. NTB yang cukup signifikan.

Bagi pihak yang mendukung pembentukan PPS, berbagai cara agaknya dilakukan. Isu konflik etnis antara pengendara motor berpelat EA (etnis mbojo dan samawa) dengan penduduk kelurahan sekarbela yang terjadi tahun 2009 agaknya salah satunya. Isu ini sempat membuat Kota Mataram mencekam selama beberapa hari. Padahal isu yang dihembuskan ini sama sekali tak terbukti. Tampaknya isu konflik etnis sangat populer dan praktis dipakai di NTB yang sangat rentan konflik SARA ini.

Sampai saat ini usaha mendesak Gubernur NTB, TGB. HM. Zainul Majdi untuk menandatangani persetujuan pembentukan PPS terus berlangsung. Beberapa waktu lalu juga sempat diadakan pertemuan mahasiswa se-puLau Sumbawa di Asrama Bima, Mataram. Namun agaknya ada masalah. Karena jika Kota Sumbawa besar dinyatakan tak layak sebagai ibu kota provinsi, maka Kab. Sumbawa dan KSB akan menarik diri dari koalisi pembentukan PPS. Ini artinya pembentukan PPS gagal. Namun saya rasa agaknya para pendukung terbentuknya PPS tak kehabisan akal. Bagi mereka ini, telah menyiapkan plan B jika seandainya pembentukan pulau sumbawa ini gagal. Isu pembentukan Kab. Bima Timur adalah salah satunya. Karena syarat untuk membentuk sebuah pemerintahan provinsi harus meiliki lima kota/kabupaten. [faiz]

rpa bima_2

Tentang Uma-Seo Makambali Dompu-Mantoi

Orang Dompu, tak tinggal di Dompu. Hanya orang biasa, tapi punya cita-cita
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s